Kapolri Ganti 2 Wakapolda dan Satu Direktur di Bareskrim, Total 120 Perwira Dimutasi

Kompas.com - 05/06/2020, 22:18 WIB
Logo Polri museum.polri.go.idLogo Polri

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis mengganti Wakapolda Sumatera Utara dan Wakapolda Kalimantan Selatan.

Mutasi tersebut tertuang dalam surat telegram Kapolri nomor ST/1603/VI/KEP./2020 tertanggal 5 Juni 2020, yang telah dikonfirmasi oleh Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono.

Surat tersebut ditantangani oleh Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia (As SDM) Irjen Sutrisno Yudi Hermawan.

Baca juga: Kapolda Jabar Mutasi Polisi Ngamuk karena Kesal Ditegur Tak Pakai Masker

Dalam surat itu, Wakapolda Sumut Brigjen (Pol) Mardiaz Kusin Dwihananto ditunjuk menjadi Kasetukpa Lemdiklat Polri.

Mardiaz menggantikan Brigjen (Pol) Agus Suryatno yang dimutasi menjadi Analis Kebijakan Utama Bidang Sespimmen Sespim Lemdiklat Polri.

Pengganti Mardiaz sebagai Wakapolda Sumut adalah Karorenmin Bareskrim Brigjen (Pol) Dadang Hartanto.

Baca juga: Presiden Jokowi Kini Berkuasa Penuh Angkat, Mutasi, hingga Pecat PNS

Kemudian, Wakapolda Kalsel Brigjen (Pol) Aneka Pristafuddin akan menduduki jabatan baru sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Sabhara Baharkam Polri.

Posisi Wakapolda Kalsel akan diisi oleh Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigjen (Pol) Agung Budijono.

Sementara itu, posisi Agung digantikan oleh Brigjen (Pol) Syahar Diantono yang kini menjabat sebagai Karo PID Divisi Humas Polri.

Baca juga: Panglima TNI Mutasi 16 Perwira Tinggi, Berikut Daftarnya...

Total, terdapat 120 perwira tinggi dan menengah yang dimutasi dalam surat telegram tersebut.

Argo pun mengungkapkan bahwa mutasi adalah hal yang normal di institusi Polri sebagai penyegaran institusi.

“Surat telegram tersebut valid. Mutasi dalam rangka tour of duty,” ujar Argo ketika dihubungi Kompas.com, Jumat (5/6/2020).



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Ancaman Kapolri untuk Anak Buahnya | Nama Cucu Keempat Presiden

[POPULER NASIONAL] Ancaman Kapolri untuk Anak Buahnya | Nama Cucu Keempat Presiden

Nasional
Menpan RB: Seleksi CPNS Dibuka Kembali pada 2021 dengan Formasi Terbatas

Menpan RB: Seleksi CPNS Dibuka Kembali pada 2021 dengan Formasi Terbatas

Nasional
Polemik Aturan Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung, Ramai Dikritik hingga Dicabut

Polemik Aturan Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung, Ramai Dikritik hingga Dicabut

Nasional
Kejagung Cari Penyebar Dokumen Pedoman soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung

Kejagung Cari Penyebar Dokumen Pedoman soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung

Nasional
SBY: Perang Lawan Covid-19 Masih Panjang

SBY: Perang Lawan Covid-19 Masih Panjang

Nasional
Ancaman terhadap Petani dan Potensi Konflik Agraria dalam RUU Cipta Kerja

Ancaman terhadap Petani dan Potensi Konflik Agraria dalam RUU Cipta Kerja

Nasional
SBY: Pandailah Alokasikan APBN, Apalagi Kita Tambah Utang..

SBY: Pandailah Alokasikan APBN, Apalagi Kita Tambah Utang..

Nasional
KPA Sebut RUU Cipta Kerja Berpotensi Memperparah Konflik Agraria

KPA Sebut RUU Cipta Kerja Berpotensi Memperparah Konflik Agraria

Nasional
Surabaya Berubah Jadi Zona Oranye, Satgas Sebut Penanganan Kasus Membaik

Surabaya Berubah Jadi Zona Oranye, Satgas Sebut Penanganan Kasus Membaik

Nasional
MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

Nasional
Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

Nasional
Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

Nasional
Di Sidang MK, Pemerintah Bantah Dalil Pemohon Uji Materi UU Penyakit Menular dan UU Karantina Kesehatan

Di Sidang MK, Pemerintah Bantah Dalil Pemohon Uji Materi UU Penyakit Menular dan UU Karantina Kesehatan

Nasional
Komunitas Cuci Darah Tagih Janji DPR, Wakil Ketua Komisi IX: Janji Itu Kami Follow Up

Komunitas Cuci Darah Tagih Janji DPR, Wakil Ketua Komisi IX: Janji Itu Kami Follow Up

Nasional
Pakar: Aturan soal Proses Hukum Jaksa Mesti Seizin Jaksa Agung Harus Ditarik

Pakar: Aturan soal Proses Hukum Jaksa Mesti Seizin Jaksa Agung Harus Ditarik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X