Presiden Jokowi Kini Berkuasa Penuh Angkat, Mutasi, hingga Pecat PNS

Kompas.com - 15/05/2020, 07:32 WIB
Presiden Jokowi dalam acara Doa Kebangsaan dan Kemanusiaan yang dilakukan secara virtual, Kamis (14/5/2020) pagi. Dok Sekretariat PresidenPresiden Jokowi dalam acara Doa Kebangsaan dan Kemanusiaan yang dilakukan secara virtual, Kamis (14/5/2020) pagi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ( PNS).

PP tersebut mengukuhkan kuasa Presiden Jokowi untuk mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan PNS.

Baca juga: Jokowi Naikan Iuran BPJS, Ganjar Sebut Keputusan yang Sulit, Rudy Anggap Tidak Tepat

"Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan PNS berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS," demikian bunyi Pasal 3 Ayat 1 PP Nomor 17 Tahun 2020.

Dalam Ayat 2 PP itu disebutkan bahwa kewenangan presiden dalam mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan PNS didelegasikan kepada menteri di kementerian, pimpinan lembaga di lembaga pemerintahan nonkementerian, sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural, gubernur di provinsi, serta bupati dan wali kota di kabupaten dan kota.

Kewenangan presiden ini sama dengan yang dimuat dalam PP sebelumnya.

Namun, pada PP yang terbaru, yakni PP Nomor 17 Tahun 2020, presiden berhak menarik pendelegasian tersebut bila terjadi pelanggaran prinsip sistem merit (berbasis prestasi) yang dilakukan penilaian prestasi kerja (PPK) atau untuk tujuan peningkatan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Kewenangan tambahan ini tercantum dalam ketentuan tambahan pada Ayat 7 PP Nomor 17 Tahun 2020.

Baca juga: Bantuan Sosial di Klaten Ada yang Masuk ke Rekening Kades dan PNS

Dengan demikian, presiden memiliki kuasa penuh atas pengangkatan, mutasi, hingga pemberhentian PNS.

"Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditarik kembali oleh presiden dalam hal pelanggaran prinsip sistem merit yang dilakukan oleh PPK atau untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan," demikian bunyi Pasal 3 Ayat 7 yang menjadi ketentuan baru dalam PP tersebut.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Klaim Tak Ada Uang Diterima, Kuasa Hukum Minta Pinangki Dibebaskan dari Tuntutan

Klaim Tak Ada Uang Diterima, Kuasa Hukum Minta Pinangki Dibebaskan dari Tuntutan

Nasional
Kemenkes: Tercatat 1.600 Lebih Rumah Sakit yang Melaksanakan Layanan Covid-19

Kemenkes: Tercatat 1.600 Lebih Rumah Sakit yang Melaksanakan Layanan Covid-19

Nasional
Hadapi Lonjakan Kasus Covid-19, Pertamedika Siapkan Ruang Isolasi hingga Hotel

Hadapi Lonjakan Kasus Covid-19, Pertamedika Siapkan Ruang Isolasi hingga Hotel

Nasional
Epidemiolog: Data Pasien Covid-19 Meninggal Meningkat 3 Bulan Terakhir karena Kapasitas RS Sudah Penuh

Epidemiolog: Data Pasien Covid-19 Meninggal Meningkat 3 Bulan Terakhir karena Kapasitas RS Sudah Penuh

Nasional
UPDATE: Sebaran 11.948 Kasus Baru Covid-19, Jabar Tertinggi dengan 3.198

UPDATE: Sebaran 11.948 Kasus Baru Covid-19, Jabar Tertinggi dengan 3.198

Nasional
Satgas: Raffi Ahmad Komitmen Patuhi Prokes Usai Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Satgas: Raffi Ahmad Komitmen Patuhi Prokes Usai Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 27 Januari: 77.788 Spesimen Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 27 Januari: 77.788 Spesimen Diperiksa dalam Sehari

Nasional
UPDATE 27 Januari: Ada 81.589 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 27 Januari: Ada 81.589 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 27 Januari: Ada 164.113 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 27 Januari: Ada 164.113 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: 10.974 Pasien Sembuh dari Covid-19, Penambahan Tertinggi Selama Pandemi

UPDATE: 10.974 Pasien Sembuh dari Covid-19, Penambahan Tertinggi Selama Pandemi

Nasional
Tertinggi Selama Pandemi, 387 Pasien Covid-19 Meninggal dalam Sehari

Tertinggi Selama Pandemi, 387 Pasien Covid-19 Meninggal dalam Sehari

Nasional
UPDATE 27 Januari: Tambah 387 Orang, Total Pasien Covid-19 Meninggal Capai 28.855

UPDATE 27 Januari: Tambah 387 Orang, Total Pasien Covid-19 Meninggal Capai 28.855

Nasional
UPDATE: Tambah 11.948, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 1.024.298 Orang

UPDATE: Tambah 11.948, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 1.024.298 Orang

Nasional
MK Gelar Sidang Sengketa Pilwalkot Medan 2020, Pihak Akhyar-Salman Tak Hadir

MK Gelar Sidang Sengketa Pilwalkot Medan 2020, Pihak Akhyar-Salman Tak Hadir

Nasional
Jokowi Minta Dewas LPI Secepatnya Bentuk Dewan Direktur

Jokowi Minta Dewas LPI Secepatnya Bentuk Dewan Direktur

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X