KPK Mulai Terapkan New Normal, Hanya Setengah Pegawai Kerja di Kantor

Kompas.com - 05/06/2020, 19:49 WIB
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Senin (24/2/2020). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DPlt Juru Bicara KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Senin (24/2/2020).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) mulai menerapkan kenormalan baru atau " new normal" dalam kegiatan di kantor KPK mulai Jumat (5/6/2020) hari ini.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, lewat "new normal" ini, para pegawai KPK kembali bekerja seperti biasa tetapi tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah.

"KPK menerapkan budaya 'new normal KPK' di mana insan KPK kembali bekerja seperti biasa di lingkungan Kantor KPK dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi dengan proporsi kehadiran fisik dalam jumlah tertentu," kata Ali dalam keterangan tertulis, Jumat.

Baca juga: New Normal, Pegawai KPK Akan Bekerja dalam Sistem Shift

Ali mengatakan, ketentuan soal "new normal KPK" tersebut dituangkan dalam Surat Edaran Nomor 17 Tahun 2020 tanggal 3 Juni 2020 tentang Penyesuaian Sistem Bekerja di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Rangka Pencegahan Penyebarab Covid-19.

Dengan "new normal" ini, jam kerja di lingkungan KPK kembali pada jam kerja normal.

Namun, sistem kehadiran fisik berubah dengan menggunakan proporsi 50:50 yakni 50 persen pegawai bekerja di kantor dan 50 persen lainnya bekerja di rumah.


"Bagi pegawai yang mendapatkan jadwal untuk BDK wajib mematuhi protokol kesehatan," kata Ali.

Protokol kesehatan itu antara lain wajib memakai masker, melakukan physical distancing di ruang kerja maupun di dalam lift, serta rutin mencuci tangan.

Baca juga: Riset LSI Denny JA: Ada 6 Rekomendasi Strategi Hadapi New Normal

Pada Kamis (4/6/2020) kemarin, pun telah menggelar rapid-test bagi seluruh pihak yang beraktivitas di lingkungan KPK, mulai dari pegawai, petugas keamanan, awak media, hingga para tahanan.

"Ini penting dilakukan dalam hal memastikan bahwa seluruh pegawai, seluruh insan KPK, seluruh pihak yang berinteraksi di KPK dipastikan bebas dari Covid-19," kata Firli saat memberikan sambutan, seperti ditulis Antara.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Peserta Pilkada Dinilai Gagal Gelar Kampanye yang Aman dari Covid-19

Peserta Pilkada Dinilai Gagal Gelar Kampanye yang Aman dari Covid-19

Nasional
Pengamat: Demokrasi Memang Berisik, Jokowi Jangan Panik Kalau Dikritik

Pengamat: Demokrasi Memang Berisik, Jokowi Jangan Panik Kalau Dikritik

Nasional
KPK: Salah Alamat Kalau Jadi Kepala Daerah untuk Cari Pendapatan Lebih Besar

KPK: Salah Alamat Kalau Jadi Kepala Daerah untuk Cari Pendapatan Lebih Besar

Nasional
Satgas: Mobilitas Penduduk Saat Libur Panjang Berdampak pada Peningkatan Kasus

Satgas: Mobilitas Penduduk Saat Libur Panjang Berdampak pada Peningkatan Kasus

Nasional
Jokowi Minta Kepala Daerah Tak Sebar Sentimen Negatif tentang Perekonomian Nasional

Jokowi Minta Kepala Daerah Tak Sebar Sentimen Negatif tentang Perekonomian Nasional

Nasional
Rekomendasi Mahfud MD Tambah Pasukan di Papua Dikritik

Rekomendasi Mahfud MD Tambah Pasukan di Papua Dikritik

Nasional
Dituntut Penjara Seumur Hidup, Terdakwa Kasus Jiwasraya: Bagaikan Hukuman Mati

Dituntut Penjara Seumur Hidup, Terdakwa Kasus Jiwasraya: Bagaikan Hukuman Mati

Nasional
Presiden Jokowi Diminta Buka Draf UU Cipta Kerja

Presiden Jokowi Diminta Buka Draf UU Cipta Kerja

Nasional
Fadli Zon: Ada Anggapan Kalau Jadi Partai Koalisi Tak Boleh Lagi Bersuara di DPR, Ini Bahaya

Fadli Zon: Ada Anggapan Kalau Jadi Partai Koalisi Tak Boleh Lagi Bersuara di DPR, Ini Bahaya

Nasional
Hari Santri, Wapres Minta Santri dan Pesantren Kontribusi Majukan Bangsa

Hari Santri, Wapres Minta Santri dan Pesantren Kontribusi Majukan Bangsa

Nasional
Ditetapkan sebagai Tersangka, Dirut PAL Budi Saleh Diduga Terima Rp 686 Juta

Ditetapkan sebagai Tersangka, Dirut PAL Budi Saleh Diduga Terima Rp 686 Juta

Nasional
Setahun Pemerintahan Jokowi, Menlu Retno Paparkan Hasil Kinerja Perlindungan WNI

Setahun Pemerintahan Jokowi, Menlu Retno Paparkan Hasil Kinerja Perlindungan WNI

Nasional
4.432 Kasus Baru Covid-19 dari 30 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi dengan 989

4.432 Kasus Baru Covid-19 dari 30 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi dengan 989

Nasional
Kekeliruan Tugas Otonomi Disebut Jadi Alasan Lahirnya Omnibus Law

Kekeliruan Tugas Otonomi Disebut Jadi Alasan Lahirnya Omnibus Law

Nasional
Rp 1 Triliun dari Pinjaman PEN Digunakan untuk Penanggulangan Banjir Jakarta

Rp 1 Triliun dari Pinjaman PEN Digunakan untuk Penanggulangan Banjir Jakarta

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X