"New Normal", Pegawai KPK Akan Bekerja dalam Sistem "Shift"

Kompas.com - 04/06/2020, 14:44 WIB
Ketua KPK Firli Bahuri di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (5/3/2020). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DKetua KPK Firli Bahuri di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (5/3/2020).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menerapkan sistem kerja berdasarkan shift pada era kenormalan baru atau "new normal" terkait pandemi Covid-19.

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, lewat sistem shift tersebut, hanya separuh pegawai yang akan bekerja di Kantor KPK setiap harinya.

"KPK mengambil kebijakan seluruh pegawai nanti kami atur dalam metode bekerja shift. Misalnya, kami sudah putuskan 50 persen pegawai akan bekerja tanggal 1 sampai dengan tanggal 15. 50 persen lagi bekerja di tanggal 15 sampai tanggal 30," kata Firli di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (4/6/2020), seperti dikutip dari Antara.

Baca juga: KPK Gelar Rapid Test Covid-19 bagi Pegawai hingga Tahanan

Firli menyebut, kebijakan itu diambil setelah pimpinan mengevaluasi sistem kerja di mana sebagian pegawai KPK bekerja dari rumah dan sebagian yang lain bekerja di kantor atau lapangan.

Firli menekankan, kegiatan pemberantasan korupsi di tengah pandemi Covid-19 tidak boleh berhenti sehingga KPK mesti menerapkan pola hidup "new normal".

"Setelah kita melakukan evaluasi, pimpinan KPK beserta seluruh staf mengambil keputusan bahwa kita harus hadir di kegiatan operasional dalam rangka pemberantasan korupsi baik itu pendidikan masyarakat, pencegahan, dan penindakan. Itu tidak boleh berhenti sehingga kita menyesuaikan dengan pola hidup "new normal"," kata Firli.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Firli juga mengatakan, pola hidup "new normal" tersebut tidak hanya diterapkan dalam bentuk pembagian shift kerja tetapi juga penyediaan fasilitas wastafel untuk cuci tangan dan memelihara jarak fisil atau physical distancing.

Baca juga: KPK Fokus Tangani Perkara Pokok Nurhadi, Bagaimana soal TPPU?

"Bahkan di ruang pemeriksaan kalau seandainya ada saksi yang diperiksa, tersangka yang diperiksa, itu kita kasih pembatas. Jadi, antara yang diperiksa dengan pemeriksa tidak terjadi kontak langsung saat bicara karena kita kasih pembatas kaca," kata Firli.

Adapun pada hari ini KPK menggelar rapid test terkait Covid-19 bagi seluruh pihak yang beraktivitas di KPK, mulai dari pegawai, petugas keamanan, awak media, hingga para tahanan.



Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Covid-19 Anak Meningkat, Menteri PPPA Minta Prokes Keluarga Digalakkan

Kasus Covid-19 Anak Meningkat, Menteri PPPA Minta Prokes Keluarga Digalakkan

Nasional
Soal RANHAM, Kontras Nilai Pemerintah Tak Serius Tuntaskan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Soal RANHAM, Kontras Nilai Pemerintah Tak Serius Tuntaskan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Nasional
Kemendikbud-Ristek: Mari Kawan-kawan Guru, Jangan Takut Divaksinasi

Kemendikbud-Ristek: Mari Kawan-kawan Guru, Jangan Takut Divaksinasi

Nasional
IDAI: 30 Persen Anak Meninggal Dunia akibat Covid-19 Berusia 10-18 Tahun

IDAI: 30 Persen Anak Meninggal Dunia akibat Covid-19 Berusia 10-18 Tahun

Nasional
Pemerintah Tegaskan Pedoman UU ITE Bukan Norma Hukum Baru

Pemerintah Tegaskan Pedoman UU ITE Bukan Norma Hukum Baru

Nasional
Survei KedaiKOPI: 59 Persen Responden Tak Setuju Sekolah Lakukan PTM

Survei KedaiKOPI: 59 Persen Responden Tak Setuju Sekolah Lakukan PTM

Nasional
Indonesia Negara Pertama di ASEAN yang Tembus 2 Juta Kasus Covid-19, Ini Permintaan Ketua MPR

Indonesia Negara Pertama di ASEAN yang Tembus 2 Juta Kasus Covid-19, Ini Permintaan Ketua MPR

Nasional
Moeldoko: Kartu Prakerja Beri Peluang Kerja Calon dan Eks Pekerja Migran Indonesia

Moeldoko: Kartu Prakerja Beri Peluang Kerja Calon dan Eks Pekerja Migran Indonesia

Nasional
Pemerintah dan DPR Diminta Buka Ruang Diskusi Sebelum RKUHP Disahkan

Pemerintah dan DPR Diminta Buka Ruang Diskusi Sebelum RKUHP Disahkan

Nasional
Komnas HAM: Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Bukan dengan RANHAM, tapi UU Pengadilan HAM

Komnas HAM: Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Bukan dengan RANHAM, tapi UU Pengadilan HAM

Nasional
PPKM Mikro atau Lockdown? Anggota DPR: Yang Penting Implementasi dan Penegakan Aturan

PPKM Mikro atau Lockdown? Anggota DPR: Yang Penting Implementasi dan Penegakan Aturan

Nasional
Pukat UGM: Jaksa Pinangki Mestinya Divonis Lebih Berat

Pukat UGM: Jaksa Pinangki Mestinya Divonis Lebih Berat

Nasional
Perpres RANHAM Hanya Sasar 4 Kelompok, KSP: Tak Ada yang Ditinggalkan

Perpres RANHAM Hanya Sasar 4 Kelompok, KSP: Tak Ada yang Ditinggalkan

Nasional
Komnas HAM Tidak Berharap RANHAM Bisa Selesaikan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Komnas HAM Tidak Berharap RANHAM Bisa Selesaikan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Nasional
Menpora Yakin Gelaran PON XX Akan Berjalan Sesuai Jadwal

Menpora Yakin Gelaran PON XX Akan Berjalan Sesuai Jadwal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X