Kompas.com - 04/06/2020, 14:44 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menerapkan sistem kerja berdasarkan shift pada era kenormalan baru atau "new normal" terkait pandemi Covid-19.

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, lewat sistem shift tersebut, hanya separuh pegawai yang akan bekerja di Kantor KPK setiap harinya.

"KPK mengambil kebijakan seluruh pegawai nanti kami atur dalam metode bekerja shift. Misalnya, kami sudah putuskan 50 persen pegawai akan bekerja tanggal 1 sampai dengan tanggal 15. 50 persen lagi bekerja di tanggal 15 sampai tanggal 30," kata Firli di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (4/6/2020), seperti dikutip dari Antara.

Baca juga: KPK Gelar Rapid Test Covid-19 bagi Pegawai hingga Tahanan

Firli menyebut, kebijakan itu diambil setelah pimpinan mengevaluasi sistem kerja di mana sebagian pegawai KPK bekerja dari rumah dan sebagian yang lain bekerja di kantor atau lapangan.

Firli menekankan, kegiatan pemberantasan korupsi di tengah pandemi Covid-19 tidak boleh berhenti sehingga KPK mesti menerapkan pola hidup "new normal".

"Setelah kita melakukan evaluasi, pimpinan KPK beserta seluruh staf mengambil keputusan bahwa kita harus hadir di kegiatan operasional dalam rangka pemberantasan korupsi baik itu pendidikan masyarakat, pencegahan, dan penindakan. Itu tidak boleh berhenti sehingga kita menyesuaikan dengan pola hidup "new normal"," kata Firli.

Firli juga mengatakan, pola hidup "new normal" tersebut tidak hanya diterapkan dalam bentuk pembagian shift kerja tetapi juga penyediaan fasilitas wastafel untuk cuci tangan dan memelihara jarak fisil atau physical distancing.

Baca juga: KPK Fokus Tangani Perkara Pokok Nurhadi, Bagaimana soal TPPU?

"Bahkan di ruang pemeriksaan kalau seandainya ada saksi yang diperiksa, tersangka yang diperiksa, itu kita kasih pembatas. Jadi, antara yang diperiksa dengan pemeriksa tidak terjadi kontak langsung saat bicara karena kita kasih pembatas kaca," kata Firli.

Adapun pada hari ini KPK menggelar rapid test terkait Covid-19 bagi seluruh pihak yang beraktivitas di KPK, mulai dari pegawai, petugas keamanan, awak media, hingga para tahanan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri Resmi Bentuk KKEP Peninjauan Kembali, Brotoseno Segera Disidang

Polri Resmi Bentuk KKEP Peninjauan Kembali, Brotoseno Segera Disidang

Nasional
Jokowi ke Ukraina-Rusia, Ma'ruf Amin: Semoga Selamat dan Sukses Jalankan Misi Perdamaian

Jokowi ke Ukraina-Rusia, Ma'ruf Amin: Semoga Selamat dan Sukses Jalankan Misi Perdamaian

Nasional
Jokowi Melawat ke Ukraina-Rusia, Wapres: Perjalanan Penting dan Bersejarah

Jokowi Melawat ke Ukraina-Rusia, Wapres: Perjalanan Penting dan Bersejarah

Nasional
Pemerintah Didesak Tindaklanjuti Laporan Ratusan TKI Meninggal di Malaysia

Pemerintah Didesak Tindaklanjuti Laporan Ratusan TKI Meninggal di Malaysia

Nasional
Rabu Sore Ini Kemenag Gelar Sidang Isbat Idul Adha

Rabu Sore Ini Kemenag Gelar Sidang Isbat Idul Adha

Nasional
Wamenkumham Enggan Temui Mahasiswa Bahas RKUHP, BEM UI: Anda Jangan Hanya Omong Kosong Saja!

Wamenkumham Enggan Temui Mahasiswa Bahas RKUHP, BEM UI: Anda Jangan Hanya Omong Kosong Saja!

Nasional
Minta Warga yang Terdampak Perubahan Nama Jalan Tak Khawatir, Wamendagri: Kita Kawal

Minta Warga yang Terdampak Perubahan Nama Jalan Tak Khawatir, Wamendagri: Kita Kawal

Nasional
Sulit Diklaim Jadi Alasan Pekerja Migran RI Enggan Daftar Jamsos PMI

Sulit Diklaim Jadi Alasan Pekerja Migran RI Enggan Daftar Jamsos PMI

Nasional
Soroti Pengentasan Kasus Stunting, Puan Ajak Masyarakat Dukung RUU KIA

Soroti Pengentasan Kasus Stunting, Puan Ajak Masyarakat Dukung RUU KIA

Nasional
PKS Minta Kebijakan Beli Pertalite-Solar Pakai MyPertamina Dicabut, Ini Alasannya

PKS Minta Kebijakan Beli Pertalite-Solar Pakai MyPertamina Dicabut, Ini Alasannya

Nasional
Jokowi Tiba di Kyiv, Akan Temui Zelenskyy hingga Kunjungi Lokasi Terdampak Perang

Jokowi Tiba di Kyiv, Akan Temui Zelenskyy hingga Kunjungi Lokasi Terdampak Perang

Nasional
Terkait Pemilu 2024, Kemendagri Percepat Penetapan Batas Desa

Terkait Pemilu 2024, Kemendagri Percepat Penetapan Batas Desa

Nasional
Kisah Ganja Medis Fidelis untuk Sang Istri yang Berujung Bui...

Kisah Ganja Medis Fidelis untuk Sang Istri yang Berujung Bui...

Nasional
Harap RKUHP Tetap Disahkan Sebelum 7 Juli, Ketua Komisi III: Kalau Belum, Ya Mundur

Harap RKUHP Tetap Disahkan Sebelum 7 Juli, Ketua Komisi III: Kalau Belum, Ya Mundur

Nasional
Politikus PDI-P Sebut Tjahjo Kumolo Masih Dirawat, Kondisinya Membaik

Politikus PDI-P Sebut Tjahjo Kumolo Masih Dirawat, Kondisinya Membaik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.