Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

UPDATE: Tambah 700, Kini Ada 26.473 Kasus Covid-19 di Indonesia

Kompas.com - 31/05/2020, 15:50 WIB
Dani Prabowo,
Rakhmat Nur Hakim,
Fitria Chusna Farisa,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memperlihatkan bahwa masih terjadi penularan virus corona di masyarakat yang menyebabkan kasus Covid-19 bertambah hingga hari ini.

Berdasarkan data yang masuk hingga Minggu (31/5/2020) pukul 12.00 WIB, diketahui ada 700 kasus baru Covid-19 di Tanah Air.

Penambahan ini menyebabkan kini total ada 26.473 kasus Covid-19 di Indonesia, terhitung sejak kasus pertama diumumkan pada 2 Maret 2020.

Pernyataan ini disampaikan juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19, Achmad Yurianto, dalam konferensi pers dari Graha BNPB pada Minggu sore.

"Konfirmasi positif naik 700 orang, sehingga menjadi 26.473 kasus,"  ujar Yurianto.

Baca juga: UPDATE: Tambah 13, WNI Sembuh Covid-19 di Luar Negeri Jadi 508 Orang

Secara detail, 26.473 itu diketahui berdasarkan pemeriksaan hasil tes polymerase chain reaction (PCR) terhadap 25.849 pasien dan hasil tes cepat molekuler terhadap 624 pasien.

Data yang sama juga memperlihatkan bahwa ada penambahan 293 pasien Covid-19 yang kini dinyatakan sembuh.

Mereka sudah menjalani dua kali pemeriksaan PCR dan dinyatakan negatif virus corona.

Dengan demikian, total ada 7.308 pasien Covid-19 di Indonesia yang sudah dinyatakan sembuh.

Baca juga: UPDATE: Tambah 293 Orang, Pasien Covid-19 yang Sembuh Kini 7.308 Orang

Namun, masih ada kabar duka dengan masih ditemukannya pasien Covid-19 yang tutup usia.

Ada 40 pasien Covid-19 yang meninggal dunia dalam periode 30 - 31 Mei 2020.

"Sehingga menjadi 1.613 orang," ujar Yurianto.

Data PDP dan ODP

Hingga saat ini kasus Covid-19 sudah ada di seluruh provinsi di Indonesia, tepatnya dari 416 kabupaten/kota.

Sejauh ini, pemerintah juga mencatat bahwa ada 49.936 orang dalam pemantauan (ODP).

Selain itu, diketahui ada 12.913 pasien dalam pengawasan (PDP) yang masih diawasi.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Nasional
Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

Nasional
Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Nasional
Hindari Sanksi Berat dari Pemerintah Arab Saudi, Komisi VIII Minta Jemaah Haji Nonvisa Haji Segera Pulang

Hindari Sanksi Berat dari Pemerintah Arab Saudi, Komisi VIII Minta Jemaah Haji Nonvisa Haji Segera Pulang

Nasional
LIVE STREAMING: Jemaah Haji Indonesia Mulai Prosesi Wukuf di Arafah Hari Ini

LIVE STREAMING: Jemaah Haji Indonesia Mulai Prosesi Wukuf di Arafah Hari Ini

Nasional
Jumlah Jemaah Haji Indonesia Wafat Capai 121 Orang per Hari Ini

Jumlah Jemaah Haji Indonesia Wafat Capai 121 Orang per Hari Ini

Nasional
Satgas Pemberantasan Judi 'Online' Dibentuk, Dipimpin Hadi hingga Muhadjir Effendy

Satgas Pemberantasan Judi "Online" Dibentuk, Dipimpin Hadi hingga Muhadjir Effendy

Nasional
Pengemis Korban Kebakaran di Pejaten Barat Selalu Tolak Bantuan Warga, Merasa Dirinya Kaya

Pengemis Korban Kebakaran di Pejaten Barat Selalu Tolak Bantuan Warga, Merasa Dirinya Kaya

Nasional
Tanggapan Pengamat Kebijakan Publik terhadap Terbitnya Perpres Nomor 42 Tahun 2024

Tanggapan Pengamat Kebijakan Publik terhadap Terbitnya Perpres Nomor 42 Tahun 2024

Nasional
Evaluasi Pemondokan Jemaah asal Kalbar, Timwas Haji DPR RI: Tidak Ramah Lansia

Evaluasi Pemondokan Jemaah asal Kalbar, Timwas Haji DPR RI: Tidak Ramah Lansia

Nasional
Timwas Haji DPR RI Berencana Bentuk Pansus untuk Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji

Timwas Haji DPR RI Berencana Bentuk Pansus untuk Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji

Nasional
Soal Pembangunan IKN, Eks Wamenlu: Jangan Dikaitkan Politik, Ambisius, dan Ketergantungan Pihak Lain

Soal Pembangunan IKN, Eks Wamenlu: Jangan Dikaitkan Politik, Ambisius, dan Ketergantungan Pihak Lain

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com