Survei: 51,8 Persen Responden Ragukan Data Update Covid-19 Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Survei Roda Tiga Konsultan merilis hasil survei tentang pandangan masyarakat terhadap penanganan pandemi Covid-19.

Berdasarkan hasil survei by phone terhadap 1.200 responden pada 7-17 Mei 2020, tercatat 51,8 persen menyatakan ragu-ragu dan tidak percaya dengan data yang dikeluarkan pemerintah terkait jumlah pasien positif, meninggal, dan sembuh dari Covid-19.

"Mengenai data yang dikeluarkan pemerintah terkait jumlah orang yang positif, meninggal dan sembuh, sebanyak 45,2 persen responden percaya dengan data tersebut," ujar Direktur Eksekutif Roda Tiga Konsultan, M Kahfi Siregar dalam rilis pers, Rabu (20/5/2020).

"Sebaliknya, 51,8 persen responden ragu-ragu dan tidak percaya dengan data tersebut," ujar Kahfi.

Baca juga: PKS: Soal Covid-19, Pemerintah Jangan Mencla-mencle...

Hal ini, kata dia, menggambarkan bahwa mayoritas responden kurang percaya dengan data yang dikeluarkan oleh pemerintah setiap harinya.

Selain itu, responden juga diminta untuk memberi penilaian terhadap tiga lapisan pemerintahan dalam menangani Covid-19.

"Survei ini menunjukkan bahwa kinerja ketiga lapisan pemerintahan dalam menangani Covid-19 dinilai relatif sama, yaitu sama-sama sedang-sedang saja dan tidak istimewa," ucap Kahfi.

Hasil survei menunjukkan, dari tiga lapisan pemerintahan tersebut, kinerja Pemerintah Pusat dianggap relatif paling rendah (nilai rata-rata: 6,78/10) dibanding Pemerintah Provinsi (nilai rata-rata: 7,05/10) dan Pemerintah Kabupaten/kota (nilai rata-rata: 6,99/10).

Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi dianggap mempunyai kinerja yang relatif lebih baik.

Baca juga: KPK Ingatkan Pemprov Maluku Sediakan Data Valid Penanganan Covid-19

Menurut Kahfi, menarik untuk dilihat bahwa responden yang menerima bantuan dari Pemerintah Provinsi hanya sebesar 3 persen (paling rendah).

Namun, kinerja Pemerintah Provinsi dianggap lebih baik daripada kinerja Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten/kota.

"Tampaknya pemberitaan tentang figur para gubernur dan kegiatannya mampu mengatasi minimnya bantuan dari Pemerintah Provinsi," ujar Kahfi.

Baca juga: Menko PMK: Ternyata Tak Mudah Mencari Data Orang Miskin