Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei: 51,8 Persen Responden Ragukan Data Update Covid-19 Pemerintah

Kompas.com - 20/05/2020, 11:13 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Survei Roda Tiga Konsultan merilis hasil survei tentang pandangan masyarakat terhadap penanganan pandemi Covid-19.

Berdasarkan hasil survei by phone terhadap 1.200 responden pada 7-17 Mei 2020, tercatat 51,8 persen menyatakan ragu-ragu dan tidak percaya dengan data yang dikeluarkan pemerintah terkait jumlah pasien positif, meninggal, dan sembuh dari Covid-19.

"Mengenai data yang dikeluarkan pemerintah terkait jumlah orang yang positif, meninggal dan sembuh, sebanyak 45,2 persen responden percaya dengan data tersebut," ujar Direktur Eksekutif Roda Tiga Konsultan, M Kahfi Siregar dalam rilis pers, Rabu (20/5/2020).

"Sebaliknya, 51,8 persen responden ragu-ragu dan tidak percaya dengan data tersebut," ujar Kahfi.

Baca juga: PKS: Soal Covid-19, Pemerintah Jangan Mencla-mencle...

Hal ini, kata dia, menggambarkan bahwa mayoritas responden kurang percaya dengan data yang dikeluarkan oleh pemerintah setiap harinya.

Selain itu, responden juga diminta untuk memberi penilaian terhadap tiga lapisan pemerintahan dalam menangani Covid-19.

"Survei ini menunjukkan bahwa kinerja ketiga lapisan pemerintahan dalam menangani Covid-19 dinilai relatif sama, yaitu sama-sama sedang-sedang saja dan tidak istimewa," ucap Kahfi.

Hasil survei menunjukkan, dari tiga lapisan pemerintahan tersebut, kinerja Pemerintah Pusat dianggap relatif paling rendah (nilai rata-rata: 6,78/10) dibanding Pemerintah Provinsi (nilai rata-rata: 7,05/10) dan Pemerintah Kabupaten/kota (nilai rata-rata: 6,99/10).

Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi dianggap mempunyai kinerja yang relatif lebih baik.

Baca juga: KPK Ingatkan Pemprov Maluku Sediakan Data Valid Penanganan Covid-19

Menurut Kahfi, menarik untuk dilihat bahwa responden yang menerima bantuan dari Pemerintah Provinsi hanya sebesar 3 persen (paling rendah).

Namun, kinerja Pemerintah Provinsi dianggap lebih baik daripada kinerja Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten/kota.

"Tampaknya pemberitaan tentang figur para gubernur dan kegiatannya mampu mengatasi minimnya bantuan dari Pemerintah Provinsi," ujar Kahfi.

Baca juga: Menko PMK: Ternyata Tak Mudah Mencari Data Orang Miskin

Ilustrasi virus corona yang merebak di Indonesia.KOMPAS.COM/Shutterstock Ilustrasi virus corona yang merebak di Indonesia.
Sementara itu, kepuasan terhadap kepemimpinan Presiden Joko Widodo dalam menangani Covid-19, tampaknya sejalan dengan penilaian kinerja pemerintah, yaitu sedang-sedang saja (nilai rata-rata: 7,09/10).

Kemudian, hasil survei juga menunjukkan, bahwa sebanyak 98,9 persen responden telah mengetahui tentang Covid-19. Hampir semua menganggap bahwa Covid-19 berbahaya atau sangat berbahaya (94, 8 persen).

Sementara itu, yang mengatakan tidak berbahaya dan tidak berbahaya sama sekali hanya 4,1 persen.

"Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat cukup sadar bahwa Covid-19 merupakan ancaman yang berbahaya," ucap Kahfi.

Baca juga: Survei BPS: 82 Responden Patuh pada Imbauan Tetap di Rumah Selama Wabah Covid-19

Adapun survei ini bertujuan untuk mengetahui awareness dan pandangan masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah serta bagaimana dampak dari pandemi ini terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Survei dilakukan dengan menghubungi responden melalui telepon.

Metode survei telepon dipilih karena merupakan cara yang paling memungkinkan untuk dilakukan di tengah kondisi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan mempertimbangkan aspek metodologis secara seksama.

Baca juga: Survei SMRC: 87 Persen Responden Nilai Bansos Covid-19 Hanya Cukup untuk 2 Pekan

Pemilihan responden survei ini berdasarkan bank data nomor kontak responden yang pernah diwawancarai dalam survei-survei sebelumnya, yaitu sejumlah 10.456 data.

Bank data ini merupakan hasil dari stratified random sampling pada survei skala nasional maupun Provinsi dan Kabupaten/kota yang telah dilakukan oleh Roda Tiga Konsultan sebelumnya.

Dari bank data tersebut diambil secara stratified random sampling sebanyak 1.200 responden dengan margin of error 2,89 persen dan confidence level pada 95 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com