Menko PMK: Ternyata Tak Mudah Mencari Data Orang Miskin

Kompas.com - 19/05/2020, 17:35 WIB
Yunita, tukang rongsokan, tengah istirahat di kawasan Jalan MH Thamrin, Jakarta, Senin (22/4/2020). Di tengah pandemi Covid-19 dalam situasi yang sangat berat, pemerintah mengumumkan akan terjadi peningkatan jumlah angka kemiskinan hingga 3,78 juta orang. KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOYunita, tukang rongsokan, tengah istirahat di kawasan Jalan MH Thamrin, Jakarta, Senin (22/4/2020). Di tengah pandemi Covid-19 dalam situasi yang sangat berat, pemerintah mengumumkan akan terjadi peningkatan jumlah angka kemiskinan hingga 3,78 juta orang.
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengakui pendataan terkait penyaluran bantuan sosial tidak mudah.

"Perlu diketahui bahwa ternyata untuk mencari data orang miskin juga tidak mudah," kata Muhadjir usai rapat kabinet terbatas melalui video conference, Selasa (19/5/2020).

"Sebetulnya kalau menyalurkan dananya mudah, tetapi untuk mendata orang miskin, yang sesuai apalagi dengan ketentuan sangat ketat seperti selama ini, dilakukan ini juga tidak mudah," sambungnya.

Baca juga: Akui Data Bansos Tumpang Tindih, Mensos Janji Tahap II Lebih Terkoordinasi

Muhadjir mengatakan, masih ada 700.000 data keluarga penerima manfaat yang belum terhimpun dengan baik.

Padahal, Kementerian Sosial menargetkan 9 juta keluarga penerima manfaat baru.

Bahkan, kata Muhadjir, kendala terkait pendataan ini juga terjadi di ibu kota.

"Di DKI dari 1,3 juta, baru sekitar 1,2 juta. Masih ada 100.000 yang harus dicari," kata Muhadjir.

Baca juga: Anggota Komisi XI Minta Pemerintah Perbaiki Data Bansos untuk Pulihkan Ekonomi Rakyat

Menurut Muhadjir, pengumpulan data orang miskin ini membutuhkan waktu.

Namun, di sisi lain pemerintah juga harus bergerak cepat karena bantuan ini sangat diperlukan bagi warga terdampak pandemi Covid-19.

"Jadi memang harus perlu kesabaran, perlu waktu, tapi satu sisi juga memang harus cepat seperti yang diinstruksikan Bapak Presiden. Jadi antara sabar, hati-hati, tapi juga cepat. Ini memang tidak mudah. Dua hal yang kadang paradoks," ucap Muhadjir.

Baca juga: Data Bansos Bermasalah, Menko PMK: Tak Cukup Hanya Kritik...

"Kalau kita mau cepat biasanya ya sembrono. Tapi kalau kita mau hati-hati ya harus pelan. Jadi itu dua hal yang dikompromikan yang selama ini paradoks, antara efisien dan efektif, karena itu mohon dimaklumi," tutur dia.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Alokasikan Rp 60 Miliar untuk Santunan Tenaga Kesehatan, 34 Persen Telah Digunakan

Pemerintah Alokasikan Rp 60 Miliar untuk Santunan Tenaga Kesehatan, 34 Persen Telah Digunakan

Nasional
117 Calon Hakim MA Lulus Administrasi, Proses Seleksi Masuk Tahap II

117 Calon Hakim MA Lulus Administrasi, Proses Seleksi Masuk Tahap II

Nasional
Anak dan Menantu Jokowi di Panggung Pilkada 2020

Anak dan Menantu Jokowi di Panggung Pilkada 2020

Nasional
[POPULER NASIONAL] Ancaman Kapolri untuk Anak Buahnya | Nama Cucu Keempat Presiden

[POPULER NASIONAL] Ancaman Kapolri untuk Anak Buahnya | Nama Cucu Keempat Presiden

Nasional
Menpan RB: Seleksi CPNS Dibuka Kembali pada 2021 dengan Formasi Terbatas

Menpan RB: Seleksi CPNS Dibuka Kembali pada 2021 dengan Formasi Terbatas

Nasional
Polemik Aturan Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung, Ramai Dikritik hingga Dicabut

Polemik Aturan Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung, Ramai Dikritik hingga Dicabut

Nasional
Kejagung Cari Penyebar Dokumen Pedoman soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung

Kejagung Cari Penyebar Dokumen Pedoman soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung

Nasional
SBY: Perang Lawan Covid-19 Masih Panjang

SBY: Perang Lawan Covid-19 Masih Panjang

Nasional
Ancaman terhadap Petani dan Potensi Konflik Agraria dalam RUU Cipta Kerja

Ancaman terhadap Petani dan Potensi Konflik Agraria dalam RUU Cipta Kerja

Nasional
SBY: Pandailah Alokasikan APBN, Apalagi Kita Tambah Utang..

SBY: Pandailah Alokasikan APBN, Apalagi Kita Tambah Utang..

Nasional
KPA Sebut RUU Cipta Kerja Berpotensi Memperparah Konflik Agraria

KPA Sebut RUU Cipta Kerja Berpotensi Memperparah Konflik Agraria

Nasional
Surabaya Berubah Jadi Zona Oranye, Satgas Sebut Penanganan Kasus Membaik

Surabaya Berubah Jadi Zona Oranye, Satgas Sebut Penanganan Kasus Membaik

Nasional
MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

Nasional
Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

Nasional
Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X