Pemerintah Diminta Beri Dukungan bagi Warga yang Kehilangan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

Kompas.com - 19/05/2020, 13:59 WIB
Seorang warga yang tidak lagi bekerja memutuskan untuk tinggal sementara, tampak beraktivitas di GOR Benhil, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Sabtu (16/5/2020). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Satpol PP menertibkan PMKS yang berkeliaran saat Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk mencegah penyebaran virus corona. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGSeorang warga yang tidak lagi bekerja memutuskan untuk tinggal sementara, tampak beraktivitas di GOR Benhil, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Sabtu (16/5/2020). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Satpol PP menertibkan PMKS yang berkeliaran saat Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk mencegah penyebaran virus corona.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diminta untuk memastikan anggaran penanganan Covid-19 dikelola dengan baik dan tepat sasaran.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan, pemerintah seharusnya lebih memberikan dukungan terhadap kelompok masyarakat rentan yang terdampak pandemi Covid-19.

Pasalnya, saat ini terdapat masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan tempat tinggal.

Baca juga: Kemenaker: Pekerja yang Di-PHK dan Dirumahkan Capai 1,7 Juta

"Baik itu berupa dukungan terhadap warga yang kehilangan pekerjaan, warga yang miskin, tidak punya rumah, dan seluruh buruh di sektor informal yang terdampak Covid," ujar Usman dalam sebuah diskusi, Selasa (19/5/2020).

Menurut Usman, keadaan darurat di tengah pandemi Covid-19 tidak boleh dijadikan alasan bagi Pemerintah untuk mengabaikan hak asasi manusia ( HAM) warganya.

Ia menuturkan, pemenuhan HAM seharusnya lebih terjamin.

Misalnya, terkait kemudahan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan, tempat tinggal yang layak dan jaminan atas pekerjaan.

"Agar ia (pekerja) tidak di-PHK begitu saja tanpa perundingan dengan serikat buruh, tanpa ada pemberitahuan atau persetujuan. Hal-hal semacam itu yang seharusnya tetap ditegakkan," kata Usman.

Baca juga: Tak Mampu Bayar Kontrakan, 10 Korban PHK Tinggal Sementara di GOR Karet Tengsin

Di sisi lain, kata Usman, pemerintah juga harus tetap memperhatikan penegakan hukum terkait sektor pemberantasan korupsi.

Ia menuturkan, situasi darurat di tengah pandemi Covid-19 tidak dapat dijadikan alasan pemerintah mengendurkan penegakan hukum.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanoto Foundation Gandeng Pusdiklat Kesos untuk Cegah Stunting

Tanoto Foundation Gandeng Pusdiklat Kesos untuk Cegah Stunting

Nasional
Curhat Seorang Dokter ke Jokowi, Distigma hingga Diintimidasi Keluarga Pasien Covid-19

Curhat Seorang Dokter ke Jokowi, Distigma hingga Diintimidasi Keluarga Pasien Covid-19

Nasional
Tak Langsung Periksa Maria Pauline Lumowa, Bareskrim: Dia Sedang Istirahat

Tak Langsung Periksa Maria Pauline Lumowa, Bareskrim: Dia Sedang Istirahat

Nasional
Pembentukan Komisi Independen Dianggap Perlu Diatur dalam RUU PDP

Pembentukan Komisi Independen Dianggap Perlu Diatur dalam RUU PDP

Nasional
Enam Hal Ini Bisa Bantu Perbaiki Stigma Negatif Terkait Covid-19

Enam Hal Ini Bisa Bantu Perbaiki Stigma Negatif Terkait Covid-19

Nasional
Putusan MA Dinilai Tak Mungkin Ubah Hasil Pilpres 2019, Ini Alasannya

Putusan MA Dinilai Tak Mungkin Ubah Hasil Pilpres 2019, Ini Alasannya

Nasional
Dokter di Sampit ke Jokowi: Percuma Kita 'Tracing' Terus tetapi Tak Ada Alat

Dokter di Sampit ke Jokowi: Percuma Kita "Tracing" Terus tetapi Tak Ada Alat

Nasional
Periksa Eks Deputi Bappenas, KPK Gali Informasi Penerimaan Uang dari Mitra PT DI

Periksa Eks Deputi Bappenas, KPK Gali Informasi Penerimaan Uang dari Mitra PT DI

Nasional
Periksa Saksi, KPK Konfirmasi Aset Milik Nurhadi dan Menantunya yang Berada di SCBD

Periksa Saksi, KPK Konfirmasi Aset Milik Nurhadi dan Menantunya yang Berada di SCBD

Nasional
Belajar dari Putusan MA, Perludem Nilai Revisi UU Pemilu Perlu Memuat Putusan MK Terkait

Belajar dari Putusan MA, Perludem Nilai Revisi UU Pemilu Perlu Memuat Putusan MK Terkait

Nasional
Jokowi Tunjuk Prabowo jadi 'Leading Sector' Lumbung Pangan Nasional

Jokowi Tunjuk Prabowo jadi 'Leading Sector' Lumbung Pangan Nasional

Nasional
Pimpinan KPK Datangi Kantor Anies Baswedan, Ini yang Dibicarakan...

Pimpinan KPK Datangi Kantor Anies Baswedan, Ini yang Dibicarakan...

Nasional
Kejagung Periksa Tiga Saksi Terkait Korupsi Impor Tekstil India

Kejagung Periksa Tiga Saksi Terkait Korupsi Impor Tekstil India

Nasional
Putusan MA Dinilai Tak Pengaruhi Legitimasi Jokowi

Putusan MA Dinilai Tak Pengaruhi Legitimasi Jokowi

Nasional
Rekor 2.657 Kasus Baru Covid-19, Jokowi: Ini Lampu Merah Lagi

Rekor 2.657 Kasus Baru Covid-19, Jokowi: Ini Lampu Merah Lagi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X