PKS: Pemerintah Membingungkan, Jangan Salahkan Masyarakat Keliru Memahami

Kompas.com - 19/05/2020, 10:32 WIB
Warga mengunjungi Pasar Musi di Depok, Jawa Barat, Senin (18/5/2020). Meskipun Kota Depok telah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap ke-3 hingga 26 Mei 2020, namun masih banyak warga di pasar tersebut yang melanggar aturan tersebut dengan berkerumun, tidak menggunakan masker dan tidak menjaga jarak fisik saat pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/ASPRILLA DWI ADHAWarga mengunjungi Pasar Musi di Depok, Jawa Barat, Senin (18/5/2020). Meskipun Kota Depok telah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap ke-3 hingga 26 Mei 2020, namun masih banyak warga di pasar tersebut yang melanggar aturan tersebut dengan berkerumun, tidak menggunakan masker dan tidak menjaga jarak fisik saat pandemi COVID-19.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Fraksi PKS DPR, Sukamta, menyatakan bahwa selama ini narasi-narasi kebijakan pemerintah terkait penanganan Covid-19 yang disampaikan ke publik kerap membingungkan.

Maka, menurut Sukamta, pemerintah tak semestinya menyalahkan masyarakat yang dianggap keliru memahami narasi-narasi kebijakan pemerintah.

"Bagaimana masyarakat akan disiplin dengan kebijakan pemerintah jika wacana yang muncul malah membingungkan," kata Sukamta dalam keterangan tertulis, Selasa (19/5/2020).

Baca juga: Wacana Pelonggaran PSBB di Tengah Tingginya Penambahan Kasus Covid-19

Ia menilai, pernyataan Presiden Joko Widodo pada Senin (18/5/2020) yang menegaskan bahwa belum ada kebijakan pelonggaran pembatasan sosial berskala besar atau PSBB seolah-olah menyalahkan pemahaman masyarakat terhadap narasi pemerintah sendiri.

"Pernyataan Pak Presiden tersebut seakan menyalahkan masyarakat yang dianggap keliru pahami wacana-wacana pemerintah," ucapnya.

Sukamta mengatakan, sebaiknya pemerintah berhenti menyampaikan narasi-narasi kebijakan penanganan Covid-19 yang saling bertentangan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Mestinya yang distop adalah wacana-wacana pemerintah, termasuk wacana presiden di beberapa kesempatan yang kemudian malah jadi bahan olok-olok di media sosial," ujar Sukamta.

Baca juga: Menko PMK: Tak Ada Pelonggaran PSBB, Hanya Beberapa Pengurangan

Menurut Sukamta, pemerintah saat ini seperti tidak bisa menentukan prioritas penanganan Covid-19.

Ia mengatakan, sejak awal penerapan PSBB dilakukan pemerintah sudah beberapa kali membuat wacana yang mempertimbangkan kegiatan perekonomian masyarakat. Padahal, pemerintah bisa memilih melaksanakan karantina wilayah.

Akhirnya, pelaksanaan PSBB pun tidak mampu mengendalikan penyebaran Covid-19, juga tidak bisa menyelamatkan perekonomian masyarakat.

"Saya kira ini menunjukkan pemerintah tidak tahu mana yang prioritas untuk ditangani, penginnya semua bisa diatasi, tetapi malah enggak dapat dua-duanya," ujar Sukamta.

Sukamta pun mengingatkan agar seluruh narasi kebijakan yang disampaikan kepada masyarakat telah melalui kajian yang matang.

Ia sempat menyinggung pernyataan Jokowi tentang hidup berdamai dengan Covid-19 yang kemudian dijelaskan berarti hidup normal dengan cara baru.

Baca juga: Jokowi Sebut Hidup Berdamai dengan Covid-19, Apa Maksudnya?

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Muhaimin: PKB Memikirkan NU, Partai Lain Enak Nggak Mikirin Siapa-siapa

Muhaimin: PKB Memikirkan NU, Partai Lain Enak Nggak Mikirin Siapa-siapa

Nasional
Eks Direktur Pengadaan Perumda Pembangunan Sarana Jaya Mengaku Tak Hadir Saat Negosiasi Harga Lahan di Munjul

Eks Direktur Pengadaan Perumda Pembangunan Sarana Jaya Mengaku Tak Hadir Saat Negosiasi Harga Lahan di Munjul

Nasional
Kemenkominfo Temukan 390 Hoaks Vaksinasi Covid-19, Terbanyak dari Unggahan Facebook

Kemenkominfo Temukan 390 Hoaks Vaksinasi Covid-19, Terbanyak dari Unggahan Facebook

Nasional
Tanggapi Putusan MK soal UU Cipta Kerja, Mahfud: Inkonstitusional Kok Tetap Berlaku?

Tanggapi Putusan MK soal UU Cipta Kerja, Mahfud: Inkonstitusional Kok Tetap Berlaku?

Nasional
Kemenag Imbau Peserta Ibadah Natal di Gereja Tak Melebihi 50 Persen Kapasitas

Kemenag Imbau Peserta Ibadah Natal di Gereja Tak Melebihi 50 Persen Kapasitas

Nasional
Pakar Sebut Varian Omicron Miliki Gen yang Tak Terdeteksi PCR

Pakar Sebut Varian Omicron Miliki Gen yang Tak Terdeteksi PCR

Nasional
Saksi Sebut Penandatanganan Kajian Investasi Terkait Lahan di Munjul 'BackDate'

Saksi Sebut Penandatanganan Kajian Investasi Terkait Lahan di Munjul "BackDate"

Nasional
Ridwan Kamil Isyaratkan Masuk Partai, Nasdem Siap Terima

Ridwan Kamil Isyaratkan Masuk Partai, Nasdem Siap Terima

Nasional
Kemenag Imbau Ibadah Natal Digelar Secara Hybrid, Maksimal 50 Persen di Gereja

Kemenag Imbau Ibadah Natal Digelar Secara Hybrid, Maksimal 50 Persen di Gereja

Nasional
Ingatkan Debitur dan Obligor BLBI Lunasi Utang, Mahfud MD: Kami Buru sampai Dapat

Ingatkan Debitur dan Obligor BLBI Lunasi Utang, Mahfud MD: Kami Buru sampai Dapat

Nasional
Pantau Reuni 212, KSAD Janji Rekrut Santri Jadi Tamtama-Perwira TNI

Pantau Reuni 212, KSAD Janji Rekrut Santri Jadi Tamtama-Perwira TNI

Nasional
Saksi Sebut Pengadaan Lahan di Munjul Terburu-buru

Saksi Sebut Pengadaan Lahan di Munjul Terburu-buru

Nasional
Saat JK Analogikan NU seperti McDonald's, Muhammadiyah 'Holding Company'...

Saat JK Analogikan NU seperti McDonald's, Muhammadiyah "Holding Company"...

Nasional
Ma'ruf Optimistis Ekonomi dan Keuangan Syariah Tumbuh Lebih Baik pada 2022

Ma'ruf Optimistis Ekonomi dan Keuangan Syariah Tumbuh Lebih Baik pada 2022

Nasional
Mahfud: Pemerintah Sejak Awal Reformasi Komitmen Berantas Korupsi

Mahfud: Pemerintah Sejak Awal Reformasi Komitmen Berantas Korupsi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.