PKS: Pemerintah Membingungkan, Jangan Salahkan Masyarakat Keliru Memahami

Kompas.com - 19/05/2020, 10:32 WIB
Warga saat berbelanja di tengah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (18/5/2020). Pedagang kembali meramaikan pasar Tanah Abang, saat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memperpanjang penutupan sementara Pasar Tanah Abang hingga 22 Mei 2020 untuk mengurangi kerumunan orang di ruang publik guna mencegah penyebaran COVID-19. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGWarga saat berbelanja di tengah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (18/5/2020). Pedagang kembali meramaikan pasar Tanah Abang, saat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memperpanjang penutupan sementara Pasar Tanah Abang hingga 22 Mei 2020 untuk mengurangi kerumunan orang di ruang publik guna mencegah penyebaran COVID-19.
|
Editor Bayu Galih

Sukamta melanjutkan, ada sejumlah syarat yang mesti dipenuhi pemerintah jika mau menjalankan skenario kenormalan baru.

"Pertama, harus dipastikan kurva perkembangan Covid-19 landai secara stabil sebagai hasil tes swab yang dilakukan secara optimal dan penanganan secara kesehatan secara maksimal," kata dia.

"Kedua, dipastikan seluruh masyarakat mengetahui protokol kesehatan yang harus dijalankan dengan senantiasa menjaga jarak, mengenakan masker dan rajin mencuci tangan," ucap Sukamta.

Baca juga: Era Normal Baru Saat Covid-19 Masih Tinggi? Ini Peringatan Epidemiolog

Kemudian, pemerintah mesti menyiapkan rumah sakit serta sarana dan prasarananya untuk mengantisipasi lonjakan pasien Covid-19 ketika pelonggaran PSBB diterapkan.

Sukamta juga mengingatkan agar pemerintah memastikan persediaan alat pelindung diri (APD) bagi tenaga kesehatan, serta masker dan hand sanitizer bagi masyarakat umum.

Sukamta menegaskan, hal-hal tersebut wajib dipenuhi oleh pemerintah sebelum menerapkan pelonggaran PSBB.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Apakah sudah terpenuhi semua syarat tersebut? Jika belum, sangat riskan kebijakan pelonggaran dilakukan," ujar Sukamta.

"Pemerintah semestinya merujuk sepenuhnya kepada pendapat para ahli di bidang kesehatan dan epidemiologi dalam membuat kebijakan terkait penanganan Covid-19, bukan para pembisik yang punya kepentingan ekonomi sesaat," kata dia.

Baca juga: Jokowi Minta Masyarakat Bersiap Hadapi Era Normal Baru

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Sebut Terduga Teroris di Luwu Timur Pernah Berlatih Pakai Senpi M16

Polisi Sebut Terduga Teroris di Luwu Timur Pernah Berlatih Pakai Senpi M16

Nasional
Kunjungi Kapolri, Jenderal Dudung: Sowan sebagai Pejabat Baru KSAD

Kunjungi Kapolri, Jenderal Dudung: Sowan sebagai Pejabat Baru KSAD

Nasional
Pembukaan Presidensi G20, Jokowi: Saya Undang Para Delegasi Datang ke Indonesia

Pembukaan Presidensi G20, Jokowi: Saya Undang Para Delegasi Datang ke Indonesia

Nasional
Kemenkes Sebut Varian Omicron Sudah Terdeteksi di 23 Negara

Kemenkes Sebut Varian Omicron Sudah Terdeteksi di 23 Negara

Nasional
Mensesneg: Untuk Pertama Kalinya Komnas Disabilitas Dibentuk

Mensesneg: Untuk Pertama Kalinya Komnas Disabilitas Dibentuk

Nasional
UPDATE 1 Desember: 292.143 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa, Positivity Rate PCR 0,76 Persen

UPDATE 1 Desember: 292.143 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa, Positivity Rate PCR 0,76 Persen

Nasional
Jokowi: Saya Ingin Presidensi Indonesia di G20 Tak Sebatas Seremonial

Jokowi: Saya Ingin Presidensi Indonesia di G20 Tak Sebatas Seremonial

Nasional
90 Persen Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Kemayoran WNI Repatriasi

90 Persen Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Kemayoran WNI Repatriasi

Nasional
BMKG Peringatkan Potensi Siklon Tropis Teratai di Samudera Hindia, Barat Daya Lampung

BMKG Peringatkan Potensi Siklon Tropis Teratai di Samudera Hindia, Barat Daya Lampung

Nasional
Polisi: Peran 2 Terduga Teroris di Luwu Timur, Siapkan Tempat Pertemuan dan Jaga Senjata

Polisi: Peran 2 Terduga Teroris di Luwu Timur, Siapkan Tempat Pertemuan dan Jaga Senjata

Nasional
Firli Bahuri Berharap Tak Ada Lagi Korupsi Terkait Perizinan Investasi

Firli Bahuri Berharap Tak Ada Lagi Korupsi Terkait Perizinan Investasi

Nasional
Peringatan BMKG: Banjir Rob Diprediksi Landa Pesisir Jakarta Utara 2-9 Desember

Peringatan BMKG: Banjir Rob Diprediksi Landa Pesisir Jakarta Utara 2-9 Desember

Nasional
Pimpinan MPR Usul Sri Mulyani Dicopot, Mensesneg: Itu Urusan Presiden

Pimpinan MPR Usul Sri Mulyani Dicopot, Mensesneg: Itu Urusan Presiden

Nasional
Waspada Siklon Tropis Teratai, BMKG Ingatkan Potensi Hujan Lebat serta Angin Kencang di 5 Daerah Ini

Waspada Siklon Tropis Teratai, BMKG Ingatkan Potensi Hujan Lebat serta Angin Kencang di 5 Daerah Ini

Nasional
Wapres Ma'ruf Sebut Investasi Singapura Periode Januari-September Capai 7,3 Miliar Dolar AS

Wapres Ma'ruf Sebut Investasi Singapura Periode Januari-September Capai 7,3 Miliar Dolar AS

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.