Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko PMK: Tak Ada Pelonggaran PSBB, Hanya Beberapa Pengurangan

Kompas.com - 18/05/2020, 16:46 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, tidak ada pelonggaran atau pencabutan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Kendati demikian, ia mengakui akan ada beberapa pengurangan pembatasan sosial di beberapa sektor.

"Ini yang perlu saya tekankan bahwa bapak presiden mengingatkan kembali tidak ada itu pelonggaran terhadap PSBB. Bahwa akan ada pengurangan-pengurangan pembatasan iya. Nanti akan dikaji seperti yang disampaikan Bapak Menko Perekonomian," kata Muhadjir usai rapat bersama Presiden Joko Widodo melalui video conference, Senin (18/5/2020).

Baca juga: Pelaksanaan PSBB Dinilai Absurd, Banyak Terjadi Penyimpangan Teknis

Ia mengatakan, masyarakat pun tetap harus menaati protokol kesehatan ketika nantinya beberapa sektor mulai dikurangi pembatasannya dan bisa beraktivitas kembali di tengah PSBB.

Ia mencontohkan, ketika restoran diizinkan dibuka, para pegawai dan pengunjung wajib menjaga jarak fisik dan menggunakan masker saat melakukan aktivitas jual-beli.

"Jangan sampai masyarakat mengartikan pelonggaran itu semau gue. Setelah longgar kemudian tidak boleh seenaknya. Padahal protokol kesehatan justru harus diperketat ketika pengurangan pembatasan dilakukan," kata Muhadjir.

"Misal ketika dibolehkan untuk restoran kita, maka tidak berarti seperti bukanya restoran sebelum ada Covid-19. Itulah yang disebut new normal. Itu kehidupan normal baru harus mematuhi protokol bagaimana datang atau makan di restoran dan restoran itu harus mematuhi protokol itu," tutur Muhadjir.

Baca juga: Jokowi: Saya Tegaskan, Belum Ada Pelonggaran PSBB

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan hingga kini pemerintah belum melonggarkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Hal itu ia sampaikan saat membuka rapat terbatas mengenai percepatan penanganan Covid-19 di Istana Merdeka, Jakarta, melalui video conference, Senin (18/5/2020)

"Saya tegaskan, belum ada kebijakan pelonggaran PSBB. Karena jangan muncul nanti ditangkap masyarakat bahwa pemerintah mulai melonggarkan PSBB. Belum. Jadi belum ada kebijakan pelonggaran PSBB," ujar Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

Nasional
Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya 'Copy Paste', Harus Bisa Berinovasi

Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya "Copy Paste", Harus Bisa Berinovasi

Nasional
Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Nasional
Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Nasional
5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Nasional
Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin 'Gemoy'

PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin "Gemoy"

Nasional
Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

Nasional
Sinyal 'CLBK' PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Sinyal "CLBK" PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Nasional
Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Nasional
Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com