Menko PMK: Tak Ada Pelonggaran PSBB, Hanya Beberapa Pengurangan

Kompas.com - 18/05/2020, 16:46 WIB
Menko PMK Muhadjir Effendy di Graha BNPB, Jakarta Timur, Senin (2/3/2020). KOMPAS.com/Dian Erika Menko PMK Muhadjir Effendy di Graha BNPB, Jakarta Timur, Senin (2/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, tidak ada pelonggaran atau pencabutan Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB).

Kendati demikian, ia mengakui akan ada beberapa pengurangan pembatasan sosial di beberapa sektor.

"Ini yang perlu saya tekankan bahwa bapak presiden mengingatkan kembali tidak ada itu pelonggaran terhadap PSBB. Bahwa akan ada pengurangan-pengurangan pembatasan iya. Nanti akan dikaji seperti yang disampaikan Bapak Menko Perekonomian," kata Muhadjir usai rapat bersama Presiden Joko Widodo melalui video conference, Senin (18/5/2020).

Baca juga: Pelaksanaan PSBB Dinilai Absurd, Banyak Terjadi Penyimpangan Teknis

Ia mengatakan, masyarakat pun tetap harus menaati protokol kesehatan ketika nantinya beberapa sektor mulai dikurangi pembatasannya dan bisa beraktivitas kembali di tengah PSBB.

Ia mencontohkan, ketika restoran diizinkan dibuka, para pegawai dan pengunjung wajib menjaga jarak fisik dan menggunakan masker saat melakukan aktivitas jual-beli.

"Jangan sampai masyarakat mengartikan pelonggaran itu semau gue. Setelah longgar kemudian tidak boleh seenaknya. Padahal protokol kesehatan justru harus diperketat ketika pengurangan pembatasan dilakukan," kata Muhadjir.

"Misal ketika dibolehkan untuk restoran kita, maka tidak berarti seperti bukanya restoran sebelum ada Covid-19. Itulah yang disebut new normal. Itu kehidupan normal baru harus mematuhi protokol bagaimana datang atau makan di restoran dan restoran itu harus mematuhi protokol itu," tutur Muhadjir.

Baca juga: Jokowi: Saya Tegaskan, Belum Ada Pelonggaran PSBB

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan hingga kini pemerintah belum melonggarkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Hal itu ia sampaikan saat membuka rapat terbatas mengenai percepatan penanganan Covid-19 di Istana Merdeka, Jakarta, melalui video conference, Senin (18/5/2020)

"Saya tegaskan, belum ada kebijakan pelonggaran PSBB. Karena jangan muncul nanti ditangkap masyarakat bahwa pemerintah mulai melonggarkan PSBB. Belum. Jadi belum ada kebijakan pelonggaran PSBB," ujar Jokowi.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Depok Masuk Kategori Zona Merah Covid-19

Depok Masuk Kategori Zona Merah Covid-19

Nasional
Keputusan PBNU Tetap Ikut Program Organisasi Penggerak Kemendikbud

Keputusan PBNU Tetap Ikut Program Organisasi Penggerak Kemendikbud

Nasional
Satgas: Tidak 'Lockdown' Bukan Berarti Pemerintah Terapkan 'Herd Immunity'

Satgas: Tidak "Lockdown" Bukan Berarti Pemerintah Terapkan "Herd Immunity"

Nasional
KSAD Pimpin Sertijab 7 Jabatan, dari Pangdam Jaya hingga Pangkostrad

KSAD Pimpin Sertijab 7 Jabatan, dari Pangdam Jaya hingga Pangkostrad

Nasional
Kongres Luar Biasa Gerindra Akan Tetapkan Prabowo Jadi Ketua Umum Lagi

Kongres Luar Biasa Gerindra Akan Tetapkan Prabowo Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Komisi Kejaksaan Masih Tunggu Hasil Pemeriksaan Kejagung terhadap Jaksa Pinangki

Komisi Kejaksaan Masih Tunggu Hasil Pemeriksaan Kejagung terhadap Jaksa Pinangki

Nasional
KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

Nasional
Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

Nasional
Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

Nasional
Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Nasional
Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Nasional
Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Nasional
Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

Nasional
Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

Nasional
Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X