PKS: Pemerintah Membingungkan, Jangan Salahkan Masyarakat Keliru Memahami

Maka, menurut Sukamta, pemerintah tak semestinya menyalahkan masyarakat yang dianggap keliru memahami narasi-narasi kebijakan pemerintah.

"Bagaimana masyarakat akan disiplin dengan kebijakan pemerintah jika wacana yang muncul malah membingungkan," kata Sukamta dalam keterangan tertulis, Selasa (19/5/2020).

Ia menilai, pernyataan Presiden Joko Widodo pada Senin (18/5/2020) yang menegaskan bahwa belum ada kebijakan pelonggaran pembatasan sosial berskala besar atau PSBB seolah-olah menyalahkan pemahaman masyarakat terhadap narasi pemerintah sendiri.

"Pernyataan Pak Presiden tersebut seakan menyalahkan masyarakat yang dianggap keliru pahami wacana-wacana pemerintah," ucapnya.

Sukamta mengatakan, sebaiknya pemerintah berhenti menyampaikan narasi-narasi kebijakan penanganan Covid-19 yang saling bertentangan.

"Mestinya yang distop adalah wacana-wacana pemerintah, termasuk wacana presiden di beberapa kesempatan yang kemudian malah jadi bahan olok-olok di media sosial," ujar Sukamta.

Menurut Sukamta, pemerintah saat ini seperti tidak bisa menentukan prioritas penanganan Covid-19.

Ia mengatakan, sejak awal penerapan PSBB dilakukan pemerintah sudah beberapa kali membuat wacana yang mempertimbangkan kegiatan perekonomian masyarakat. Padahal, pemerintah bisa memilih melaksanakan karantina wilayah.

Akhirnya, pelaksanaan PSBB pun tidak mampu mengendalikan penyebaran Covid-19, juga tidak bisa menyelamatkan perekonomian masyarakat.

"Saya kira ini menunjukkan pemerintah tidak tahu mana yang prioritas untuk ditangani, penginnya semua bisa diatasi, tetapi malah enggak dapat dua-duanya," ujar Sukamta.

Sukamta pun mengingatkan agar seluruh narasi kebijakan yang disampaikan kepada masyarakat telah melalui kajian yang matang.

Ia sempat menyinggung pernyataan Jokowi tentang hidup berdamai dengan Covid-19 yang kemudian dijelaskan berarti hidup normal dengan cara baru.

"Pertama, harus dipastikan kurva perkembangan Covid-19 landai secara stabil sebagai hasil tes swab yang dilakukan secara optimal dan penanganan secara kesehatan secara maksimal," kata dia.

"Kedua, dipastikan seluruh masyarakat mengetahui protokol kesehatan yang harus dijalankan dengan senantiasa menjaga jarak, mengenakan masker dan rajin mencuci tangan," ucap Sukamta.

Kemudian, pemerintah mesti menyiapkan rumah sakit serta sarana dan prasarananya untuk mengantisipasi lonjakan pasien Covid-19 ketika pelonggaran PSBB diterapkan.

Sukamta juga mengingatkan agar pemerintah memastikan persediaan alat pelindung diri (APD) bagi tenaga kesehatan, serta masker dan hand sanitizer bagi masyarakat umum.

Sukamta menegaskan, hal-hal tersebut wajib dipenuhi oleh pemerintah sebelum menerapkan pelonggaran PSBB.

"Apakah sudah terpenuhi semua syarat tersebut? Jika belum, sangat riskan kebijakan pelonggaran dilakukan," ujar Sukamta.

"Pemerintah semestinya merujuk sepenuhnya kepada pendapat para ahli di bidang kesehatan dan epidemiologi dalam membuat kebijakan terkait penanganan Covid-19, bukan para pembisik yang punya kepentingan ekonomi sesaat," kata dia.