Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko PMK: Tak Ada Pelonggaran PSBB, Hanya Beberapa Pengurangan

Kompas.com - 18/05/2020, 16:46 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, tidak ada pelonggaran atau pencabutan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Kendati demikian, ia mengakui akan ada beberapa pengurangan pembatasan sosial di beberapa sektor.

"Ini yang perlu saya tekankan bahwa bapak presiden mengingatkan kembali tidak ada itu pelonggaran terhadap PSBB. Bahwa akan ada pengurangan-pengurangan pembatasan iya. Nanti akan dikaji seperti yang disampaikan Bapak Menko Perekonomian," kata Muhadjir usai rapat bersama Presiden Joko Widodo melalui video conference, Senin (18/5/2020).

Baca juga: Pelaksanaan PSBB Dinilai Absurd, Banyak Terjadi Penyimpangan Teknis

Ia mengatakan, masyarakat pun tetap harus menaati protokol kesehatan ketika nantinya beberapa sektor mulai dikurangi pembatasannya dan bisa beraktivitas kembali di tengah PSBB.

Ia mencontohkan, ketika restoran diizinkan dibuka, para pegawai dan pengunjung wajib menjaga jarak fisik dan menggunakan masker saat melakukan aktivitas jual-beli.

"Jangan sampai masyarakat mengartikan pelonggaran itu semau gue. Setelah longgar kemudian tidak boleh seenaknya. Padahal protokol kesehatan justru harus diperketat ketika pengurangan pembatasan dilakukan," kata Muhadjir.

"Misal ketika dibolehkan untuk restoran kita, maka tidak berarti seperti bukanya restoran sebelum ada Covid-19. Itulah yang disebut new normal. Itu kehidupan normal baru harus mematuhi protokol bagaimana datang atau makan di restoran dan restoran itu harus mematuhi protokol itu," tutur Muhadjir.

Baca juga: Jokowi: Saya Tegaskan, Belum Ada Pelonggaran PSBB

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan hingga kini pemerintah belum melonggarkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Hal itu ia sampaikan saat membuka rapat terbatas mengenai percepatan penanganan Covid-19 di Istana Merdeka, Jakarta, melalui video conference, Senin (18/5/2020)

"Saya tegaskan, belum ada kebijakan pelonggaran PSBB. Karena jangan muncul nanti ditangkap masyarakat bahwa pemerintah mulai melonggarkan PSBB. Belum. Jadi belum ada kebijakan pelonggaran PSBB," ujar Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com