Kompas.com - 17/05/2020, 18:31 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana mengatakan, revisi Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan) lebih banyak membawa masalah ketimbang menawarkan solusi pemberantasan korupsi.

Dilihat dari sejumlah poin, revisi UU ini dinilai memberikan keleluasaan pada narapidana kasus korupsi. Bahkan, napi koruptor dipermudah untuk mendapat pembebasan bersyarat.

"Kita mengetahui bersama bahwa RUU (Rancangan Undang-Undang) Pemasyarakatan ini lebih banyak permasalahannya daripada menawarkan solusi yang jelas terkait dengan pemasyarakatan ataupun terkait dengan isu-isu pemberantasan korupsi," kata Kurnia dalam diskusi yang digelar secara daring, Minggu (17/5/2020).

Baca juga: Pemerintah dan DPR Sepakat Permudah Pembebasan Bersyarat Koruptor

Ada tiga hal yang menjadi catatan ICW terkait substansi revisi UU Pemasyarakatan. Pertama, terkait pemberian hak rekreasi yang tercantum dalam Pasal 7 dan Pasal 9 UU revisi.

Kurnia menilai bahwa ada ketidakjelasan pemaknaan atas konsep pemberian hak kegiatan rekreasi. Sebab, tak disebutkan dalam undang-undang apa makna dari hak rekreasi itu sendiri.

"Dan semestinya para narapidana dan para tahanan spesifiknya untuk tindak pidana korupsi tidak layak diberikan hak rekreasi seperti ini," ujar Kurnia.

Baca juga: RUU Pemasyarakatan, Syarat Pembebasan Napi Koruptor Harus Diperketat

Kedua, ketiadaan syarat khusus bagi napi korupsi mendapat remisi cuti menjelang bebas maupun pembebasan bersyarat.

Dalam undang-undang sebelum revisi, ada pasal tentang syarat narapidana untuk mendapatkan hak-hak miliknya. Syarat itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012.

PP ini menyebutkan bahwa narapidana harus berkelakuan baik, sudah menjalani dua pertiga masa hukuman, hingga mau membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya atau menjadi justice collaborator untuk mendapatkan remisi maupun pembebasan bersyarat.

PP juga mengatur mengenai syarat pembayaran uang pengganti, hingga kewajiban Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM mendapatkan rekomendasi dari penegak hukum, baik KPK, kepolisian, atau kejaksaan.

"Tapi di RUU Pemasyarakatan tidak ada klausul tersebut," tutur Kurnia.

"PP 99 tahun 2012 ini dihapus dan dikembalikan menjadi PP 32 Tahun 1999, yang mana tidak ada persyaratan khusus bagi narapidana tindak pidana khusus, spesifiknya lagi tindak pidana korupsi. Jadi semuanya sama," lanjutnya.

Baca juga: Bahas RKUHP dan RUU Pemasyarakatan, Komisi III Akan Gelar RDPU

Catatan ketiga, ICW memandang bahwa revisi UU ini tidak dilakukan dalam momentum yang tepat.

Di saat pemangku kepentingan fokus terhadap penanganan wabah Covid-19, DPR dan pemerintah justru membahas revisi undang-undang yang banyak mendapat penolakan dari masyarakat.

Kurnia menyebut bahwa DPR sengaja tidak mengikutsertakan suara dan pandangan rakyat dalam pembahasan revisi UU ini.

Padahal, suara rakyat adalah hal utama dalam pembentukan sebuah undang-undang.

"Selain momentum tidak tepat, bertentangan dengan suara masyarakat, juga menjauhkan efek jera dari pemberantasan korupsi," kata Kurnia.

Baca juga: Komisi III Sepakat Tak Ada Pembahasan Ulang Substansi RUU Pemasyarakatan

Diberitakan sebelumnya, Komisi III DPR dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly sepakat segera menyelesaikan revisi UU Pemasyarakatan dan revisi KUHP.

Kedua RUU itu, menurut mereka, harus segera diselesaikan untuk membantu memperbaiki sistem peradilan pidana dan mengurangi kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan.

Isu kelebihan kapasitas di lapas ini jadi perhatian besar, sebab berkaitan erat dengan penanganan dan pengendalian Covid-19 di lapas/rutan.

"Komisi III DPR meminta Menkumham RI untuk segera menyelesaikan RUU tentang Pemasyarakatan dan RUU tentang KUHP untuk membantu memperbaiki sistem peradilan pidana serta mengurangi kelebihan kapasitas penghuni di LP/Rutan yang sangat berpotensi menjadi tempat penyebaran penyakit," kata Wakil Ketua Komisi III Adies Kadir membacakan kesimpulan rapat kerja, Rabu (1/4/2020).

Baca juga: Komisi III DPR dan Menkumham Sepakat Segera Selesaikan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 4 Oktober 2022: Bertambah 1.851, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.437.750

UPDATE 4 Oktober 2022: Bertambah 1.851, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.437.750

Nasional
Pemerintah Susun PP Atur Insentif bagi Pelaku Usaha di IKN

Pemerintah Susun PP Atur Insentif bagi Pelaku Usaha di IKN

Nasional
Bambang Pacul Pertanyakan Maksud Ganjar Posting Foto di Bawah Baliho Puan: Siap Tidur Apa Siap Gerak?

Bambang Pacul Pertanyakan Maksud Ganjar Posting Foto di Bawah Baliho Puan: Siap Tidur Apa Siap Gerak?

Nasional
Kontradiksi PSI: Siang Kritik Deklarasi Capres, Sore Umumkan Dukungan buat Ganjar

Kontradiksi PSI: Siang Kritik Deklarasi Capres, Sore Umumkan Dukungan buat Ganjar

Nasional
Soal Pansus Tragedi Kanjuruhan, Puan Maharani: Saya Minta Hargai Dulu Tim Independen Pemerintah

Soal Pansus Tragedi Kanjuruhan, Puan Maharani: Saya Minta Hargai Dulu Tim Independen Pemerintah

Nasional
Puan Enggan Komentari Pencapresan Anies: Semua Masih Dalam Situasi Duka

Puan Enggan Komentari Pencapresan Anies: Semua Masih Dalam Situasi Duka

Nasional
Perdami: Kebutaan di Indonesia Tertinggi di Asia Tenggara

Perdami: Kebutaan di Indonesia Tertinggi di Asia Tenggara

Nasional
Laporkan Mamat Alkatiri ke Polisi, Hillary Brigitta: Dia Tiba-tiba 'Bully' dan Memaki

Laporkan Mamat Alkatiri ke Polisi, Hillary Brigitta: Dia Tiba-tiba "Bully" dan Memaki

Nasional
Ini Kata Kemenkes Soal Penggunaan Gas Air Mata di Stadion Kanjuruhan

Ini Kata Kemenkes Soal Penggunaan Gas Air Mata di Stadion Kanjuruhan

Nasional
Mentan: Stok Beras RI Masih 10 Juta Ton

Mentan: Stok Beras RI Masih 10 Juta Ton

Nasional
Deklarasikan Dukungan ke Ganjar Setelah Pengumuman Pencapresan Anies, PSI: Kebetulan Saja

Deklarasikan Dukungan ke Ganjar Setelah Pengumuman Pencapresan Anies, PSI: Kebetulan Saja

Nasional
Dua Kader Mundur Setelah Nasdem Deklarasi Anies Capres, Waketum: Ini Seleksi Alam

Dua Kader Mundur Setelah Nasdem Deklarasi Anies Capres, Waketum: Ini Seleksi Alam

Nasional
PPP: Kami Ajak Demokrat Gabung KIB, Katanya Akan Diskusi Serius kalau Tawarannya Menarik

PPP: Kami Ajak Demokrat Gabung KIB, Katanya Akan Diskusi Serius kalau Tawarannya Menarik

Nasional
Gelar Rapat Paripurna, DPR Setujui 9 Calon Anggota Komnas HAM

Gelar Rapat Paripurna, DPR Setujui 9 Calon Anggota Komnas HAM

Nasional
Anies dan Ganjar Dideklarasikan Jadi Capres, Pengamat Yakin Ada 3 Poros pada Pilpres 2024

Anies dan Ganjar Dideklarasikan Jadi Capres, Pengamat Yakin Ada 3 Poros pada Pilpres 2024

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.