RUU Pemasyarakatan, Syarat Pembebasan Napi Koruptor Harus Diperketat

Kompas.com - 07/04/2020, 14:56 WIB
Ilustrasi KOMPAS/DIDIE SWIlustrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembahasan revisi Undang-undang Pemasyarakatan yang sedang bergulir di DPR dinilai menjadi momentum untuk memperketat syarat pembebasan bagi narapidana kasus korupsi.

Akademisi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Trisno Raharjo mengatakan, RUU Pemasyarakatan harus mengatur pembebasan narapidana kasus kejahatan luar biasa, termasuk kasus korupsi.

"Saya menganggap RUU pemasyarakatan adalah kunci persoalan. RUU pemasyarakatan ini harus menegaskan bahwa tindak pidana serius harus diatur pembebasannya," kata Trisno dalam sebuah diskusi online, Selasa (7/4/2020).

Baca juga: Bahas RKUHP dan RUU Pemasyarakatan, Komisi III Akan Gelar RDPU

Trisno menuturkan, syarat yang ketat untuk membebaskan napi koruptor mesti diatur dalam RUU Pemasyarakatan.

Sebab, selama ini syarat pembebasan napi korupsi baru diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.

Menurut Trisno, wacana membebaskan napi korupsi yang berkembang beberapa hari terakhir dapat kembali muncul di kemudian hari, bila syarat membebaskan napi korupsi tidak diatur dalam UU Pemasyarakatan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Patuhi Perintah Jokowi, Kemenkumham Batal Bebaskan Napi Koruptor

Ia berpendapat, pembebasan bagi narapidana kasus korupsi harus mempunyai sejumlah syarat yang berat sehingga menjadi efek jera sekaligus mencegah adanya perbuatan korupsi.

"Kalau ini diberikan kemudahan-kemudahan terus akan terjadi upaya-upaya melakukan korupsi itu terus berkembang sehingga perlu diatur dalam RUU Pemasyarakatan," ujar Trisno.

Oleh sebab itu, Trisno meminta DPR tidak terburu-buru mengesahkan RUU Pemasyarakatan.

"Kalau mengesahkan, sebentar lagi kita akan berwacana lagi sama kita akan mewacanakan untuk mengeluarkan napi korupsi. Tak henti-hentinya di sini," kata dia.

Baca juga: Komisi III DPR dan Menkumham Sepakat Segera Selesaikan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Partai Ummat Kritik Keputusan Jokowi Berikan Jabatan Tambahan ke Luhut

Partai Ummat Kritik Keputusan Jokowi Berikan Jabatan Tambahan ke Luhut

Nasional
UPDATE 22 Oktober: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 31,84 Persen

UPDATE 22 Oktober: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 31,84 Persen

Nasional
Bareskrim Tangkap Pendana Pinjol Ilegal yang Sebabkan IRT di Wonogiri Gantung Diri

Bareskrim Tangkap Pendana Pinjol Ilegal yang Sebabkan IRT di Wonogiri Gantung Diri

Nasional
Pasca Penerbangan Internasional Dibuka, Menparekraf Pastikan Bali dan Kepulauan Riau Kondusif

Pasca Penerbangan Internasional Dibuka, Menparekraf Pastikan Bali dan Kepulauan Riau Kondusif

Nasional
UPDATE 22 Oktober: Bertambah 33 Kasus Kematian Covid-19 Jadi 143.153

UPDATE 22 Oktober: Bertambah 33 Kasus Kematian Covid-19 Jadi 143.153

Nasional
UPDATE 22 Oktober: 6.556 Suspek Covid-19 di Tanah Air

UPDATE 22 Oktober: 6.556 Suspek Covid-19 di Tanah Air

Nasional
Profil Paulus Waterpauw, Jenderal Bintang Tiga Polri yang Jabat Deputi BNPP Kemendagri

Profil Paulus Waterpauw, Jenderal Bintang Tiga Polri yang Jabat Deputi BNPP Kemendagri

Nasional
UPDATE: 15.090 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE: 15.090 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 22 Oktober: 4.080.351 Kasus Covid-19 Sembuh di Indonesia

UPDATE 22 Oktober: 4.080.351 Kasus Covid-19 Sembuh di Indonesia

Nasional
UPDATE: 250.740 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,35 Persen

UPDATE: 250.740 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,35 Persen

Nasional
Polemik PCR Jadi Syarat Penerbangan, Puan: Masyarakat Anggap Ini Nodai Prinsip Keadilan

Polemik PCR Jadi Syarat Penerbangan, Puan: Masyarakat Anggap Ini Nodai Prinsip Keadilan

Nasional
UPDATE 22 Oktober: Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.238.594, Bertambah 760

UPDATE 22 Oktober: Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.238.594, Bertambah 760

Nasional
Wapres: Indonesia Tidak Bisa Jadi Pusat Halal Dunia jika Hanya Fokus Keuangan Syariah

Wapres: Indonesia Tidak Bisa Jadi Pusat Halal Dunia jika Hanya Fokus Keuangan Syariah

Nasional
Menparekraf Harap Cakupan Vaksinasi Covid-19 Semakin Perkuat Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Menparekraf Harap Cakupan Vaksinasi Covid-19 Semakin Perkuat Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Nasional
Wapres: Kemiskinan Tidak Bisa Dihilangkan Hanya dengan Bansos

Wapres: Kemiskinan Tidak Bisa Dihilangkan Hanya dengan Bansos

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.