Mayoritas Pekerja Migran yang Kembali ke Indonesia merupakan ABK Kapal Pesiar

Kompas.com - 13/05/2020, 17:30 WIB
Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha bersama Kepala Biro Hukum Organisasi dan Kerjasama BNPB Zaherman Muabezidi Usai Menandatangani Berita Acara Penyerahan Bantuan Masker untuk WNI di China, di Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Rabu (29/1/2020) KOMPAS.com/SANIA MASHABIDirektur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha bersama Kepala Biro Hukum Organisasi dan Kerjasama BNPB Zaherman Muabezidi Usai Menandatangani Berita Acara Penyerahan Bantuan Masker untuk WNI di China, di Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Rabu (29/1/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Luar Negeri menyatakan, mayoritas pekerja migran yang telah kembali ke Tanah Air merupakan anak buah kapal (ABK) yang bekerja di kapal pesiar.

"Hingga hari ini yang sudah dapat kita fasilitasi kepulangannya sebanyak 15.386 (ABK)," kata Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kemlu Judha Nugraha saat konferensi pers virtual, Rabu (13/5/2020).

Baca juga: Jokowi: Diperkirakan 34.000 Pekerja Migran Akan Kembali ke Indonesia

Sesuai dengan surat edaran baru dari Kementerian Kesehatan, seluruh pekerja migran yang kembali harus menjalani protokol pemeriksaan kesehatan yang ketat guna memastikan kondisi kesehatan mereka.

Hal itu dilakukan untuk mengetahui apakah ada imported cases atau kasus penularan Covid-19 yang berasal dari luar negeri atau tidak.

"Hasil detailnya ada di Kemenkes," kata dia.

Baca juga: BP2MI Prediksi 34.300 Pekerja Migran RI Pulang ke Tanah Air Selama Mei hingga Juni

Menurut Judha, para pekerja migran harus menjalani dua kali tes kesehatan sebelum akhirnya kembali ke daerah asal masing-masing, yakni polymerase chain reaction (PCR) test dan rapid test.

Khusus pekerja migran ABK, ia menambahkan, upaya pencegahan masuknya Covid-19 ke Indonesia juga sudah dimulai dilakukan sejak mereka masih berada di negara tempat bekerja.

Perwakilan RI di negara-negara tersebut terus melakukan koordinasi dengan otoritas kesehatan setempat dan pihak principal atau operator kapal untuk melakukan pemeriksaan kesehatan kru kapal sebelum keberangkatan.

Baca juga: BP2MI: 126.742 Pekerja Migran RI dari 83 Negara Sudah Pulang ke Tanah Air

Selain itu, proses karantina mandiri juga dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan mereka dalam keadaan baik.

"Harapan kita hal ini dapat meminimalisasi imported cases yang masuk ke Indonesia. Termasuk beberapa yang sudah melakukan rapid test," ungkapnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

Nasional
Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli 'Wine'

Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli "Wine"

Nasional
KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

Nasional
Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Nasional
Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Nasional
Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Nasional
Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Nasional
Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Nasional
Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Nasional
Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Nasional
TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

Nasional
Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Nasional
Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Nasional
Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Nasional
Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X