Mayoritas Pekerja Migran yang Kembali ke Indonesia merupakan ABK Kapal Pesiar

Kompas.com - 13/05/2020, 17:30 WIB
Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha bersama Kepala Biro Hukum Organisasi dan Kerjasama BNPB Zaherman Muabezidi Usai Menandatangani Berita Acara Penyerahan Bantuan Masker untuk WNI di China, di Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Rabu (29/1/2020) KOMPAS.com/SANIA MASHABIDirektur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha bersama Kepala Biro Hukum Organisasi dan Kerjasama BNPB Zaherman Muabezidi Usai Menandatangani Berita Acara Penyerahan Bantuan Masker untuk WNI di China, di Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Rabu (29/1/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Luar Negeri menyatakan, mayoritas pekerja migran yang telah kembali ke Tanah Air merupakan anak buah kapal (ABK) yang bekerja di kapal pesiar.

"Hingga hari ini yang sudah dapat kita fasilitasi kepulangannya sebanyak 15.386 (ABK)," kata Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kemlu Judha Nugraha saat konferensi pers virtual, Rabu (13/5/2020).

Baca juga: Jokowi: Diperkirakan 34.000 Pekerja Migran Akan Kembali ke Indonesia

Sesuai dengan surat edaran baru dari Kementerian Kesehatan, seluruh pekerja migran yang kembali harus menjalani protokol pemeriksaan kesehatan yang ketat guna memastikan kondisi kesehatan mereka.

Hal itu dilakukan untuk mengetahui apakah ada imported cases atau kasus penularan Covid-19 yang berasal dari luar negeri atau tidak.

"Hasil detailnya ada di Kemenkes," kata dia.

Baca juga: BP2MI Prediksi 34.300 Pekerja Migran RI Pulang ke Tanah Air Selama Mei hingga Juni

Menurut Judha, para pekerja migran harus menjalani dua kali tes kesehatan sebelum akhirnya kembali ke daerah asal masing-masing, yakni polymerase chain reaction (PCR) test dan rapid test.

Khusus pekerja migran ABK, ia menambahkan, upaya pencegahan masuknya Covid-19 ke Indonesia juga sudah dimulai dilakukan sejak mereka masih berada di negara tempat bekerja.

Perwakilan RI di negara-negara tersebut terus melakukan koordinasi dengan otoritas kesehatan setempat dan pihak principal atau operator kapal untuk melakukan pemeriksaan kesehatan kru kapal sebelum keberangkatan.

Baca juga: BP2MI: 126.742 Pekerja Migran RI dari 83 Negara Sudah Pulang ke Tanah Air

Selain itu, proses karantina mandiri juga dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan mereka dalam keadaan baik.

"Harapan kita hal ini dapat meminimalisasi imported cases yang masuk ke Indonesia. Termasuk beberapa yang sudah melakukan rapid test," ungkapnya.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Nasional
Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Nasional
Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Nasional
Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Nasional
Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Nasional
Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Nasional
Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

Nasional
Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Nasional
MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

Nasional
Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Nasional
LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

Nasional
Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Nasional
Ini Syarat bagi Karyawan Swasta agar Dapat Bantuan Rp 600.000

Ini Syarat bagi Karyawan Swasta agar Dapat Bantuan Rp 600.000

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X