Kompas.com - 07/05/2020, 08:13 WIB
Sejumlah warga binaan berjemur di bawah matahari di Rutan kelas 1, Depok, Jawa Barat, Kamis (2/4/2020). Kementerian Hukum dan HAM menerapkan protokol kesehatan di rumah tahanan (Rutan) dan lembaga pemasyarakatan (Lapas) dengan meminta warga binaan berjemur guna membantu meningkatkan imunitas. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/aww. ANTARA FOTO/ASPRILLA DWI ADHASejumlah warga binaan berjemur di bawah matahari di Rutan kelas 1, Depok, Jawa Barat, Kamis (2/4/2020). Kementerian Hukum dan HAM menerapkan protokol kesehatan di rumah tahanan (Rutan) dan lembaga pemasyarakatan (Lapas) dengan meminta warga binaan berjemur guna membantu meningkatkan imunitas. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) memberikan Remisi Khusus (RK) kepada 1.049 orang narapidana Buddha pada Hari Raya Waisak 2564 BE 2020 yang diperingati hari ini, Kamis (7/5/2020).

Direktur Jenderal Pemasyarakatan Reynhard Silitonga mengatakan, pemberian remisi diperuntukkan bagi narapidana yang telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif.

Misalnya, telah menjalani pidana minimal 6 bulan, tidak terdaftar pada register F, serta turut aktif mengikuti program pembinaan di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara.

“Remisi yang diberikan diharapkan dapat memotivasi narapidana untuk mencapai penyadaran diri yang tercermin dari sikap dan perilaku sehari-hari," ujar Reynhard dalam keterangan persnya, Kamis.

Baca juga: 1.152 Narapidana Beragama Hindu Dapat Remisi Khusus Hari Raya Nyepi

"Pemberian remisi juga merupakan wujud negara hadir untuk memberikan perhatian dan penghargaan bagi narapidana untuk selalu berintegritas, berkelakuan baik selama menjalani pidana, tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang telah ditentukan,” lanjutnya.

Reynhard merinci, 1.049 penerima RK Waisak, 1.039 narapidana menerima RK I atau pengurangan sebagian.

Rinciannya yakni, 146 orang menerima remisi 15 hari, 578 narapidana mendapat remisi 1 bulan, 211 narapidana memperoleh remisi 1 bulan 15 hari, dan 2 bulan remisi untuk 104 narapidana.

"Sementara itu, 10 orang menerima RK II atau langsung bebas usai menerima remisi 1 bulan sebanyak 6 orang, remisi 1 bulan 15 hari sebanyak 2 orang, dan remisi 2 bulan sebanyak 2 orang," lanjut Reynhard.

Baca juga: Tahun Baru Imlek, 43 Narapidana Beragama Konghucu Dapat Remisi Khusus

Dia juga memastikan bahwa di tengah pandemi Covid-19, hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) seperti pemberian remisi, hak asimilasi dan integrasi, layanan kunjungan online, layanan kesehatantetap dilayani.

"Bahkan, WBP ikut berpartisapi lewat sumbangsih mereka membuat Alat Pelindung Diri, masker, face shield, tiang infus, hand sanitizer, dll yang didonasikan untuk tenaga medis dalam penanganan Covid-19," tuturnya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Vaksinasi Saat Ramadhan, Lansia dengan Komorbid Boleh Disuntik jika Tak Kambuh

Vaksinasi Saat Ramadhan, Lansia dengan Komorbid Boleh Disuntik jika Tak Kambuh

Nasional
Densus 88 Polri Kembali Tangkap 6 Terduga Teroris Terkait Aksi Bom di Makassar

Densus 88 Polri Kembali Tangkap 6 Terduga Teroris Terkait Aksi Bom di Makassar

Nasional
Menakar Peluang Prabowo pada Pilpres 2024

Menakar Peluang Prabowo pada Pilpres 2024

Nasional
Rumah Achmad Soebardjo, Rekam Sejarah dan Perjuangan Diplomasi RI

Rumah Achmad Soebardjo, Rekam Sejarah dan Perjuangan Diplomasi RI

Nasional
Kasus Nurdin Abdullah, KPK Geledah Sebuah Rumah di Makassar

Kasus Nurdin Abdullah, KPK Geledah Sebuah Rumah di Makassar

Nasional
Kadiv Propam Minta Maaf ke Kapolri karena Makin Banyak Polisi Lakukan Pelanggaran

Kadiv Propam Minta Maaf ke Kapolri karena Makin Banyak Polisi Lakukan Pelanggaran

Nasional
Jokowi Terbitkan Keppres 7/2021, Cuti Bersama Tak Kurangi Hak Cuti Tahunan ASN

Jokowi Terbitkan Keppres 7/2021, Cuti Bersama Tak Kurangi Hak Cuti Tahunan ASN

Nasional
Mendagri Minta RKPD Kalimantan Utara Tahun 2022 Dorong Pemberdayaan SDM

Mendagri Minta RKPD Kalimantan Utara Tahun 2022 Dorong Pemberdayaan SDM

Nasional
Alasan DPR Mau Disuntik Vaksin Nusantara yang Belum Lolos Uji Klinis BPOM

Alasan DPR Mau Disuntik Vaksin Nusantara yang Belum Lolos Uji Klinis BPOM

Nasional
Jokowi Terbitkan Keppres, Cuti Bersama ASN Tahun 2021 Hanya 2 Hari

Jokowi Terbitkan Keppres, Cuti Bersama ASN Tahun 2021 Hanya 2 Hari

Nasional
Soal Anggota DPR Akan Suntik Vaksin Nusantara, Pengamat: Antarlembaga Justru Saling Berkompetisi

Soal Anggota DPR Akan Suntik Vaksin Nusantara, Pengamat: Antarlembaga Justru Saling Berkompetisi

Nasional
Arab Saudi Buka Izin Umrah Terbatas Saat Pandemi, Ini Penjelasan KJRI Jeddah

Arab Saudi Buka Izin Umrah Terbatas Saat Pandemi, Ini Penjelasan KJRI Jeddah

Nasional
Pimpinan DPR Minta Kemenaker Pastikan Perusahaan Bayar THR Karyawan H-7 Sebelum Lebaran

Pimpinan DPR Minta Kemenaker Pastikan Perusahaan Bayar THR Karyawan H-7 Sebelum Lebaran

Nasional
Kemendagri Cabut Hak Akses Data Kependudukan dari 153 Lembaga

Kemendagri Cabut Hak Akses Data Kependudukan dari 153 Lembaga

Nasional
Satgas Minta Lansia dengan Komorbid Konsultasi ke Dokter Sebelum Vaksinasi

Satgas Minta Lansia dengan Komorbid Konsultasi ke Dokter Sebelum Vaksinasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X