Rachmad Gobel: RUU Cipta Kerja Jangan Hanya Bicara Lapangan Kerja...

Kompas.com - 05/05/2020, 20:20 WIB
Wakil Ketua DPR RI Koordinator bidang Industri dan Pembangunan, Rachmad Gobel. Dok. DPR RIWakil Ketua DPR RI Koordinator bidang Industri dan Pembangunan, Rachmad Gobel.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Rachmad Gobel mengatakan, Omnibus Law RUU Cipta Kerja harus menghadirkan lapangan kerja yang tidak sekadar membuat orang bekerja.

Menurut dia, lapangan kerja yang tercipta dari program itu harus bernilai.

"Jangan hanya kita bicara lapangan kerja, tapi hanya bekerja saja. Tidak ada nilai," ujar Gobel dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) tentang RUU Cipta Kerja, Selasa (5/5/2020).

"Ini yang maksud saya harus dilihat detail, seperti apa yang mau kita bangun dengan Omnibus Law ini?" lanjut dia.

Baca juga: Catatan ICW atas RUU Cipta Kerja, Potensi Pembajakan SDA oleh Sektor Privat

Gobel mengamini bahwa usaha mikro, kecil dan menengah ( UMKM) yang merupakan penggerak ekonomi bangsa mesti diperkuat.

Namun, dia mengatakan bahwa produk-produk yang ditawarkan UMKM harus turut memperkuat daya saing Indonesia.

"Yang saya maksud adalah, bagian UMKM juga bagaimana peran masyarakat kita punya nilai tradisional, adat istiadat, budaya, yang mempunyai kekayaan. Itu harus kita jaga. Belum lagi makanan-makanan kita dan sebagainya," tutur dia.

Menurut Gobel, Indonesia memiliki ragam kekayaan budaya yang memiliki nilai jual tinggi. Gobel mencontohkan tenun ikat dan songket.

Baca juga: 8 Pasal Pertanahan RUU Cipta Kerja yang Menyita Perhatian

Gobel juga berbicara soal pintu-pintu investasi yang dipermudah dalam RUU Cipta Kerja.
Ia menilai, Omnibus Law RUU Cipta Kerja harus membangun nilai tambah bagi NKRI.

"Omnibus Law kembali lagi, mohon maaf, saya tidak melihat ini sebagai lapangan kerja, tapi untuk membangun nilai tambah lebih besar untuk NKRI. Negara perlu persaingan," ucap Gobel.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Tunjuk BKKBN Pimpin Percepatan Penurunan Stunting

Jokowi Tunjuk BKKBN Pimpin Percepatan Penurunan Stunting

Nasional
UPDATE 25 Januari: Tambah 10.678 Orang, Jumlah Pasien Covid-19 Sembuh Tembus Rekor

UPDATE 25 Januari: Tambah 10.678 Orang, Jumlah Pasien Covid-19 Sembuh Tembus Rekor

Nasional
Mengenal Pam Swakarsa yang Ingin Dihidupkan Kembali oleh Listyo Sigit

Mengenal Pam Swakarsa yang Ingin Dihidupkan Kembali oleh Listyo Sigit

Nasional
426 Juta Dosis Vaksin Sudah Dipesan, Jokowi Perintahkan Vaksinasi Covid-19 Selesai Sebelum 2021

426 Juta Dosis Vaksin Sudah Dipesan, Jokowi Perintahkan Vaksinasi Covid-19 Selesai Sebelum 2021

Nasional
UPDATE:  Kasus Covid-19 Indonesia Capai 999.256, Ada Penambahan 9.994

UPDATE: Kasus Covid-19 Indonesia Capai 999.256, Ada Penambahan 9.994

Nasional
Hunian RS Darurat Wisma Atlet Terisi 77,63 persen

Hunian RS Darurat Wisma Atlet Terisi 77,63 persen

Nasional
Prediksi BKKBN, 7 Juta Bayi Berpotensi Stunting pada 2024

Prediksi BKKBN, 7 Juta Bayi Berpotensi Stunting pada 2024

Nasional
Jaksa Minta Majelis Hakim Tolak Pleidoi Pinangki dan Kuasa Hukumnya

Jaksa Minta Majelis Hakim Tolak Pleidoi Pinangki dan Kuasa Hukumnya

Nasional
Menko PMK: 54 Persen Angkatan Kerja di Indonesia Penyintas Stunting

Menko PMK: 54 Persen Angkatan Kerja di Indonesia Penyintas Stunting

Nasional
Jokowi Ajak Umat Kristen Edukasi Masyarakat soal Vaksinasi Covid-19

Jokowi Ajak Umat Kristen Edukasi Masyarakat soal Vaksinasi Covid-19

Nasional
Soal Opsi Vaksinasi Covid-19 Mandiri, Anggota DPR: Harus Diatur Ketat agar Tak Timbulkan Ketidakadilan Sosial

Soal Opsi Vaksinasi Covid-19 Mandiri, Anggota DPR: Harus Diatur Ketat agar Tak Timbulkan Ketidakadilan Sosial

Nasional
Mantan Direktur Garuda Indonesia Didakwa Tindak Pidana Pencucian Uang

Mantan Direktur Garuda Indonesia Didakwa Tindak Pidana Pencucian Uang

Nasional
Zulkifli Hasan: Revisi UU Pemilu Belum Saatnya Dilakukan

Zulkifli Hasan: Revisi UU Pemilu Belum Saatnya Dilakukan

Nasional
Jokowi Minta Angka Stunting Diturunkan Jadi 14 Persen pada 2024

Jokowi Minta Angka Stunting Diturunkan Jadi 14 Persen pada 2024

Nasional
Angka Stunting Tinggi, Jokowi Minta Semua Daerah Beri Perhatian

Angka Stunting Tinggi, Jokowi Minta Semua Daerah Beri Perhatian

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X