Politikus PKS Minta Kartu Prakerja Disetop, Ini Alasannya...

Kompas.com - 05/05/2020, 20:05 WIB
Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Kurniasih Mufidayati dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Sabtu (2/11/2019). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DAnggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Kurniasih Mufidayati dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Sabtu (2/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX dari Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati mengatakan, pelatihan program Kartu Prakerja berbasis online yang dikeluarkan pemerintah selama masa pandemi Covid-19 tidak efektif.

Sebab, tidak semua daerah di Indonesia dapat terkoneksi dengan jaringan internet.
Ditambah, pemerintah menggelontorkan anggaran yang cukup besar, yakni sekitar Rp 5,6 triliun untuk program tersebut.

"Juga pengelolaan pelatihan yang tidak tepat dalam situasi pandemi saat ini dengan alokasi anggaran Rp 5,6 Triliun, sehingga program ini dianggap tidak memenuhi rasa keadilan dan pemerataan bagi bangsa Indonesia dan tidak transparan," kata Kurniasih dalam interupsi rapat paripurna, Selasa (5/5/2020).

Baca juga: KPK Dalami Laporan MAKI soal Dugaan Korupsi Kartu Prakerja

Berdasarkan hal tersebut, Kurniasih mendorong DPR secara institusional untuk meminta pemerintah menghentikan program Kartu Prakerja.

Ia juga mengusulkan, agar anggaran Kartu Prakerja dialihkan untuk membantu para pekerja yang terdampak Covid-19.

"Dalam kesempatan ini, mendorong DPR RI untuk meminta kepada pemerintah untuk menghentikan program Kartu Prakerja dan dialihkan anggarannya untuk membantu kebutuhan hidup pekerja terdampak pandemi dan upaya recovery kondisi ekonomi pasca pandemi," ujar dia.

Kata Politikus Golkar

Sementara itu, Anggota Komisi XI Fraksi Golkar M Misbakhun mengatakan, Kartu Prakerja merupakan komitmen Presiden Joko Widodo dalam janji kampanye dalam Pemilu 2019.

Anggota Komisi XI DPR RI, M Misbakhun,Kompas.com/Robinson Gamar Anggota Komisi XI DPR RI, M Misbakhun,
Ia menjelaskan, dalam masa pandemi Covid-19 ini, program Kartu Prakerja dimodifikasi menjadi semi Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan diselipkan pelatihan kerja secara online.

"Mereka daftar dengan daring melalui situs kartu prakerja, siapa saja yang sedang mencari kerja korban PHK dan diperluas masyarakat terdampak Covid-19 untuk mendapat bantuan kartu prakerja. Mereka dapat pelatihan supaya setelah pandemi siap untuk masuk ke dunia kerja," kata Misbakhun.

Misbakhun menegaskan, tidak ada kongkalikong dalam program Kartu Prakerja.

Saat ini, sudah sekitar 9 juta orang yang mendaftar di Kartu Prakerja.

Baca juga: Insentif Kartu Prakerja Belum Cair, Ini Kata Pemerintah

"Proses ini daring dan sangat transparan tidak ada hengky pengky dan sentuhan apapun antara pencarinya langsung. Uang pun dikirim langsung dari rekening kas negara kepada mereka yang menerima," ujar dia.

Berdasarkan hal tersebut, Misbakhun menilai, DPR harus mendukung penuh program pemerintah tersebut karena memiliki manfaat bagi masyarakat.

"Pemerintah ingin aktif dan terjun langsung menangani Covid-19 salah satunya kartu prakerja. Untuk itu, mari kita harapkan dukungan dari semua pihak kepada program pemerintah itu," pungkas dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

DPR Diminta Jelaskan soal Pengambilan Sampel Darah untuk Penelitian Vaksin Nusantara

DPR Diminta Jelaskan soal Pengambilan Sampel Darah untuk Penelitian Vaksin Nusantara

Nasional
Kejar Aset Obligor BLBI, Ada Kemungkinan Hukum Pidana Diterapkan

Kejar Aset Obligor BLBI, Ada Kemungkinan Hukum Pidana Diterapkan

Nasional
ICW Nilai Pemerintah Miliki Terlalu Banyak Hambatan dalam Penanganan Kasus BLBI

ICW Nilai Pemerintah Miliki Terlalu Banyak Hambatan dalam Penanganan Kasus BLBI

Nasional
Penyuntikan Vaksin Nusantara di RSPAD, Kepala BPOM: Tak Ada Kaitan dengan Kami

Penyuntikan Vaksin Nusantara di RSPAD, Kepala BPOM: Tak Ada Kaitan dengan Kami

Nasional
DPR Diminta Terbuka soal Vaksin Nusantara, Ini Vaksinasi Atau Hanya Diambil Darah Saja?

DPR Diminta Terbuka soal Vaksin Nusantara, Ini Vaksinasi Atau Hanya Diambil Darah Saja?

Nasional
Perseteruan Hamka dan Pramoedya Ananta Toer hingga Berdamai lewat Islam

Perseteruan Hamka dan Pramoedya Ananta Toer hingga Berdamai lewat Islam

Nasional
Buru Aset BLBI, Satgas Bakal Awali Penyisiran Utang Obligor di Atas Rp 50 Miliar

Buru Aset BLBI, Satgas Bakal Awali Penyisiran Utang Obligor di Atas Rp 50 Miliar

Nasional
Jalin Silaturahim, PPP dan PKS Kompak Perjuangkan RUU Larangan Minol

Jalin Silaturahim, PPP dan PKS Kompak Perjuangkan RUU Larangan Minol

Nasional
Bertemu, PKS-PPP Sepakat Berkomitmen Jaga Demokrasi dan Keutuhan NKRI

Bertemu, PKS-PPP Sepakat Berkomitmen Jaga Demokrasi dan Keutuhan NKRI

Nasional
KKB Tembak Mati Sopir Ojek di Kabupaten Puncak Papua

KKB Tembak Mati Sopir Ojek di Kabupaten Puncak Papua

Nasional
Kemendagri Minta Pemprov DKI Susun Rencana Aksi Antisipasi Banjir

Kemendagri Minta Pemprov DKI Susun Rencana Aksi Antisipasi Banjir

Nasional
Eks Pejabat Kemenag Undang Sumantri Segera Disidang

Eks Pejabat Kemenag Undang Sumantri Segera Disidang

Nasional
Mendagri: Kepala Daerah Terpilih Harus Bisa Kendalikan Covid-19 di Wilayah Masing-masing

Mendagri: Kepala Daerah Terpilih Harus Bisa Kendalikan Covid-19 di Wilayah Masing-masing

Nasional
Planas PRB Harap Konsep Konvergensi Cegah Ketidakefisienan Sumber Daya Pencegahan Bencana

Planas PRB Harap Konsep Konvergensi Cegah Ketidakefisienan Sumber Daya Pencegahan Bencana

Nasional
Waketum PKB: Minimal Ada 3 Menteri yang Di-reshuffle

Waketum PKB: Minimal Ada 3 Menteri yang Di-reshuffle

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X