Politikus PKS Minta Kartu Prakerja Disetop, Ini Alasannya...

Kompas.com - 05/05/2020, 20:05 WIB
Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Kurniasih Mufidayati dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Sabtu (2/11/2019). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DAnggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Kurniasih Mufidayati dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Sabtu (2/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX dari Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati mengatakan, pelatihan program Kartu Prakerja berbasis online yang dikeluarkan pemerintah selama masa pandemi Covid-19 tidak efektif.

Sebab, tidak semua daerah di Indonesia dapat terkoneksi dengan jaringan internet.
Ditambah, pemerintah menggelontorkan anggaran yang cukup besar, yakni sekitar Rp 5,6 triliun untuk program tersebut.

"Juga pengelolaan pelatihan yang tidak tepat dalam situasi pandemi saat ini dengan alokasi anggaran Rp 5,6 Triliun, sehingga program ini dianggap tidak memenuhi rasa keadilan dan pemerataan bagi bangsa Indonesia dan tidak transparan," kata Kurniasih dalam interupsi rapat paripurna, Selasa (5/5/2020).

Baca juga: KPK Dalami Laporan MAKI soal Dugaan Korupsi Kartu Prakerja

Berdasarkan hal tersebut, Kurniasih mendorong DPR secara institusional untuk meminta pemerintah menghentikan program Kartu Prakerja.

Ia juga mengusulkan, agar anggaran Kartu Prakerja dialihkan untuk membantu para pekerja yang terdampak Covid-19.

"Dalam kesempatan ini, mendorong DPR RI untuk meminta kepada pemerintah untuk menghentikan program Kartu Prakerja dan dialihkan anggarannya untuk membantu kebutuhan hidup pekerja terdampak pandemi dan upaya recovery kondisi ekonomi pasca pandemi," ujar dia.

Kata Politikus Golkar

Sementara itu, Anggota Komisi XI Fraksi Golkar M Misbakhun mengatakan, Kartu Prakerja merupakan komitmen Presiden Joko Widodo dalam janji kampanye dalam Pemilu 2019.

Anggota Komisi XI DPR RI, M Misbakhun,Kompas.com/Robinson Gamar Anggota Komisi XI DPR RI, M Misbakhun,
Ia menjelaskan, dalam masa pandemi Covid-19 ini, program Kartu Prakerja dimodifikasi menjadi semi Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan diselipkan pelatihan kerja secara online.

"Mereka daftar dengan daring melalui situs kartu prakerja, siapa saja yang sedang mencari kerja korban PHK dan diperluas masyarakat terdampak Covid-19 untuk mendapat bantuan kartu prakerja. Mereka dapat pelatihan supaya setelah pandemi siap untuk masuk ke dunia kerja," kata Misbakhun.

Misbakhun menegaskan, tidak ada kongkalikong dalam program Kartu Prakerja.

Saat ini, sudah sekitar 9 juta orang yang mendaftar di Kartu Prakerja.

Baca juga: Insentif Kartu Prakerja Belum Cair, Ini Kata Pemerintah

"Proses ini daring dan sangat transparan tidak ada hengky pengky dan sentuhan apapun antara pencarinya langsung. Uang pun dikirim langsung dari rekening kas negara kepada mereka yang menerima," ujar dia.

Berdasarkan hal tersebut, Misbakhun menilai, DPR harus mendukung penuh program pemerintah tersebut karena memiliki manfaat bagi masyarakat.

"Pemerintah ingin aktif dan terjun langsung menangani Covid-19 salah satunya kartu prakerja. Untuk itu, mari kita harapkan dukungan dari semua pihak kepada program pemerintah itu," pungkas dia.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menlu Minta China Hadirkan Warganya sebagai Saksi di Kasus Kapal Long Xing 629

Menlu Minta China Hadirkan Warganya sebagai Saksi di Kasus Kapal Long Xing 629

Nasional
Periksa Dua Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

Periksa Dua Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Eks Dirut PT Pilog Diperiksa KPK, Ditanya soal Penerimaan Uang

Eks Dirut PT Pilog Diperiksa KPK, Ditanya soal Penerimaan Uang

Nasional
Bahar Smith Dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur dari Nusakambangan

Bahar Smith Dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur dari Nusakambangan

Nasional
Jubir Pemerintah Akui Diksi New Normal Salah, Ganti dengan Adaptasi Kebiasaan Baru

Jubir Pemerintah Akui Diksi New Normal Salah, Ganti dengan Adaptasi Kebiasaan Baru

Nasional
Peminat Kartu Prakerja Tinggi, Airlangga: 1,7 Juta Orang Terverifikasi Terima Pelatihan Offline

Peminat Kartu Prakerja Tinggi, Airlangga: 1,7 Juta Orang Terverifikasi Terima Pelatihan Offline

Nasional
Kampanye Akbar Pilkada Hanya Dapat Digelar dengan Persetujuan Gugus Tugas Covid-19

Kampanye Akbar Pilkada Hanya Dapat Digelar dengan Persetujuan Gugus Tugas Covid-19

Nasional
Sebelum Vaksin Covid-19 Ditemukan, Airlangga Minta Masyarakat Tetap Waspada

Sebelum Vaksin Covid-19 Ditemukan, Airlangga Minta Masyarakat Tetap Waspada

Nasional
Ahli Epidemiologi: Asrama Rawan Jadi Klaster Baru Covid-19

Ahli Epidemiologi: Asrama Rawan Jadi Klaster Baru Covid-19

Nasional
Periksa 4 Saksi Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Mitra Penjualan

Periksa 4 Saksi Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Mitra Penjualan

Nasional
KPU: Protokol Kesehatan di 270 Daerah Penyelenggara Pilkada Diatur Sama

KPU: Protokol Kesehatan di 270 Daerah Penyelenggara Pilkada Diatur Sama

Nasional
Cerita Yurianto yang Dijuluki 'Pembawa Berita Kematian' karena Sampaikan Data Covid-19

Cerita Yurianto yang Dijuluki "Pembawa Berita Kematian" karena Sampaikan Data Covid-19

Nasional
Kemenag: Jika Syarat Belajar di Pesantren Saat Pandemi Dipenuhi, Covid-19 Bisa Dicegah

Kemenag: Jika Syarat Belajar di Pesantren Saat Pandemi Dipenuhi, Covid-19 Bisa Dicegah

Nasional
Penerapan Pancasila Redup, Rektor UNS: BPIP Adalah Jawaban

Penerapan Pancasila Redup, Rektor UNS: BPIP Adalah Jawaban

Nasional
Muhadjir: Kementerian/Lembaga di Bawah Menko PMK Nanti Hanya Mengacu Satu Data

Muhadjir: Kementerian/Lembaga di Bawah Menko PMK Nanti Hanya Mengacu Satu Data

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X