Politikus PKS Minta Kartu Prakerja Disetop, Ini Alasannya...

Kompas.com - 05/05/2020, 20:05 WIB
Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Kurniasih Mufidayati dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Sabtu (2/11/2019). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DAnggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Kurniasih Mufidayati dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Sabtu (2/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX dari Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati mengatakan, pelatihan program Kartu Prakerja berbasis online yang dikeluarkan pemerintah selama masa pandemi Covid-19 tidak efektif.

Sebab, tidak semua daerah di Indonesia dapat terkoneksi dengan jaringan internet.
Ditambah, pemerintah menggelontorkan anggaran yang cukup besar, yakni sekitar Rp 5,6 triliun untuk program tersebut.

"Juga pengelolaan pelatihan yang tidak tepat dalam situasi pandemi saat ini dengan alokasi anggaran Rp 5,6 Triliun, sehingga program ini dianggap tidak memenuhi rasa keadilan dan pemerataan bagi bangsa Indonesia dan tidak transparan," kata Kurniasih dalam interupsi rapat paripurna, Selasa (5/5/2020).

Baca juga: KPK Dalami Laporan MAKI soal Dugaan Korupsi Kartu Prakerja

Berdasarkan hal tersebut, Kurniasih mendorong DPR secara institusional untuk meminta pemerintah menghentikan program Kartu Prakerja.

Ia juga mengusulkan, agar anggaran Kartu Prakerja dialihkan untuk membantu para pekerja yang terdampak Covid-19.

"Dalam kesempatan ini, mendorong DPR RI untuk meminta kepada pemerintah untuk menghentikan program Kartu Prakerja dan dialihkan anggarannya untuk membantu kebutuhan hidup pekerja terdampak pandemi dan upaya recovery kondisi ekonomi pasca pandemi," ujar dia.

Kata Politikus Golkar

Sementara itu, Anggota Komisi XI Fraksi Golkar M Misbakhun mengatakan, Kartu Prakerja merupakan komitmen Presiden Joko Widodo dalam janji kampanye dalam Pemilu 2019.

Anggota Komisi XI DPR RI, M Misbakhun,Kompas.com/Robinson Gamar Anggota Komisi XI DPR RI, M Misbakhun,
Ia menjelaskan, dalam masa pandemi Covid-19 ini, program Kartu Prakerja dimodifikasi menjadi semi Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan diselipkan pelatihan kerja secara online.

"Mereka daftar dengan daring melalui situs kartu prakerja, siapa saja yang sedang mencari kerja korban PHK dan diperluas masyarakat terdampak Covid-19 untuk mendapat bantuan kartu prakerja. Mereka dapat pelatihan supaya setelah pandemi siap untuk masuk ke dunia kerja," kata Misbakhun.

Misbakhun menegaskan, tidak ada kongkalikong dalam program Kartu Prakerja.

Saat ini, sudah sekitar 9 juta orang yang mendaftar di Kartu Prakerja.

Baca juga: Insentif Kartu Prakerja Belum Cair, Ini Kata Pemerintah

"Proses ini daring dan sangat transparan tidak ada hengky pengky dan sentuhan apapun antara pencarinya langsung. Uang pun dikirim langsung dari rekening kas negara kepada mereka yang menerima," ujar dia.

Berdasarkan hal tersebut, Misbakhun menilai, DPR harus mendukung penuh program pemerintah tersebut karena memiliki manfaat bagi masyarakat.

"Pemerintah ingin aktif dan terjun langsung menangani Covid-19 salah satunya kartu prakerja. Untuk itu, mari kita harapkan dukungan dari semua pihak kepada program pemerintah itu," pungkas dia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Tangkap 17 Orang Termasuk Edhy Prabowo dan Istri

KPK Tangkap 17 Orang Termasuk Edhy Prabowo dan Istri

Nasional
Polri Turunkan 191.584 Personel Amankan Natal dan Tahun Baru 2021

Polri Turunkan 191.584 Personel Amankan Natal dan Tahun Baru 2021

Nasional
Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Ini Arahan Prabowo ke Partai Gerindra

Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Ini Arahan Prabowo ke Partai Gerindra

Nasional
Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Jokowi: Pemerintah Dukung Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Jokowi: Pemerintah Dukung Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Nasional
Jokowi Ingatkan Menterinya Hati-hati Belanjakan APBN 2021

Jokowi Ingatkan Menterinya Hati-hati Belanjakan APBN 2021

Nasional
Latihan di Laut Natuna Selatan, TNI AL Kerahkan 9 Kapal Perang dan 1 Pesawat

Latihan di Laut Natuna Selatan, TNI AL Kerahkan 9 Kapal Perang dan 1 Pesawat

Nasional
Jokowi Minta Menteri Sosial Segera Salurkan Bansos Awal Januari 2021

Jokowi Minta Menteri Sosial Segera Salurkan Bansos Awal Januari 2021

Nasional
Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Gerindra Tunggu Penjelasan Valid KPK

Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Gerindra Tunggu Penjelasan Valid KPK

Nasional
Pimpinan DPR Tetapkan Arwani Thomafi Jadi Wakil Ketua Komisi V

Pimpinan DPR Tetapkan Arwani Thomafi Jadi Wakil Ketua Komisi V

Nasional
Wapres: Ada 91,3 Juta Penduduk Belum Manfaatkan Teknologi Finansial

Wapres: Ada 91,3 Juta Penduduk Belum Manfaatkan Teknologi Finansial

Nasional
Menaker: Bantuan Subsidi Upah Gelombang II Masih Proses Penyaluran

Menaker: Bantuan Subsidi Upah Gelombang II Masih Proses Penyaluran

Nasional
Jokowi: APBN 2021 Harus Segera Dimanfaatkan untuk Menggerakkan Ekonomi

Jokowi: APBN 2021 Harus Segera Dimanfaatkan untuk Menggerakkan Ekonomi

Nasional
Kemenlu: Dialog Lintas Agama Diharapkan Beri Citra Positif Diplomasi Indonesia

Kemenlu: Dialog Lintas Agama Diharapkan Beri Citra Positif Diplomasi Indonesia

Nasional
Kuasa Hukum Tommy Sumardi Bantah Kliennya Bawa Nama Kabareskrim dan Aziz Syamsuddin

Kuasa Hukum Tommy Sumardi Bantah Kliennya Bawa Nama Kabareskrim dan Aziz Syamsuddin

Nasional
Wapres Ingatkan Pelaku Industri 'Fintech' Perkuat Keamanan Pelayanan bagi Masyarakat

Wapres Ingatkan Pelaku Industri "Fintech" Perkuat Keamanan Pelayanan bagi Masyarakat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X