Bansos Terbatas, Masyarakat Mampu Diminta Tak Ambil meski Terdata sebagai Penerima

Kompas.com - 04/05/2020, 13:15 WIB
Menko PMK Muhadjir Effendy di Graha BNPB, Jakarta Timur, Senin (2/3/2020). KOMPAS.com/Dian Erika Menko PMK Muhadjir Effendy di Graha BNPB, Jakarta Timur, Senin (2/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ( Menko PMK) Muhadjir Effendy menyebutkan, bantuan sosial ( bansos) yang diberikan pemerintah sangat terbatas.

Meski banyak pihak yang memberi seperti dari pemerintah daerah, Kementerian Sosial, Kementerian Desa, dan Kementerian Pertanian, tetapi bansos tersebut tidak akan cukup.

Oleh karena itu, ia pun meminta masyarakat yang sudah mampu meskipun ada di dalam daftar penerima untuk sadar dan melimpahkan bantuan bagiannya ke masyarakat yang lebih membutuhkan.

Baca juga: Presiden Jokowi: Pekan Ini Semua Harus Sudah Terima Bansos

"Saya mohon kesadarannya kepada masyarakat, bagaimanapun jumlah bantuan ini sangat terbatas walaupun dari berbagai sumber baik dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota, kementerian, semua menyiapkan bantuan, tetapi tetap tidak akan cukup," ujar Muhadjir di Jakarta, Senin (4/5/2020).

"Bagi mereka yang memang sudah tidak terlalu membutuhkan untuk undur diri walaupun dia ada di dalam list agar dialihkan kepada mereka yang memang lebih membutuhkan," lanjut dia.

Ia mengatakan, yang lebih mengetahui siapa saja warga yang lebih membutuhkan itu adalah RT/RW dan kepala desa wilayah setempat.

Baca juga: Menko PMK Minta Data Penerima Bansos Tak Ditahan-tahan, Bansos Harus Segera Turun

Dengan demikian, ia pun meminta agar perangkat desa atau kelurahan agar data saat realisasi di lapangan dibuat lebih luwes dan fleksibel, serta tidak kaku.

"Jangan kaku karena sudah ada di list, merasa punya hak, sama sekali tidak. Memang datanya sekarang terus berubah-ubah karena baru diambil dari lapangan, bukan data yang sudah ada di daftar data terpadu kesejeahteraan sosial (DTKS)," terang dia.

"Atau menyampaikan kepada RT/RW, sebaiknya haknya diserahkan kepada tetangganya yang ia tahu lebih berhak karena sangat butuh," pungkas dia.

Saat ini pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos) menyalurkan bansos kepada 1,3 juta kelurga penerima manfaat (KMP) di wilayah DKI Jakarta.

Baca juga: Jokowi Minta Data Penerima Bansos Dibuka Secara Transparan

Sisanya sebanyak 1,1 juta KMP akan ditanggung oleh Pemprov DKI Jakarta sendiri.

Bansos tersebut akan diberikan selama tiga bulan berturut-turut hingga Juli 2020 setiap dua minggu sekali.

"Sekarang kami sedang menata agar jangan sampai pembagiannya tumpang tindih," kata dia.

Selain DKI Jakarta, pemerintah pusat juga memberikan bansos tersebut kepada 600.000 KMP di wilayah Bodetabek yang penyalurannya akan segera dilakukan mulai 5 Mei 2020.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkes Wacanakan Sertifikat Vaksinasi untuk Syarat Bepergian, Epidemiolog: Itu Berbahaya Sekali

Menkes Wacanakan Sertifikat Vaksinasi untuk Syarat Bepergian, Epidemiolog: Itu Berbahaya Sekali

Nasional
Antisipasi Gempa Susulan, Mensos Risma Minta Warga Hindari Tepi Pantai di Sulbar

Antisipasi Gempa Susulan, Mensos Risma Minta Warga Hindari Tepi Pantai di Sulbar

Nasional
Pulihkan Industri Pariwisata, Wapres: Pemerintah Siapkan Basis Data Terpadu bagi UMKM

Pulihkan Industri Pariwisata, Wapres: Pemerintah Siapkan Basis Data Terpadu bagi UMKM

Nasional
UPDATE: Bertambah 15 di Jerman, Total 2.813 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Bertambah 15 di Jerman, Total 2.813 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Kirim Bantuan Logistik untuk Korban Banjir, TNI AU Terbangkan Pesawat ke Kalsel

Kirim Bantuan Logistik untuk Korban Banjir, TNI AU Terbangkan Pesawat ke Kalsel

Nasional
Gempa Susulan Bermagnitudo 5,0 Guncang Majene, Tak Berpotensi Tsunami

Gempa Susulan Bermagnitudo 5,0 Guncang Majene, Tak Berpotensi Tsunami

Nasional
Calon Tunggal Kapolri Komjen Listyo: Antara Tantangan, Respons Positif KPK, dan Dukungan Rekan Sejawat

Calon Tunggal Kapolri Komjen Listyo: Antara Tantangan, Respons Positif KPK, dan Dukungan Rekan Sejawat

Nasional
Sepekan Ini, Kasus Harian Covid-19 di Indonesia Catat Rekor 3 Hari Berturut-turut

Sepekan Ini, Kasus Harian Covid-19 di Indonesia Catat Rekor 3 Hari Berturut-turut

Nasional
Menkes Wacanakan Penerima Vaksin Covid-19 Dapat Sertifikat, Bisa Jadi Syarat Bepergian

Menkes Wacanakan Penerima Vaksin Covid-19 Dapat Sertifikat, Bisa Jadi Syarat Bepergian

Nasional
Analisis dan Catatan BMKG soal Gempa Majene, Rentetan Sejarah, hingga Potensi Gempa Susulan

Analisis dan Catatan BMKG soal Gempa Majene, Rentetan Sejarah, hingga Potensi Gempa Susulan

Nasional
Jokowi: Saya Akan Terus Pantau Perkembangan Bencana di Tanah Air

Jokowi: Saya Akan Terus Pantau Perkembangan Bencana di Tanah Air

Nasional
UPDATE: Hingga Sabtu Dini Hari, 189 Orang Dirawat Akibat Gempa Mamuju, 637 Orang Luka Ringan di Majene

UPDATE: Hingga Sabtu Dini Hari, 189 Orang Dirawat Akibat Gempa Mamuju, 637 Orang Luka Ringan di Majene

Nasional
Saat Kedekatan Komjen Listyo dan Presiden Jokowi Disorot...

Saat Kedekatan Komjen Listyo dan Presiden Jokowi Disorot...

Nasional
UPDATE: Hingga Pukul 20.00 WIB, 42 Orang Meninggal Akibat Gempa Mamuju dan Majene

UPDATE: Hingga Pukul 20.00 WIB, 42 Orang Meninggal Akibat Gempa Mamuju dan Majene

Nasional
Polri Kirim Pesawat hingga Personel untuk Bantu Penanganan Gempa di Sulawesi Barat

Polri Kirim Pesawat hingga Personel untuk Bantu Penanganan Gempa di Sulawesi Barat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X