Kompas.com - 04/05/2020, 13:15 WIB
Menko PMK Muhadjir Effendy di Graha BNPB, Jakarta Timur, Senin (2/3/2020). KOMPAS.com/Dian Erika Menko PMK Muhadjir Effendy di Graha BNPB, Jakarta Timur, Senin (2/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyebutkan, bantuan sosial (bansos) yang diberikan pemerintah sangat terbatas.

Meski banyak pihak yang memberi seperti dari pemerintah daerah, Kementerian Sosial, Kementerian Desa, dan Kementerian Pertanian, tetapi bansos tersebut tidak akan cukup.

Oleh karena itu, ia pun meminta masyarakat yang sudah mampu meskipun ada di dalam daftar penerima untuk sadar dan melimpahkan bantuan bagiannya ke masyarakat yang lebih membutuhkan.

Baca juga: Presiden Jokowi: Pekan Ini Semua Harus Sudah Terima Bansos

"Saya mohon kesadarannya kepada masyarakat, bagaimanapun jumlah bantuan ini sangat terbatas walaupun dari berbagai sumber baik dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota, kementerian, semua menyiapkan bantuan, tetapi tetap tidak akan cukup," ujar Muhadjir di Jakarta, Senin (4/5/2020).

"Bagi mereka yang memang sudah tidak terlalu membutuhkan untuk undur diri walaupun dia ada di dalam list agar dialihkan kepada mereka yang memang lebih membutuhkan," lanjut dia.

Ia mengatakan, yang lebih mengetahui siapa saja warga yang lebih membutuhkan itu adalah RT/RW dan kepala desa wilayah setempat.

Baca juga: Menko PMK Minta Data Penerima Bansos Tak Ditahan-tahan, Bansos Harus Segera Turun

Dengan demikian, ia pun meminta agar perangkat desa atau kelurahan agar data saat realisasi di lapangan dibuat lebih luwes dan fleksibel, serta tidak kaku.

"Jangan kaku karena sudah ada di list, merasa punya hak, sama sekali tidak. Memang datanya sekarang terus berubah-ubah karena baru diambil dari lapangan, bukan data yang sudah ada di daftar data terpadu kesejeahteraan sosial (DTKS)," terang dia.

"Atau menyampaikan kepada RT/RW, sebaiknya haknya diserahkan kepada tetangganya yang ia tahu lebih berhak karena sangat butuh," pungkas dia.

Saat ini pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos) menyalurkan bansos kepada 1,3 juta kelurga penerima manfaat (KMP) di wilayah DKI Jakarta.

Baca juga: Jokowi Minta Data Penerima Bansos Dibuka Secara Transparan

Sisanya sebanyak 1,1 juta KMP akan ditanggung oleh Pemprov DKI Jakarta sendiri.

Bansos tersebut akan diberikan selama tiga bulan berturut-turut hingga Juli 2020 setiap dua minggu sekali.

"Sekarang kami sedang menata agar jangan sampai pembagiannya tumpang tindih," kata dia.

Selain DKI Jakarta, pemerintah pusat juga memberikan bansos tersebut kepada 600.000 KMP di wilayah Bodetabek yang penyalurannya akan segera dilakukan mulai 5 Mei 2020.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Nasional
KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

Nasional
Ketua WP KPK Heran Ada Pertanyaan tentang Ucapan Hari Raya kepada Umat Agama Lain di TWK

Ketua WP KPK Heran Ada Pertanyaan tentang Ucapan Hari Raya kepada Umat Agama Lain di TWK

Nasional
Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

Nasional
Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Nasional
MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

Nasional
Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

Nasional
Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

Nasional
Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

Nasional
Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Nasional
Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

Nasional
Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Nasional
Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Nasional
Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Nasional
 Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X