Ketua MPR Minta Pemerintah Tak Buru-buru Relaksasi PSBB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah tidak terburu-buru merelaksasi kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

"Memang benar semua orang merasa tidak nyaman karena terus berdiam di rumah. Namun, demi kesehatan dan keselamatan banyak orang, relaksasi PSBB hendaknya tidak perlu terburu-buru," kata Bamsoet dalam keterangan tertulis, Senin (4/5/2020).

Menurut dia, relaksasi PSBB harus berdasarkan pertimbangan dan keputusan yang matang, bukan hanya sekadar mempertimbangkan saran dan pendapat dari para kepala daerah.

Baca juga: Pemerintah Sebut Akan Ada Relaksasi PSBB, Ekonomi Harus Tetap Bergerak

Terlebih, pada saat ini jumlah pertumbuhan kasus positif Covid-19 di sejumlah daerah masih cukup tinggi.

"Sebelum kecepatan penularan Covid-19 bisa dikendalikan dengan pembatasan sosial, relaksasi PSBB sebaiknya jangan dulu dilakukan," ujarnya.

Berdasarkan data terbaru, jumlah kasus positif Covid-19 saat ini telah mencapai 11.192 kasus, setelah terjadi penambahan 349 kasus positif baru.

Politikus Golkar itu menambahkan, saat ini sejumlah daerah telah menerapkan PSBB. Penerapan itu harus dievaluasi terlebih dahulu sebelum diputuskan untuk direlaksasi.

"Sama seperti mekanisme pengajuan PSBB, maka relaksasi PSBB pun hendaknya lebih mendengarkan pertimbangan kepala daerah. Karena diasumsikan bahwa kepala daerah paling tahu kondisi wilayahnya masing-masing," tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyatakan, akan ada relaksasi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) agar kegiatan perekonomian di masyarakat selama masa pandemi Covid-19 tetap berjalan.

"Relaksasi itu bukan berarti lalu melanggar protokol kesehatan," kata Mahfud seperti dilansir dari Kompas TV, Senin (4/5/2020).

Baca juga: Gubernur NTB Tawarkan PSBB untuk Kota Mataram dan Lombok Barat

Dalam pernyataan yang diunggah melalui akun Twitter pribadinya, Minggu (3/5/2020), ia mengatakan, penerapan PSBB di setiap daerah berbeda-beda.

Ada daerah yang menerapkan PSBB dengan ketat, sampai masyarakat pun sulit bergerak hingga sulit mencari uang sulit. Namun, di tempat lain ada pula masyarakat yang melanggar aturan PSBB itu dengan mudahnya.

"Oleh sebab itu, ekonomi harus tetap bergerak, tetapi di dalam kerangka protokol kesehatan itu. Itulah yang disebut relaksasi," ujarnya.