Salin Artikel

Bansos Terbatas, Masyarakat Mampu Diminta Tak Ambil meski Terdata sebagai Penerima

Meski banyak pihak yang memberi seperti dari pemerintah daerah, Kementerian Sosial, Kementerian Desa, dan Kementerian Pertanian, tetapi bansos tersebut tidak akan cukup.

Oleh karena itu, ia pun meminta masyarakat yang sudah mampu meskipun ada di dalam daftar penerima untuk sadar dan melimpahkan bantuan bagiannya ke masyarakat yang lebih membutuhkan.

"Saya mohon kesadarannya kepada masyarakat, bagaimanapun jumlah bantuan ini sangat terbatas walaupun dari berbagai sumber baik dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota, kementerian, semua menyiapkan bantuan, tetapi tetap tidak akan cukup," ujar Muhadjir di Jakarta, Senin (4/5/2020).

"Bagi mereka yang memang sudah tidak terlalu membutuhkan untuk undur diri walaupun dia ada di dalam list agar dialihkan kepada mereka yang memang lebih membutuhkan," lanjut dia.

Ia mengatakan, yang lebih mengetahui siapa saja warga yang lebih membutuhkan itu adalah RT/RW dan kepala desa wilayah setempat.

Dengan demikian, ia pun meminta agar perangkat desa atau kelurahan agar data saat realisasi di lapangan dibuat lebih luwes dan fleksibel, serta tidak kaku.

"Jangan kaku karena sudah ada di list, merasa punya hak, sama sekali tidak. Memang datanya sekarang terus berubah-ubah karena baru diambil dari lapangan, bukan data yang sudah ada di daftar data terpadu kesejeahteraan sosial (DTKS)," terang dia.

"Atau menyampaikan kepada RT/RW, sebaiknya haknya diserahkan kepada tetangganya yang ia tahu lebih berhak karena sangat butuh," pungkas dia.

Saat ini pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos) menyalurkan bansos kepada 1,3 juta kelurga penerima manfaat (KMP) di wilayah DKI Jakarta.

Sisanya sebanyak 1,1 juta KMP akan ditanggung oleh Pemprov DKI Jakarta sendiri.

Bansos tersebut akan diberikan selama tiga bulan berturut-turut hingga Juli 2020 setiap dua minggu sekali.

"Sekarang kami sedang menata agar jangan sampai pembagiannya tumpang tindih," kata dia.

Selain DKI Jakarta, pemerintah pusat juga memberikan bansos tersebut kepada 600.000 KMP di wilayah Bodetabek yang penyalurannya akan segera dilakukan mulai 5 Mei 2020.

https://nasional.kompas.com/read/2020/05/04/13154631/bansos-terbatas-masyarakat-mampu-diminta-tak-ambil-meski-terdata-sebagai

Terkini Lainnya

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke