Menko PMK Minta Data Penerima Bansos Tak Ditahan-tahan, Bansos Harus Segera Turun

Kompas.com - 04/05/2020, 11:38 WIB
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat menghadiri konferensi soal evakuasi ABK Diamond Princess di Bandara Kertajati, Kabupaten Majalengka, Minggu (1/3/2020). KOMPAS.COM/DENDI RAMDHANIMenteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat menghadiri konferensi soal evakuasi ABK Diamond Princess di Bandara Kertajati, Kabupaten Majalengka, Minggu (1/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ( Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta agar data penerima bantuan sosial ( bansos) untuk masyarakat tidak terlalu lama ditahan oleh instansi tertentu.

Ia mengatakan, meskipun data masyarakat penerima masih harus dibenahi lagi, akan tetapi penyaluran bantuannya harus tetap dilakukan.

Pihaknya juga akan berkomunikasi dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mempercepat data-data penerima bantuan dari RT/RW agar segera masuk ke Kementerian Sosial (Kemensos).

Baca juga: Jokowi Minta Data Penerima Bansos Dibuka Secara Transparan

"Supaya bantuan segera diturunkan. Jadi jangan terlalu lama ditahan di instansi tertentu, apalagi kemudian datanya tidak ada sehingga tak cocok karena sudah ada pembagian (pemberian bansos) antara Pemprov DKI dengan Kemensos ini," kata Muhadjir di Jakarta, Senin (4/5/2020).

Oleh karena itu, pihaknya meminta kerja sama RT/RW dan pemerintah daerah untuk mendapatkan data akurat agar penerima bansos tepat sasaran.

Penerima tepat sasaran yang dimaksud adalah masyarakat yang terdampak Covid-19 dengan kondisi yang semakin sulit.

Saat ini, penerima bansos yang telah disepakati antara pemerintah pusat dengan Pemprov DKI Jakarta adalah 1,1 juta oleh DKI dan 1,3 juta oleh pemerintah pusat.

Baca juga: Kemensos Kawal Penyaluran Bansos untuk 1,9 Juta Keluarga Terdampak Covid-19

Dari pemerintah pusat, yakni Kemensos juga akan mengalokasikan bansosnya kepada 600.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di wilayah Bodetabek.

"Jadi saya mohon untuk RT/RW mendata warganya yang betul-betul membutuhkan. Karena kalau dibilang butuh, semua pasti butuh," kata dia.

Selain itu, ia juga meminta warga untuk sadar apabila sudah mampu dan ada warga yang lebih membutuhkan untuk mengalihkan bantuannya itu.

"Jadi jangan terlalu berpegang terhadap data yang ada, karena yang tahu persis siapa yang lebih membutuhkan itu RT/RW," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cerita Gatot Nurmantyo Diajak Gulingkan AHY dari Ketua Umum Demokrat

Cerita Gatot Nurmantyo Diajak Gulingkan AHY dari Ketua Umum Demokrat

Nasional
Update: Tambah 7, Total WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri Jadi 3.715

Update: Tambah 7, Total WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri Jadi 3.715

Nasional
Mahfud: Pemerintah Masih Akui AHY Ketua Umum Demokrat

Mahfud: Pemerintah Masih Akui AHY Ketua Umum Demokrat

Nasional
1.373.836 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Tingginya Jumlah Anak Putus Sekolah

1.373.836 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Tingginya Jumlah Anak Putus Sekolah

Nasional
Demokrat: KLB Dagelan Bukan Persoalan Internal Belaka, Ada Pihak Eksternal

Demokrat: KLB Dagelan Bukan Persoalan Internal Belaka, Ada Pihak Eksternal

Nasional
Demokrat Anggap Meoldoko Lakukan 'Abuse of Power'

Demokrat Anggap Meoldoko Lakukan "Abuse of Power"

Nasional
Demokrat Sebut Kubu Kontra-AHY Tekan DPD dan DPC untuk Dukung KLB

Demokrat Sebut Kubu Kontra-AHY Tekan DPD dan DPC untuk Dukung KLB

Nasional
UPDATE 6 Maret: Sebaran 5.767 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

UPDATE 6 Maret: Sebaran 5.767 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

Nasional
Herzaky: Pemerintah Wajib Melindungi Partai Demokrat yang Sah

Herzaky: Pemerintah Wajib Melindungi Partai Demokrat yang Sah

Nasional
Waketum Golkar: Aspirasi Kader Ingin Airlangga Jadi Capres 2024

Waketum Golkar: Aspirasi Kader Ingin Airlangga Jadi Capres 2024

Nasional
Pengamat: Saatnya AHY Kumpulkan DPD dan DPC, Tunjukkan Demokrat Solid

Pengamat: Saatnya AHY Kumpulkan DPD dan DPC, Tunjukkan Demokrat Solid

Nasional
Partai Demokrat Kubu Moeldoko Dinilai Berpeluang Dapatkan SK Kemenkumham

Partai Demokrat Kubu Moeldoko Dinilai Berpeluang Dapatkan SK Kemenkumham

Nasional
Tutup Rapimnas Golkar, Airlangga Tegaskan Tolak Revisi UU Pemilu

Tutup Rapimnas Golkar, Airlangga Tegaskan Tolak Revisi UU Pemilu

Nasional
UPDATE 6 Maret: 1.130.524 Tenaga Kesehatan Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 6 Maret: 1.130.524 Tenaga Kesehatan Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 6 Maret: Pemerintah Periksa 11.126.096 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 6 Maret: Pemerintah Periksa 11.126.096 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X