Menko PMK Minta Data Penerima Bansos Tak Ditahan-tahan, Bansos Harus Segera Turun

Kompas.com - 04/05/2020, 11:38 WIB
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat menghadiri konferensi soal evakuasi ABK Diamond Princess di Bandara Kertajati, Kabupaten Majalengka, Minggu (1/3/2020). KOMPAS.COM/DENDI RAMDHANIMenteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat menghadiri konferensi soal evakuasi ABK Diamond Princess di Bandara Kertajati, Kabupaten Majalengka, Minggu (1/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ( Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta agar data penerima bantuan sosial ( bansos) untuk masyarakat tidak terlalu lama ditahan oleh instansi tertentu.

Ia mengatakan, meskipun data masyarakat penerima masih harus dibenahi lagi, akan tetapi penyaluran bantuannya harus tetap dilakukan.

Pihaknya juga akan berkomunikasi dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mempercepat data-data penerima bantuan dari RT/RW agar segera masuk ke Kementerian Sosial (Kemensos).

Baca juga: Jokowi Minta Data Penerima Bansos Dibuka Secara Transparan

"Supaya bantuan segera diturunkan. Jadi jangan terlalu lama ditahan di instansi tertentu, apalagi kemudian datanya tidak ada sehingga tak cocok karena sudah ada pembagian (pemberian bansos) antara Pemprov DKI dengan Kemensos ini," kata Muhadjir di Jakarta, Senin (4/5/2020).

Oleh karena itu, pihaknya meminta kerja sama RT/RW dan pemerintah daerah untuk mendapatkan data akurat agar penerima bansos tepat sasaran.

Penerima tepat sasaran yang dimaksud adalah masyarakat yang terdampak Covid-19 dengan kondisi yang semakin sulit.

Saat ini, penerima bansos yang telah disepakati antara pemerintah pusat dengan Pemprov DKI Jakarta adalah 1,1 juta oleh DKI dan 1,3 juta oleh pemerintah pusat.

Baca juga: Kemensos Kawal Penyaluran Bansos untuk 1,9 Juta Keluarga Terdampak Covid-19

Dari pemerintah pusat, yakni Kemensos juga akan mengalokasikan bansosnya kepada 600.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di wilayah Bodetabek.

"Jadi saya mohon untuk RT/RW mendata warganya yang betul-betul membutuhkan. Karena kalau dibilang butuh, semua pasti butuh," kata dia.

Selain itu, ia juga meminta warga untuk sadar apabila sudah mampu dan ada warga yang lebih membutuhkan untuk mengalihkan bantuannya itu.

"Jadi jangan terlalu berpegang terhadap data yang ada, karena yang tahu persis siapa yang lebih membutuhkan itu RT/RW," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aturan Investasi Miras Dicabut, Yusril: Presiden Harus Terbitkan Perpres Baru

Aturan Investasi Miras Dicabut, Yusril: Presiden Harus Terbitkan Perpres Baru

Nasional
Pertemuan Menlu ASEAN, Indonesia Tekankan Tiga Isu untuk Bantu Myanmar

Pertemuan Menlu ASEAN, Indonesia Tekankan Tiga Isu untuk Bantu Myanmar

Nasional
Meutya Hafid: Golkar Tidak Sedang Agendakan Konvensi Capres

Meutya Hafid: Golkar Tidak Sedang Agendakan Konvensi Capres

Nasional
Jokowi Cabut Aturan soal Investasi Industri Miras, PKS: Tidak Ada Kata Terlambat

Jokowi Cabut Aturan soal Investasi Industri Miras, PKS: Tidak Ada Kata Terlambat

Nasional
Geledah Rumah Pribadi Nurdin Abdullah, KPK Amankan Dokumen dan Uang Tunai

Geledah Rumah Pribadi Nurdin Abdullah, KPK Amankan Dokumen dan Uang Tunai

Nasional
Satgas: Berlibur Panjang saat Pandemi Tak Bijak, Berdampak pada Kematian Pasien Covid-19

Satgas: Berlibur Panjang saat Pandemi Tak Bijak, Berdampak pada Kematian Pasien Covid-19

Nasional
Satgas: Angka Kematian akibat Covid-19 Meningkat di Bulan-bulan Libur Panjang

Satgas: Angka Kematian akibat Covid-19 Meningkat di Bulan-bulan Libur Panjang

Nasional
Satgas: Jangan Pandang Vaksin Covid-19 sebagai Solusi Mutlak Atasi Pandemi

Satgas: Jangan Pandang Vaksin Covid-19 sebagai Solusi Mutlak Atasi Pandemi

Nasional
Menlu: Indonesia Harap Seluruh Negara ASEAN Pahami Hak dan Kewajiban untuk Bantu Myanmar

Menlu: Indonesia Harap Seluruh Negara ASEAN Pahami Hak dan Kewajiban untuk Bantu Myanmar

Nasional
Angka Kematian Pasien Covid-19 pada Pekan Keempat Februari Meningkat Drastis

Angka Kematian Pasien Covid-19 pada Pekan Keempat Februari Meningkat Drastis

Nasional
Ketua Dewas KPK Surati Presiden, Laporkan Kekosongan Jabatan yang Ditinggalkan Almarhum Artidjo Alkostar

Ketua Dewas KPK Surati Presiden, Laporkan Kekosongan Jabatan yang Ditinggalkan Almarhum Artidjo Alkostar

Nasional
Aturan Investasi Miras Dicabut, PAN: Jokowi Mendengar jika Berkaitan dengan Kemaslahatan Masyarakat

Aturan Investasi Miras Dicabut, PAN: Jokowi Mendengar jika Berkaitan dengan Kemaslahatan Masyarakat

Nasional
Ada di Banyuwangi, Puan Tinjau Penerapan Protokol Kesehatan di Tempat Wisata

Ada di Banyuwangi, Puan Tinjau Penerapan Protokol Kesehatan di Tempat Wisata

Nasional
KPU Siap Bantu Instansi yang Akses Data untuk Sukseskan Program Nasional

KPU Siap Bantu Instansi yang Akses Data untuk Sukseskan Program Nasional

Nasional
Gibran Rakabuming Minta Anggota Karang Taruna Dukung Vaksinasi Covid-19

Gibran Rakabuming Minta Anggota Karang Taruna Dukung Vaksinasi Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X