KPU: Kepala Daerah Petahana yang Salahgunakan Jabatan di Pilkada Bisa Dibatalkan Pencalonannya

Kompas.com - 04/05/2020, 10:26 WIB
Inilah kemasan beras untuk warga kobran terdampak covid 19 yang terdapat gambar wajah Bupati Ogan Ilir Ilyas Panji Alam yang menggegerkan warga Ogan Ilir Sumatera Selatan. AMRIZA NURSATRIA HUTAGALUNGInilah kemasan beras untuk warga kobran terdampak covid 19 yang terdapat gambar wajah Bupati Ogan Ilir Ilyas Panji Alam yang menggegerkan warga Ogan Ilir Sumatera Selatan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala daerah aktif dilarang menyalahgunakan wewenangnya untuk menguntungkan atau merugikan pasangan calon (paslon) selama tahapan Pilkada.

Jika ketentuan itu dilanggar, kepala daerah yang hendak mencalonkan diri kembali di Pilkada dapat dibatalkan pencalonannya.

Hal ini disampaikan oleh Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari merespons dugaan politisasi bantuan sosial (bansos) Covid-19 yang dilakukan Bupati Kalten, Sri Mulyani.

"Kepala daerah aktif yang mencalonkan diri lagi atau petahana, bila melanggar larangan tersebut dapat dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai calon," kata Hasyim kepada wartawan, Senin (4/5/2020).

Baca juga: Bawaslu: Bansos Covid-19 Ditempeli Foto Petahana, Indikasi Politisasi

Hasyim mengatakan, ketentuan soal penyalahgunaan wewenang kepala daerah itu tertuang dalam Pasal 71 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Ayat (3) Pasal tersebut mengatakan, gubernur atau wakil Gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan paslon sampai dengan penetapan paslon terpilih.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sedangkan sanksi pembatalan pencalonan kepala daerah petahana oleh KPU daerah tertuang dalam Ayat (5).

Baca juga: Viral Foto Bupati Ogan Ilir di Beras Bantuan Covid-19, Ini Penjelasan Kadinsos

Hasyim melanjutkan, bagi kepala daerah aktif yang tidak mencalonkan diri lagi di Pilkada tetapi terbukti menyalahgunakan wewenang dan jabatannya, akan tetap dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Oleh karenanya, jika ada kepala daerah aktif yang terindikasi melakukan penyalahgunaan bantuan sosial pada masa pandemi Covid-19, harus dilihat apakah ia mencalonkan lagi dalam Pilkada atau tidak.

"Karena hal itu akan mempengaruhi kedudukannya sebagai petahana atau bukan. Kedudukan sebagai petahana atau bukan ini yang akan menentukan sanksi yang dapat dikenakan kepada yang bersangkutan," kata Hasyim.

Baca juga: Ganjar Tegur Bupati Klaten soal Stiker Wajah di Hand Sanitizer Bantuan

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kunjungi Kapolri, Jenderal Dudung: Sowan sebagai Pejabat Baru KSAD

Kunjungi Kapolri, Jenderal Dudung: Sowan sebagai Pejabat Baru KSAD

Nasional
Pembukaan Presidensi G20, Jokowi: Saya Undang Para Delegasi Datang ke Indonesia

Pembukaan Presidensi G20, Jokowi: Saya Undang Para Delegasi Datang ke Indonesia

Nasional
Kemenkes Sebut Varian Omicron Sudah Terdeteksi di 23 Negara

Kemenkes Sebut Varian Omicron Sudah Terdeteksi di 23 Negara

Nasional
Mensesneg: Untuk Pertama Kalinya Komnas Disabilitas Dibentuk

Mensesneg: Untuk Pertama Kalinya Komnas Disabilitas Dibentuk

Nasional
UPDATE 1 Desember: 292.143 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa, Positivity Rate PCR 0,76 Persen

UPDATE 1 Desember: 292.143 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa, Positivity Rate PCR 0,76 Persen

Nasional
Jokowi: Saya Ingin Presidensi Indonesia di G20 Tak Sebatas Seremonial

Jokowi: Saya Ingin Presidensi Indonesia di G20 Tak Sebatas Seremonial

Nasional
90 Persen Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Kemayoran WNI Repatriasi

90 Persen Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Kemayoran WNI Repatriasi

Nasional
BMKG Peringatkan Potensi Siklon Tropis Teratai di Samudera Hindia, Barat Daya Lampung

BMKG Peringatkan Potensi Siklon Tropis Teratai di Samudera Hindia, Barat Daya Lampung

Nasional
Polisi: Peran 2 Terduga Teroris di Luwu Timur, Siapkan Tempat Pertemuan dan Jaga Senjata

Polisi: Peran 2 Terduga Teroris di Luwu Timur, Siapkan Tempat Pertemuan dan Jaga Senjata

Nasional
Firli Bahuri Berharap Tak Ada Lagi Korupsi Terkait Perizinan Investasi

Firli Bahuri Berharap Tak Ada Lagi Korupsi Terkait Perizinan Investasi

Nasional
Peringatan BMKG: Banjir Rob Diprediksi Landa Pesisir Jakarta Utara 2-9 Desember

Peringatan BMKG: Banjir Rob Diprediksi Landa Pesisir Jakarta Utara 2-9 Desember

Nasional
Pimpinan MPR Usul Sri Mulyani Dicopot, Mensesneg: Itu Urusan Presiden

Pimpinan MPR Usul Sri Mulyani Dicopot, Mensesneg: Itu Urusan Presiden

Nasional
Waspada Siklon Tropis Teratai, BMKG Ingatkan Potensi Hujan Lebat serta Angin Kencang di 5 Daerah Ini

Waspada Siklon Tropis Teratai, BMKG Ingatkan Potensi Hujan Lebat serta Angin Kencang di 5 Daerah Ini

Nasional
Wapres Ma'ruf Sebut Investasi Singapura Periode Januari-September Capai 7,3 Miliar Dolar AS

Wapres Ma'ruf Sebut Investasi Singapura Periode Januari-September Capai 7,3 Miliar Dolar AS

Nasional
21 Kabupaten/Kota Alami Kenaikan Kasus Covid-19 Sepekan Terakhir

21 Kabupaten/Kota Alami Kenaikan Kasus Covid-19 Sepekan Terakhir

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.