Kompas.com - 27/04/2020, 19:21 WIB
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers penetapan tersangka Ketua DPRD Muara Enim di Gedung Merah Putih KPK, Senin (27/4/2020). YouTube.com/KPK RIWakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers penetapan tersangka Ketua DPRD Muara Enim di Gedung Merah Putih KPK, Senin (27/4/2020).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPRD Muara Enim Aries HB yang baru ditangkap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi diketahui mempunyai kekayaak sebesar Rp 4,3 miliar.

Angka tersebut didapat dari Laporan Hara Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disetor oleh Aries pada 6 Maret 2019 lalu.

Dikutip dari LHKPN tersebut, Aries tercatat mempunyai enam bidang tanah dan bangunan di Muara Enim dengan nilai total Rp 2,3 miliar.

Baca juga: Ketua DPRD Muara Enim Diduga Terima Suap Rp 3,031 Miliar

Kemudian, Aries tercatat memiliki tiga unit kendaraan bermotor senilai total Rp 309 juta yang terdiri dari dua unit mobil, yakni Nissan Frontier dan Honda Brio serta satu unit sepeda motor Honda Vario.

Di samping itu, Aries juga memiliki harta bergerak lain senilai Rp 452 juta serta kas dan setara kas senilai Rp 1,5 miliar. Namun, Aries juga tercatat mempunyai utang senilai Rp 350 juta.

Diketahui, Aries merupakan salah satu tersangka baru dalam kasus dugaan suap terkait proyek-proyek Dinas PUPR Muara Enim.

Dalam kasus ini, Aries diduga menerima uang senilai Rp 3,031 miliar dari dari pengusaha Robi Okta Fahlefi dalam kurun waktu Mei-Agustus 2019 lalu.

"Pemberian ini diduga berhubungan dengan commitment fee perolehan ROF atas 16 paket pekerjaan di Kabupaten Muara Enim," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Senin (27/4/2020).

Baca juga: Ketua DPRD Muara Enim Ditangkap KPK di Rumah Orangtuanya

Selain Robi, KPK juga menetapkan tersangka lainnya yaitu Plt Kepala Dinas PUPR Muara Enim Ramlan Suryadi yang diduga menerima Rp 1,115 miliar dan satu unit telepon genggam merek Samsung Galaxy Note 10 dari Robi.

Penetapan Aries dan Ramlan sebagai tersangka merupakan pengembangan dari penyidikan terhadap tiga tersangka sebelumnya yaitu Bupati Muara Enim nonaktif Ahmad Yani, Kepala Bidang pembangunan jalan dan PPK di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Elfin Muhtar, dan pihak swasta bernama Robi Okta Fahlefi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perludem: Masa Jabatan Presiden 3 Periode Inkonstitusional

Perludem: Masa Jabatan Presiden 3 Periode Inkonstitusional

Nasional
Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Dinilai Bertentangan dengan Semangat Reformasi

Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Dinilai Bertentangan dengan Semangat Reformasi

Nasional
Aplikasi Perpanjang SIM dari Rumah Diapresiasi, Kompolnas: Menekan Potensi Pungli

Aplikasi Perpanjang SIM dari Rumah Diapresiasi, Kompolnas: Menekan Potensi Pungli

Nasional
UPDATE: Sebaran 5.656 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat 1.568

UPDATE: Sebaran 5.656 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat 1.568

Nasional
Pimpinan Komisi IX Sebut Tak Ada Kesepakatan Kolektif Ikuti Uji Klinis Vaksin Nusantara

Pimpinan Komisi IX Sebut Tak Ada Kesepakatan Kolektif Ikuti Uji Klinis Vaksin Nusantara

Nasional
UPDATE 14 April: 74.158 Spesimen Covid-19 Diperiksa Dalam Sehari

UPDATE 14 April: 74.158 Spesimen Covid-19 Diperiksa Dalam Sehari

Nasional
UPDATE 14 April: Suspek Covid-19 Ada 58.580 Orang

UPDATE 14 April: Suspek Covid-19 Ada 58.580 Orang

Nasional
UPDATE 14 April: Ada 108.384 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 14 April: Ada 108.384 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Soal Vaksin Nusantara, Satgas Covid-19: Harus Ikuti Kaidah Ilmiah dan Standar WHO

Soal Vaksin Nusantara, Satgas Covid-19: Harus Ikuti Kaidah Ilmiah dan Standar WHO

Nasional
Ditawari Terawan, Gatot Nurmantyo Jadi Relawan Vaksin Nusantara

Ditawari Terawan, Gatot Nurmantyo Jadi Relawan Vaksin Nusantara

Nasional
Mengaku Sempat Diminta Gabung Kabinet Jokowi, Presiden KSPSI: Lebih Nyaman di Luar

Mengaku Sempat Diminta Gabung Kabinet Jokowi, Presiden KSPSI: Lebih Nyaman di Luar

Nasional
Satgas Covid-19 Tegaskan Kewenangan Penghentian Uji Vaksin Nusantara di Tangan BPOM

Satgas Covid-19 Tegaskan Kewenangan Penghentian Uji Vaksin Nusantara di Tangan BPOM

Nasional
IDI Pertanyakan Jaminan Prosedur Pengujian Vaksin Nusantara

IDI Pertanyakan Jaminan Prosedur Pengujian Vaksin Nusantara

Nasional
Kata Ketua Fraksi PAN Usai Ikut Uji Klinis Vaksin Nusantara: Banyak Peminat, tapi Dibatasi

Kata Ketua Fraksi PAN Usai Ikut Uji Klinis Vaksin Nusantara: Banyak Peminat, tapi Dibatasi

Nasional
 UPDATE 14 April: Tambah 5.747, Pasien Covid-19 Sembuh Kini 1.431.892 Orang

UPDATE 14 April: Tambah 5.747, Pasien Covid-19 Sembuh Kini 1.431.892 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X