Kompas.com - 27/04/2020, 09:58 WIB
Sejumlah penumpang menaiki Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter Line menuju Jakarta di Stasiun Bekasi, Jawa Barat, Rabu (15/4/2020). Pada hari pertama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) penumpang kereta api menuju Jakarta diatur untuk menjaga jarak fisik dan jumlah penumpang dibatasi. ANTARA FOTO/FAKHRI HERMANSYAHSejumlah penumpang menaiki Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter Line menuju Jakarta di Stasiun Bekasi, Jawa Barat, Rabu (15/4/2020). Pada hari pertama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) penumpang kereta api menuju Jakarta diatur untuk menjaga jarak fisik dan jumlah penumpang dibatasi.

Untuk landaikan kurva

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Brian Sriprahastuti menyebutkan, PSBB adalah upaya untuk melandaikan kurva tajam kasus Covid-19 di Indonesia.

"Yang kita upayakan itu sebetulnya adalah bagaimana bisa melandaikan kurva yang tadinya tajam menjadi lebih memanjang," kata Brian di acara yang sama.

Secara keilmuan, kata dia, jumlah kasus yang ada saat ini tidak banyak perubahan secara signifikan setiap harinya. Kondisi ini diharapkan terus bergerak ke arah positif. Misalnya, angka kasus yang kian rendah.

Baca juga: KSP: Penerapan PSBB untuk Landaikan Kurva Tajam Kasus Covid-19

Menurut Brian, dengan kurva yang semakin landai, risiko pasien meninggal pun menjadi lebih rendah. Banyak pasien yang bisa tertangani oleh layanan kesehatan.

"Ini sebetulnya yang sedang kami upayakan, termasuk di dalamnya adalah mereka yang masuk ke layanan kesehatan dan memerlukan tindakan yang cukup berat," kata dia.

Edukasi jadi tantangan

Selain itu, Brian menyebutkan tantangan penerapan PSBB untuk memutus rantai Covid-19 adalah memberikan edukasi kepada masyarakat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia mengatakan, masih banyak masyarakat yang belum disiplin dalam melakukan PSBB.

Apalagi, kata dia, kebijakan PSBB sebagai upaya memutus rantai penularan Covid-19 memiliki semangat untuk menempatkan individu sebagai subyek.

"Dengan PSBB sebetulnya kami empower masyarakat, tapi syaratnya harus melakukan edukasi. Tantangannya edukasi," kata dia.

Baca juga: KSP: Tantangan PSBB adalah Edukasi Masyarakat

Ia mengatakan, edukasi masyarakat di tengah pandemi Covid-19 ini merupakan hal yang tidak mudah.

Di satu sisi, kata dia, pemerintah sangat ingin menyampaikan agar masyarakat tidak panik tetapi di sisi lain juga harus melakukan edukasi kepada masyarakat. Terutama agar publik paham esensi dari penerapan PSBB tersebut.

"Itu prinsip PSBB. Arahan Presiden tegas apa saja, seperti belajar, bekerja, ibadah di rumah, dan lainnya," kata dia.

Bisa berubah

Kendati demikian Brian mengatakan, tidak menutup kemungkinan kebijakan Presiden Joko Widodo terkait upaya pemutusan rantai Covid-19 akan berubah.

"Segala keputusan itu mungkin terjadi, perubahan keputusan mungkin diambil, tergantung dari apa yang terjadi dan evaluasi," kata Brian.

Brian menjelaskan, meski ada kemungkinan perubahan keputusan tetapi hingga saat ini, keputusan pemerintah dalam menangani Covid-19 tetap pada penerapan PSBB.

Dengan demikian, kata dia, belum ada arahan perubahan keputusan yang mengarah pada kekarantinaan yang cakupannya lebih ketat dari PSBB, misalnya mengkarantina wilayah.

Baca juga: Kebijakan Presiden Terkait Penanganan Covid-19 Disebut Bisa Berubah

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Calon Hakim Agung Nilai RUU Perampasan Aset Penting bagi Hakim dan Pelaku Korupsi

Calon Hakim Agung Nilai RUU Perampasan Aset Penting bagi Hakim dan Pelaku Korupsi

Nasional
Ditanya Soal Pengalaman Tangani Kasus Ahok, Calon Hakim Agung: Pedoman Saya Hukum Acara dan Materiil

Ditanya Soal Pengalaman Tangani Kasus Ahok, Calon Hakim Agung: Pedoman Saya Hukum Acara dan Materiil

Nasional
Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece, Bareskrim Segera Periksa Napoleon Bonaparte

Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece, Bareskrim Segera Periksa Napoleon Bonaparte

Nasional
UPDATE: Tambah 5 di 2 Negara, Total 5.921 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tambah 5 di 2 Negara, Total 5.921 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Ketua DPR: Balas Dendam Wisatawan Jangan sampai Abai Prokes

Ketua DPR: Balas Dendam Wisatawan Jangan sampai Abai Prokes

Nasional
Menteri PPPA: Orangtua dan Pendidik Harus Kedepankan Pemenuhan Hak Anak

Menteri PPPA: Orangtua dan Pendidik Harus Kedepankan Pemenuhan Hak Anak

Nasional
Sederet Fakta Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece oleh Napoleon Bonaparte...

Sederet Fakta Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece oleh Napoleon Bonaparte...

Nasional
Calon Hakim Agung Sebut Tak Ada Tumpang Tindih antara KY dan Bawas MA

Calon Hakim Agung Sebut Tak Ada Tumpang Tindih antara KY dan Bawas MA

Nasional
Epidemiolog Sebut Indonesia Rawan Alami Gelombang Ketiga Covid-19

Epidemiolog Sebut Indonesia Rawan Alami Gelombang Ketiga Covid-19

Nasional
Menteri PPPA Kecam Penyerangan Tenaga Kesehatan dan Guru di Papua

Menteri PPPA Kecam Penyerangan Tenaga Kesehatan dan Guru di Papua

Nasional
Menilik Kembali Aksi #ReformasiDikorupsi Dua Tahun Lalu...

Menilik Kembali Aksi #ReformasiDikorupsi Dua Tahun Lalu...

Nasional
Jokowi Sebut Rusun Pasar Rumput Bisa Tampung Warga Terdampak Normalisasi Ciliwung

Jokowi Sebut Rusun Pasar Rumput Bisa Tampung Warga Terdampak Normalisasi Ciliwung

Nasional
Jokowi: Pembangunan Rusun Pasar Rumput Telan Biaya Rp 970 Miliar

Jokowi: Pembangunan Rusun Pasar Rumput Telan Biaya Rp 970 Miliar

Nasional
Bareskrim: Napoleon Bonaparte Lumuri Wajah dan Tubuh Muhammad Kece dengan Kotoran

Bareskrim: Napoleon Bonaparte Lumuri Wajah dan Tubuh Muhammad Kece dengan Kotoran

Nasional
Jokowi Resmikan Rusun Pasar Rumput, Berkapasitas 1.984 Hunian

Jokowi Resmikan Rusun Pasar Rumput, Berkapasitas 1.984 Hunian

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.