Kompas.com - 27/04/2020, 09:58 WIB
Petugas memberikan teguran tertulis kepada warga saat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Bandung Raya, Setiabudi, Bandung, Jawa Barat, Rabu (22/4/2020). Pemprov Jawa Barat mulai memberlakukan (PSBB) Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 selama 14 hari dimulai pada 22 April hingga 5 Mei 2020. ANTARA FOTO/M AGUNG RAJASAPetugas memberikan teguran tertulis kepada warga saat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Bandung Raya, Setiabudi, Bandung, Jawa Barat, Rabu (22/4/2020). Pemprov Jawa Barat mulai memberlakukan (PSBB) Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 selama 14 hari dimulai pada 22 April hingga 5 Mei 2020.

 

Adapun pemerintah mengeluarkan kebijakan PSBB dalam penanganan Covid-19 dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 dan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2020.

Saat ini sudah ada beberapa daerah yang menerapkan PSBB di wilayahnya dengan membatasi berbagai aktivitas masyarakat.

Mulai dari sekolah, bekerja, dan beribadah yang dilakukan di rumah serta melarang masyarakat berkerumun.

Sejumlah daerah di sekitar Ibu Kota menjadi pelopor PSBB. Daerah itu adalah  Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat yang meliputi Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kota Depok. 

Baca juga: KSP Minta Petugas Pertimbangkan Alasan Pelanggar PSBB

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pemberian sanksi

Brian mengatakan, pemberikan sanksi kepada masyarakat yang melanggar PSBB harus dipertimbangkan. Salah satu yang menjadi pertimbangan adalah adalah alasan ketidakpatuhan dalam menjalankan PSBB.

Sebab, kata dia, ada masyarakat yang belum mengerti dan perlu edukasi dan pemahaman terkait PSBB. Kemudian, ada pula yang mengerti tetapi masih nekat melakukan pelanggaran.

"Ini mungkin kita harus berpikir, dia mengerti tetapi tidak punya kepentingan, orang masih bergerak ke Jakarta dengan tujuan tidak jelas. Ini harus berpikir bagaimana untuk memitigasi dan mengatasi masalah ini," kata dia.

Baca juga: Wali Kota Tangsel Anggap PSBB Kurang Efektif karena Sanksi Tidak Jelas

Selanjutnya adalah mereka yang paham tapi terpaksa melanggar dengan tetap bepergian karena tidak punya pilihan juga harus diperhatikan.

Dampak-dampak dari penerapan PSBB ini, kata dia, terjadi tidak hanya di Indonesia tapi seluruh dunia juga tengah mengalami hal yang sama.

Sementara itu, Bupati Bogor Ade Yasin juga meminta kepastian hukum terkait dengan pelaksanaan sanksi PSBB dalam rangka memutus rantai Covid-19.

Baca juga: Bupati Bogor Minta Kepastian Hukum Soal Sanksi Pelanggaran PSBB

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece, Bareskrim Segera Periksa Napoleon Bonaparte

Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece, Bareskrim Segera Periksa Napoleon Bonaparte

Nasional
UPDATE: Tambah 5 di 2 Negara, Total 5.921 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tambah 5 di 2 Negara, Total 5.921 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Ketua DPR: Balas Dendam Wisatawan Jangan Sampai Abai Prokes

Ketua DPR: Balas Dendam Wisatawan Jangan Sampai Abai Prokes

Nasional
Menteri PPPA: Orangtua dan Pendidik Harus Kedepankan Pemenuhan Hak Anak

Menteri PPPA: Orangtua dan Pendidik Harus Kedepankan Pemenuhan Hak Anak

Nasional
Sederet Fakta Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece oleh Napoleon Bonaparte...

Sederet Fakta Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece oleh Napoleon Bonaparte...

Nasional
Calon Hakim Agung Sebut Tak Ada Tumpang Tindih antara KY dan Bawas MA

Calon Hakim Agung Sebut Tak Ada Tumpang Tindih antara KY dan Bawas MA

Nasional
Epidemiolog Sebut Indonesia Rawan Alami Gelombang Ketiga Covid-19

Epidemiolog Sebut Indonesia Rawan Alami Gelombang Ketiga Covid-19

Nasional
Menteri PPPA Kecam Penyerangan Tenaga Kesehatan dan Guru di Papua

Menteri PPPA Kecam Penyerangan Tenaga Kesehatan dan Guru di Papua

Nasional
Menilik Kembali Aksi #ReformasiDikorupsi Dua Tahun Lalu...

Menilik Kembali Aksi #ReformasiDikorupsi Dua Tahun Lalu...

Nasional
Jokowi Sebut Rusun Pasar Rumput Bisa Tampung Warga Terdampak Normalisasi Ciliwung

Jokowi Sebut Rusun Pasar Rumput Bisa Tampung Warga Terdampak Normalisasi Ciliwung

Nasional
Jokowi: Pembangunan Rusun Pasar Rumput Telan Biaya Rp 970 Miliar

Jokowi: Pembangunan Rusun Pasar Rumput Telan Biaya Rp 970 Miliar

Nasional
Bareskrim: Napoleon Bonaparte Lumuri Wajah dan Tubuh Muhammad Kece dengan Kotoran

Bareskrim: Napoleon Bonaparte Lumuri Wajah dan Tubuh Muhammad Kece dengan Kotoran

Nasional
Jokowi Resmikan Rusun Pasar Rumput, Berkapasitas 1.984 Hunian

Jokowi Resmikan Rusun Pasar Rumput, Berkapasitas 1.984 Hunian

Nasional
Jokowi Minta Kemenpora Bangun Pusat Latihan dan Sentra Olahraga untuk Atlet Disabilitas

Jokowi Minta Kemenpora Bangun Pusat Latihan dan Sentra Olahraga untuk Atlet Disabilitas

Nasional
Wali Kota Nonaktif TanjungBalai M Syahrial Jalani Sidang Putusan Hari Ini

Wali Kota Nonaktif TanjungBalai M Syahrial Jalani Sidang Putusan Hari Ini

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.