Kompas.com - 24/04/2020, 12:08 WIB
Petugas pemakaman membawa peti jenazah pasien suspect virus corona atau Covid-19 di TPU Pondok Rangon, Jakarta Timur, Rabu (22/4/2020). Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan dua tempat pemakaman umum (TPU) untuk memakamkan pasien terjangkit virus corona (Covid-19) yang meninggal dunia, yakni di TPU Tegal Alur di Jakarta Barat dan TPU Pondok Ranggon di Jakarta Timur. Jenazah yang dapat dimakamkan di sana, yakni yang berstatus pasien dalam pengawasan (PDP) dan berstatus positif terjangkit virus corona. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGPetugas pemakaman membawa peti jenazah pasien suspect virus corona atau Covid-19 di TPU Pondok Rangon, Jakarta Timur, Rabu (22/4/2020). Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan dua tempat pemakaman umum (TPU) untuk memakamkan pasien terjangkit virus corona (Covid-19) yang meninggal dunia, yakni di TPU Tegal Alur di Jakarta Barat dan TPU Pondok Ranggon di Jakarta Timur. Jenazah yang dapat dimakamkan di sana, yakni yang berstatus pasien dalam pengawasan (PDP) dan berstatus positif terjangkit virus corona.
Penulis Dani Prabowo
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Data terkait jumlah pasien Covid-19 yang meninggal menimbulkan polemik setelah munculnya kabar bahwa ada angka yang berbeda dengan yang disampaikan pemerintah.

Adanya simpang siur informasi ini muncul setelah Ketua Umum PB IDI Daeng M Faqih menyebutkan bahwa jumlah kematian terkait virus corona di Indonesia mencapai 1.000 orang.

Namun, Daeng sudah menjelaskan bahwa dia tidak menyampaikan data yang berbeda dengan pemerintah. Sebab, data yang dia dapat berasal dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Dia menjelaskan bahwa 1.000 pasien yang meninggal terkait Covid-19 itu merupakan gabungan antara pasien yang sudah dinyatakan positif Covid-19 dan yang masih berstatus Pasien dalam Pengawasan (PDP).

"Kalau ditambahkan jumlah kematian yang positif Covid-19 dan PDP, itu akan lebih dari 1.000," kata Daeng saat dikonfirmasi Kompas.com pada Minggu (19/4/2020).

Baca juga: IDI Sebut Angka Kematian Terkait Corona di Indonesia Lebih dari 1.000 Kasus

Menurut Daeng, informasi tentang meninggalnya PDP juga perlu disampaikan. Meskipun belum dipastikan pasien itu positif Covid-19, namun tidak ada kepastian bahwa mereka juga tidak terinfeksi virus corona.

"Nah itu yang belum disampaikan pemerintah. Kematian dengan status PDP ini banyak, kan tidak mungkin PDP yang meninggal lalu kita katakan itu pasti bukan Covid-19, kan enggak mungkin," ujar Daeng.

PDP atau pasien dalam pengawasan berdasarkan buku Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Kementerian Kesehatan, adalah mereka yang memiliki gejala panas badan dan gangguan saluran pernapasan.

Baca juga: Pemerintah: Kami Tak Dapat Keuntungan Apa Pun dengan Memanipulasi Data

Gangguan saluran pernapasan itu bisa ringan atau berat, serta pernah berkunjung ke atau tinggal di daerah yang diketahui merupakan daerah penularan Covid-19.

Selain itu, PDP ini juga memiliki indikasi atau diketahui pernah berkontak langsung dengan kasus yang terkonfirmasi Covid-19.

PDP ini belum bisa disebut sebagai pasien yang terkonfirmasi positif, lantaran belum tes atau sudah tes, tetapi belum keluar hasilnya. Tes dilakukan dengan metode polymerase chain reaction (PCR).

Baca juga: Menteri PPPA Ungkap Data Perempuan dan Anak Terkait Covid-19 di 21 Provinsi

Ketika Daeng menyebut jumlah tersebut, pada saat yang sama juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19, Achmad Yurianto menyampaikan bahwa pasien positif Covid-19 yang meninggal dunia mencapai 582 orang.

Yuri juga memastikan bahwa data itu hanya menunjukkan mereka yang sudah dipastikan positif virus corona berdasarkan hasil tes PCR.

"Tentunya, kami tidak memasukkan di dalam angka ini (582) pasien yang meninggal dalam status belum terkonfirmasi," kata Yurianto di Graha BNPB, Jakarta, Minggu sore.

Baca juga: Ini Basis Data Perkembangan Kasus Covid-19 yang Digunakan Pemerintah

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas HAM Koordinasi dengan Polisi soal Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat

Komnas HAM Koordinasi dengan Polisi soal Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat

Nasional
Bareskrim Selidiki Laporan soal Edy Mulyadi yang Menyinggung Warga Kalimantan

Bareskrim Selidiki Laporan soal Edy Mulyadi yang Menyinggung Warga Kalimantan

Nasional
Polisi Koordinasi dengan Tokoh Masyarakat Antisipasi Bentrokan Susulan di Sorong

Polisi Koordinasi dengan Tokoh Masyarakat Antisipasi Bentrokan Susulan di Sorong

Nasional
Di Hadapan Prajurit, KSAD Perintahkan Komandan Satuan Antisipasi Perkembangan Kelompok Radikal

Di Hadapan Prajurit, KSAD Perintahkan Komandan Satuan Antisipasi Perkembangan Kelompok Radikal

Nasional
BNPT Sebut Indeks Risiko Terorisme 2021 Lebih Baik dari Target RPJMN

BNPT Sebut Indeks Risiko Terorisme 2021 Lebih Baik dari Target RPJMN

Nasional
Dipertanyakan Urgensi dan Aturan Pemberian Pelat Dinas Polri ke Arteria Dahlan

Dipertanyakan Urgensi dan Aturan Pemberian Pelat Dinas Polri ke Arteria Dahlan

Nasional
Fakta-fakta Pemilu Presiden, Legislatif, dan Kepala Daerah yang Akan Digelar pada 2024

Fakta-fakta Pemilu Presiden, Legislatif, dan Kepala Daerah yang Akan Digelar pada 2024

Nasional
Mendagri: Banyak Korupsi Terjadi karena Sistem, Perlu Ada Perbaikan

Mendagri: Banyak Korupsi Terjadi karena Sistem, Perlu Ada Perbaikan

Nasional
KSAD Bakal Sertijab Pangkostrad dan 5 Pangdam Baru Senin Depan

KSAD Bakal Sertijab Pangkostrad dan 5 Pangdam Baru Senin Depan

Nasional
KSP: PTM 100 Persen Tetap Berjalan dengan Pengawasan Ketat

KSP: PTM 100 Persen Tetap Berjalan dengan Pengawasan Ketat

Nasional
DPR Bahas Tahapan Pemilu 2024 Setelah Komisioner KPU-Bawaslu Baru Terpilih

DPR Bahas Tahapan Pemilu 2024 Setelah Komisioner KPU-Bawaslu Baru Terpilih

Nasional
Dugaan Suap Bupati Musi Banyuasin, KPK Dalami Aliran Dana ke Dodi Alex Noerdin

Dugaan Suap Bupati Musi Banyuasin, KPK Dalami Aliran Dana ke Dodi Alex Noerdin

Nasional
KPK Dalami Setoran Uang untuk Bupati Terbit Peranging-angin dari Proyek yang Diatur Kakaknya

KPK Dalami Setoran Uang untuk Bupati Terbit Peranging-angin dari Proyek yang Diatur Kakaknya

Nasional
Tanggal Pemilu Ditetapkan, Demokrat Fokus Persiapan Menuju 2024

Tanggal Pemilu Ditetapkan, Demokrat Fokus Persiapan Menuju 2024

Nasional
Menko Perekonomian: Sampai Sekarang Dana PEN Tak Ada untuk IKN

Menko Perekonomian: Sampai Sekarang Dana PEN Tak Ada untuk IKN

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.