Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Data Kematian Covid-19, Dianggap Simpang Siur hingga Penjelasan IDI

Kompas.com - 24/04/2020, 12:08 WIB
Dani Prabowo,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Data terkait jumlah pasien Covid-19 yang meninggal menimbulkan polemik setelah munculnya kabar bahwa ada angka yang berbeda dengan yang disampaikan pemerintah.

Adanya simpang siur informasi ini muncul setelah Ketua Umum PB IDI Daeng M Faqih menyebutkan bahwa jumlah kematian terkait virus corona di Indonesia mencapai 1.000 orang.

Namun, Daeng sudah menjelaskan bahwa dia tidak menyampaikan data yang berbeda dengan pemerintah. Sebab, data yang dia dapat berasal dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Dia menjelaskan bahwa 1.000 pasien yang meninggal terkait Covid-19 itu merupakan gabungan antara pasien yang sudah dinyatakan positif Covid-19 dan yang masih berstatus Pasien dalam Pengawasan (PDP).

"Kalau ditambahkan jumlah kematian yang positif Covid-19 dan PDP, itu akan lebih dari 1.000," kata Daeng saat dikonfirmasi Kompas.com pada Minggu (19/4/2020).

Baca juga: IDI Sebut Angka Kematian Terkait Corona di Indonesia Lebih dari 1.000 Kasus

Menurut Daeng, informasi tentang meninggalnya PDP juga perlu disampaikan. Meskipun belum dipastikan pasien itu positif Covid-19, namun tidak ada kepastian bahwa mereka juga tidak terinfeksi virus corona.

"Nah itu yang belum disampaikan pemerintah. Kematian dengan status PDP ini banyak, kan tidak mungkin PDP yang meninggal lalu kita katakan itu pasti bukan Covid-19, kan enggak mungkin," ujar Daeng.

PDP atau pasien dalam pengawasan berdasarkan buku Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Kementerian Kesehatan, adalah mereka yang memiliki gejala panas badan dan gangguan saluran pernapasan.

Baca juga: Pemerintah: Kami Tak Dapat Keuntungan Apa Pun dengan Memanipulasi Data

Gangguan saluran pernapasan itu bisa ringan atau berat, serta pernah berkunjung ke atau tinggal di daerah yang diketahui merupakan daerah penularan Covid-19.

Selain itu, PDP ini juga memiliki indikasi atau diketahui pernah berkontak langsung dengan kasus yang terkonfirmasi Covid-19.

PDP ini belum bisa disebut sebagai pasien yang terkonfirmasi positif, lantaran belum tes atau sudah tes, tetapi belum keluar hasilnya. Tes dilakukan dengan metode polymerase chain reaction (PCR).

Baca juga: Menteri PPPA Ungkap Data Perempuan dan Anak Terkait Covid-19 di 21 Provinsi

Ketika Daeng menyebut jumlah tersebut, pada saat yang sama juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19, Achmad Yurianto menyampaikan bahwa pasien positif Covid-19 yang meninggal dunia mencapai 582 orang.

Yuri juga memastikan bahwa data itu hanya menunjukkan mereka yang sudah dipastikan positif virus corona berdasarkan hasil tes PCR.

"Tentunya, kami tidak memasukkan di dalam angka ini (582) pasien yang meninggal dalam status belum terkonfirmasi," kata Yurianto di Graha BNPB, Jakarta, Minggu sore.

Baca juga: Ini Basis Data Perkembangan Kasus Covid-19 yang Digunakan Pemerintah

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com