Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

IDI: Kecepatan Tes PCR Indonesia Masih di Bawah 1.000 Per Hari

Kompas.com - 23/04/2020, 10:56 WIB
Dani Prabowo,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Daeng M Faqih menegaskan, kecepatan pemerintah dalam pengujian spesimen Covid-19 melalui metode polymerase chain reaction (PCR) menjadi hal yang penting untuk mengendalikan laju pertumbuhan dan penyebaran virus corona di masyarakat.

Namun persoalannya, saat ini jumlah uji PCR yang telah dilakukan pemerintah masih sangat rendah.

"Kalau sekarang dengan angka 46.000 selama 50 hari saya hitung, itu berarti kecepatan testing kita sehari di bawah 1.000. Padahal, target pemerintah 10.000 per hari," kata Daeng dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (22/4/2020).

Baca juga: Gorontalo Siap Uji PCR Spesimen Covid-19 secara Mandiri

Berdasarkan data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 hingga 22 April, dari 38 laboratorium yang melaksanakan uji PCR, jumlah spesimen yang diperiksa 55.732 spesimen.

Sementara, jumlah kasus yang diperiksa spesimennya sebanyak 47.361 orang.

Di lain pihak, jumlah pasien dengan status orang dalam pemantauan (ODP), pasien dalam pengawasan (PDP) dan konfirmasi positif sudah di atas 200.000 orang.

Itu artinya, imbuh Daeng, masih terjadi gap yang cukup besar antara jumlah pasien dengan proses pengujian.

Untuk informasi, jumlah ODP saat ini sebanyak 193.571 orang, PDP 17.754 orang, dan konfirmasi positif 7.418 orang.

"Jadi ini penting untuk dipercepat. Kalau itu tidak dilakukan maka angka penularan itu akan lebih cepat dari pada angka yang kita periksa," ujarnya.

Semakin cepat pengujian dilaksanakan, ia menambahkan, data yang diperoleh pun akan semakin banyak.

Baca juga: 2 PDP Meninggal Dunia di Gorontalo Hasil Swab Belum Keluar

Dengan demikian, pemerintah bisa memperoleh informasi, mana pasien yang harus mendapatkan perawatan isolasi di rumah sakit, mana yang bisa melakukan isolasi mandiri di rumah.

Selain itu, pemerintah juga bisa memperoleh gambaran sebaran yang lebih baik untuk melakukan kontak tracing yang lebih agresif.

"Kalau tidak ada data testing yang luas dan cepat, maka tracing kita juga tidak agresif. Isolasi kita juga tidak kita lakukan besar-besaran untuk menangani kasus ini," ungkapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Nasional
KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

Nasional
17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

Nasional
Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Nasional
PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

Nasional
DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

Nasional
Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

Nasional
Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Nasional
Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Nasional
Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Nasional
Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Nasional
DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

Nasional
Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Nasional
Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com