Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Larangan Mudik Lebaran Dinilai Bakal Turunkan Pertumbuhan Ekonomi, tetapi Diperlukan

Kompas.com - 22/04/2020, 16:22 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kebijakan larangan mudik Lebaran dinilai bakal menurunkan pertumbuhan ekonomi.

Sebab, dengan ditiadakannya mudik, peningkatan pengeluaran konsumsi rumah tangga tidak dapat terjadi.

Meski begitu, menurut Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati, kebijakan ini sudah seharusnya diterapkan untuk mencegah penyebaran wabah Covid-19.

"Mudik ini biasanya menjadi amunisi bagi pertumbuhan ekonomi mengingat perpindahan mobilitas orang itu akan diikuti oleh pengeluaran atau peningkatan konsumsi rumah tangga," kata Enny dalam sebuah diskusi yang digelar Rabu (22/4/2020).

Baca juga: Larangan Mudik, Tak Ada Pembatasan Keluar dan Masuk Jakarta dari Kota Penyangga

"Tapi kita kan jauh lebih utama untuk pengendalian Covid-19," kata dia. 

Enny menilai, sebenarnya, tanpa ada kebijakan larangan mudik Lebaran 2020, gelombang pemudik tahun ini bakal menurun drastis.

Sebab, banyak pekerja formal yang akibat pandemi tak menerima tunjangan hari raya (THR), dipotong gajinya, atau bahkan terkena PHK.

Di sisi lain, pemerintah telah melakukan pembatasan pada jumlah penumpang yang dapat diangkut transportasi umum.

Dengan kebijakan ini, ada kecenderungan kenaikan harga tiket angkutan umum yang besarnya mencapai 100 persen.

"Sehingga, kecil kemungkinan atau potensi orang mampu mudik itu sudah menurun sangat jauh," ujar Enny

Meski larangan mudik Lebaran disambut baik, menurut Enny, kebijakan itu tak cukup menyelesaikan persoalan wabah Covid-19.

Baca juga: Hoaks Video Viral Kakek Positif Covid-19 Melawan Saat Dibawa Paksa, Ini Fakta Sebenarnya

Dari sisi ekonomi, harus ada kebijakan yang sifatnya lebih besar dan luas, untuk menjamin kehidupan masyarakat selama menghadapi pandemi.

Enny menyebut, negara harus mampu memberikan perlindungan terhadap kelompok miskin dan rentan miskin. Dana perlindungan sosial harus dipastikan efektif dan tepat sasaran.

Selain itu, dari sisi kesehatan, pemberlakuan kebijakan-kebijakan seperti physical dan social distancing harus benar-benar dipatuhi. Hal ini penting untuk memutus laju penyebaran wabah.

Dengan cara-cara ini, diharapkan masyarakat dapat melalui masa pandemi dengan cepat.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

BrandzView
Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Nasional
Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Nasional
Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Nasional
Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

Nasional
Satgas Rafi 2024 Usai, Pertamina Patra Niaga Apresiasi Penindakan Pelanggaran SPBU oleh Aparat

Satgas Rafi 2024 Usai, Pertamina Patra Niaga Apresiasi Penindakan Pelanggaran SPBU oleh Aparat

Nasional
TNI dan Perwakilan Militer Indo-Pasifik Gelar Perencanaan Akhir Latma Super Garuda Shield 2024

TNI dan Perwakilan Militer Indo-Pasifik Gelar Perencanaan Akhir Latma Super Garuda Shield 2024

Nasional
Cegah Penyalahgunaan, Satgas Pangan Polri Awasi Distribusi Perusahaan Gula di Jawa Timur

Cegah Penyalahgunaan, Satgas Pangan Polri Awasi Distribusi Perusahaan Gula di Jawa Timur

Nasional
Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali, Panglima Agus Minta Bais TNI Mitigasi Ancaman

Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali, Panglima Agus Minta Bais TNI Mitigasi Ancaman

Nasional
Kisah Ayu, Bidan Dompet Dhuafa yang Bantu Persalinan Saat Karhutla 

Kisah Ayu, Bidan Dompet Dhuafa yang Bantu Persalinan Saat Karhutla 

Nasional
Dinilai Berhasil, Zulhas Diminta PAN Jatim Jadi Ketum PAN 2025-2030

Dinilai Berhasil, Zulhas Diminta PAN Jatim Jadi Ketum PAN 2025-2030

Nasional
Jokowi Bagikan 10.300 Sertifikat Tanah Hasil Redistribusi di Banyuwangi

Jokowi Bagikan 10.300 Sertifikat Tanah Hasil Redistribusi di Banyuwangi

Nasional
TNI AL Latihan Pendaratan Amfibi di Papua Barat, Libatkan 4 Kapal Perang

TNI AL Latihan Pendaratan Amfibi di Papua Barat, Libatkan 4 Kapal Perang

Nasional
Tengah Fokus Urus Pilkada, Cak Imin Bilang Jatim Bakal Ada Kejutan

Tengah Fokus Urus Pilkada, Cak Imin Bilang Jatim Bakal Ada Kejutan

Nasional
Targetkan Sertifikasi 126 Juta Bidang Tanah, Jokowi: Presiden Baru Tinggal Urus Sisanya, Paling 3-6 Juta

Targetkan Sertifikasi 126 Juta Bidang Tanah, Jokowi: Presiden Baru Tinggal Urus Sisanya, Paling 3-6 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com