Larangan Mudik Lebaran Dinilai Bakal Turunkan Pertumbuhan Ekonomi, tetapi Diperlukan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kebijakan larangan mudik Lebaran dinilai bakal menurunkan pertumbuhan ekonomi.

Sebab, dengan ditiadakannya mudik, peningkatan pengeluaran konsumsi rumah tangga tidak dapat terjadi.

Meski begitu, menurut Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati, kebijakan ini sudah seharusnya diterapkan untuk mencegah penyebaran wabah Covid-19.

"Mudik ini biasanya menjadi amunisi bagi pertumbuhan ekonomi mengingat perpindahan mobilitas orang itu akan diikuti oleh pengeluaran atau peningkatan konsumsi rumah tangga," kata Enny dalam sebuah diskusi yang digelar Rabu (22/4/2020).

Baca juga: Larangan Mudik, Tak Ada Pembatasan Keluar dan Masuk Jakarta dari Kota Penyangga

"Tapi kita kan jauh lebih utama untuk pengendalian Covid-19," kata dia. 

Enny menilai, sebenarnya, tanpa ada kebijakan larangan mudik Lebaran 2020, gelombang pemudik tahun ini bakal menurun drastis.

Sebab, banyak pekerja formal yang akibat pandemi tak menerima tunjangan hari raya (THR), dipotong gajinya, atau bahkan terkena PHK.

Di sisi lain, pemerintah telah melakukan pembatasan pada jumlah penumpang yang dapat diangkut transportasi umum.

Dengan kebijakan ini, ada kecenderungan kenaikan harga tiket angkutan umum yang besarnya mencapai 100 persen.

"Sehingga, kecil kemungkinan atau potensi orang mampu mudik itu sudah menurun sangat jauh," ujar Enny

Meski larangan mudik Lebaran disambut baik, menurut Enny, kebijakan itu tak cukup menyelesaikan persoalan wabah Covid-19.

Baca juga: Hoaks Video Viral Kakek Positif Covid-19 Melawan Saat Dibawa Paksa, Ini Fakta Sebenarnya

Dari sisi ekonomi, harus ada kebijakan yang sifatnya lebih besar dan luas, untuk menjamin kehidupan masyarakat selama menghadapi pandemi.

Enny menyebut, negara harus mampu memberikan perlindungan terhadap kelompok miskin dan rentan miskin. Dana perlindungan sosial harus dipastikan efektif dan tepat sasaran.

Selain itu, dari sisi kesehatan, pemberlakuan kebijakan-kebijakan seperti physical dan social distancing harus benar-benar dipatuhi. Hal ini penting untuk memutus laju penyebaran wabah.

Dengan cara-cara ini, diharapkan masyarakat dapat melalui masa pandemi dengan cepat.

"Kalau enggak fokus, khawatir kita ini Mei, Juni pun (wabah Covid-19) nggak akan selesai," ujar Enny.

"Kalau nggak selesai nggak akan ada orang yang bisa bertahan hidup tanpa punya penghasilan untuk mampu bertahan sampai 2 sampai 3 bulan," kata dia lagi.

Baca juga: Polri Masih Rancang Sanksi Bagi Warga yang Ngotot Mudik Lebaran

Presiden Jokowi menetapkan larangan mudik bagi seluruh masyarakat perantauan ke kampung halaman masing-masing.

Keputusan itu disampaikan Jokowi saat membuka rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, melalui konferensi video, Selasa (21/4/2020).

Jokowi beralasan masih banyak masyarakat perantauan yang bersikeras untuk mudik.

Dari data Kementerian Perhubungan, sebanyak 24 persen masyarakat memutuskan tetap mudik.

Hal ini dikhawatirkan akan menjadi medium penularan Covid-19 di desa-desa sebab para perantau dianggap merupakan orang yang tinggal di episentrum virus corona di Indonesia.

"Artinya masih ada angka yang sangat besar yaitu 24 persen tadi," ujar Jokowi.