JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Presiden Joko Widodo, Andi Taufan Garuda Putra diminta mengikuti jejak CEO Ruangguru Adamas Belva Syah Devara yang mengundurkan diri dari jabatan stafsus milenial.
Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi UGM Zaenur Rohman mengatakan, Andi Taufan sebaiknya mundur sebagai bentuk pertanggungjawaban atas konflik kepentingan
"Menurut saya ini tidak cukup hanya Belva saja tapi stafsus yang lain, semua yang memiliki konflik kepentingan termasuk Andi Taufan yang jelas-jelas punya konflik kepentingan," kata Zaenur kepada Kompas.com, Rabu (22/4/2020).
Baca juga: Stafsus Presiden Andi Taufan Didorong Minta Maaf ke Semua Camat
Zaenur menilai, konflik kepentingan yang dilakukan Andi Taufan lebih nyata.
Sebab, Andi Taufan telah terbukti mengirim surat kepada camat se-Indonesia untuk mendukung program perusahaan pribadinya, PT Amartha Fintek.
Zaenur menambahkan, keputusan Belva mengundurkan diri tersebut merupakan langkah yang baik dalam pertanggungjawaban moral dan etis karena konflik kepentingan.
"Jadi ini menurut saya satu langkah yang baik dari Belva Devara, mengundurkan diri dari posisi sebagai stafsus," ujar Zaenur.
Baca juga: Jokowi Didesak Pecat Stafsus Andi Taufan karena Berpotensi Konflik Kepentingan
Diberitakan sebalumnya, Adamas Belva Devara mengundurkan diri dari posisi Staf Khusus Presiden Joko Widodo.
"Pengunduran diri tersebut telah saya sampaikan dalam bentuk surat kepada Bapak Presiden tertanggal 15 April 2020, dan disampaikan langsung ke Presiden pada tanggal 17 April 2020," tulis Belva di akun Instagram miliknya, Selasa (21/4/2020).
Pengunduran diri Belva itu berkaitan dengan terpilihnya Ruangguru, perusahaan yang didirikan dan dipimpinnya, sebagai mitra program Kartu Prakerja.
Mengutip keterangan Kementerian Koordinator Perekonomian dan Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja (PMO), Belva menegaskan bahwa tidak ada keterlibatan yang memunculkan konflik kepentingan dalam terpilihnya Ruang Guru.
Baca juga: Perjalanan Belva sebagai Stafsus Milenial hingga Kejanggalan Kartu Prakerja...
Sebab, proses verifikasi semua mitra Kartu Prakerja sudah berjalan sesuai aturan yang berlaku dan pemilihan mitra pun dilakukan langsung oleh peserta pemegang Kartu Prakerja.
"Namun, saya mengambil keputusan yang berat ini karena saya tidak ingin membuat polemik mengenai asumsi atau persepsi publik yang bervariasi tentang posisi saya sebagai Staf Khusus Presiden menjadi berkepanjangan," kata dia.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.