Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dana Pelatihan Kartu Prakerja Diusulkan jadi BLT, Ini Kata Menko Airlangga

Kompas.com - 22/04/2020, 14:01 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menolak usul sejumlah pihak untuk mengalihkan dana pelatihan di Kartu Prakerja menjadi bantuan langsung tunai (BLT).

Airlangga beralasan, pemerintah juga sudah menggelontorkan anggaran dalam jumlah besar untuk program yang bersifat bantuan langsung.

"Kita sudah punya banyak BLT. Dan dalam BLT itu ada paketnya Rp 105 triliun," kata Airlangga menjawab pertanyaan wartawan usai rapat terbatas dengan Presiden Jokowi, Rabu (22/4/2020).

Baca juga: Catatan Komnas HAM, Kartu Prakerja Tak Seusai kebutuhan Pekerja

Airlangga menyebut anggaran Rp 105 triliun itu sudah disalurkan pemerintah kepada masyarakat tidak mampu lewat berbagai program seperti Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan non Tunai, hingga berbagai program padat karya yang dilaksanakan sejumlah kementerian.

Bahkan, dalam program Kartu Prakerja juga terdapat bantuan langsung. Dari dana sebesar Rp 3.550.000 yang diterima pemegang kartu, hanya Rp 1 juta yang digunakan untuk biaya pelatihan. Sisanya akan diberikan kepada secara bertahap usai pelatihan selesai dilakukan.

"Ini jadi jaring pengaman sosial bagi korban PHK yang dipecat akibat pandemi covid-19," kata dia.

Airlangga juga menegaskan bahwa program pelatihan dalam Kartu Prakerja tetap penting dilakukan.

Dengan program pelatihan online yang disediakan sejumlah perusahaan startup itu, Airlangga berharap masyarakat bisa mendapat pekerjaan setelah pandemi Covid-19 berakhir nanti.

"Jadi setelah recovery, nanti para pekerja mendapat skill tambahan," kata dia.

Airlangga juga menambahkan bahwa nantinya pelatihan tak hanya akan dilakukan secara online. Setelah pandemi Covid-19 berakhir, pelatihan offline juga akan dilakukan.

Sebelumnya, pelatihan dalam program Kartu Prakerja menuai kritik dari berbagai pihak.

Ekonom Indef Bhima Yudhistira menilai upaya pemerintah memberikan kartu prakerja tidak relevan dengan kondisi saat ini, mengingat korban PHK saat ini lebih membutuhkan bantuan langsung tunai daripada pelatihan-pelatihan berbayar yang mirip konten gratisan di YouTube.

“Bukan pelatihan secara online yang dibutuhkan, tapi bantuan langsung tunai karena korban PHK itu butuh bantuan makanan dan uang tunai,” kata Bhima kepada Kompas.com, Minggu (19/4/2020).

Baca juga: Perjalanan Belva sebagai Stafsus Milenial hingga Kejanggalan Kartu Prakerja...

Wakil Ketua Fraksi PKS, Sukamta, juga mengimbau pemerintah untuk realistis mengalokasikan dana Rp 5,6 triliun sebagai bantuan untuk korban PHK.

Menurutnya dengan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) lebih menghalau kegundahan masyarakat korban PHK.

“Di masa pandemi sekarang ini, semua serba sulit, PHK dimana-mana, ekonomi berhenti. Bagi-bagi uang tunai kepada rakyat seperti ini, mungkin bisa mengurangi ketegangan sosial,” kata Sukamta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

Nasional
Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Nasional
Pakar Sebut Prabowo Bakal Menang Mudah jika Presiden Dipilih MPR

Pakar Sebut Prabowo Bakal Menang Mudah jika Presiden Dipilih MPR

Nasional
Ungkap Hubungan Jokowi dan Surya Paloh, Willy Aditya: Habis Pemilu Berteman Lagi...

Ungkap Hubungan Jokowi dan Surya Paloh, Willy Aditya: Habis Pemilu Berteman Lagi...

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Tanggung Jawab Penyedia Layanan Disorot

PDN Diserang "Ransomware", Tanggung Jawab Penyedia Layanan Disorot

Nasional
Menkominfo: Pemerintah Tidak Akan Bayar Permintaan Tebusan 8 Juta Dollar Peretas PDN

Menkominfo: Pemerintah Tidak Akan Bayar Permintaan Tebusan 8 Juta Dollar Peretas PDN

Nasional
Serangan Siber ke PDN, Kesadaran Pemerintah Amankan Sistem Dinilai Masih Rendah

Serangan Siber ke PDN, Kesadaran Pemerintah Amankan Sistem Dinilai Masih Rendah

Nasional
Berkaca dari Kasus Vina Cirebon, Komnas HAM Sebut Proses Penyidikan dan Penyelidikan Polisi Rentan Pelanggaran

Berkaca dari Kasus Vina Cirebon, Komnas HAM Sebut Proses Penyidikan dan Penyelidikan Polisi Rentan Pelanggaran

Nasional
Minta Presiden Dipilih MPR Lagi, La Nyalla Desak Sidang Istimewa Usai Prabowo Dilantik

Minta Presiden Dipilih MPR Lagi, La Nyalla Desak Sidang Istimewa Usai Prabowo Dilantik

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Pakar: Harusnya ada 'Back-up'

PDN Diserang "Ransomware", Pakar: Harusnya ada "Back-up"

Nasional
Serangan PDN Belum Tertangani Sepenuhnya, Pemerintah Minta Maaf

Serangan PDN Belum Tertangani Sepenuhnya, Pemerintah Minta Maaf

Nasional
Kasus Hakim Agung Gazalba, KPK Segera Laksanakan Putusan PT DKI Jakarta

Kasus Hakim Agung Gazalba, KPK Segera Laksanakan Putusan PT DKI Jakarta

Nasional
BSSN: Layanan Keimigrasian yang Terdampak Gangguan PDN Sudah Normal

BSSN: Layanan Keimigrasian yang Terdampak Gangguan PDN Sudah Normal

Nasional
Serangan Siber ke Pusat Data Nasional Ganggu Layanan 210 Instansi Pemerintah

Serangan Siber ke Pusat Data Nasional Ganggu Layanan 210 Instansi Pemerintah

Nasional
Jokowi Soroti Kesehatan dan Pendidikan RI yang Dinilai Masih Lemah, Meski Daya Saing Meningkat

Jokowi Soroti Kesehatan dan Pendidikan RI yang Dinilai Masih Lemah, Meski Daya Saing Meningkat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com