Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Pandemi Covid-19, Anggota Komisi IX DPR Minta Pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja Ditunda

Kompas.com - 17/04/2020, 17:54 WIB
Inadha Rahma Nidya,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani, meminta DPR dan pemerintah menunda pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja, dan fokus menanggulangi coronavirus disease 2019 (Covid-19).

“Diperlukan kefokusan energi untuk mengalahkan Covid-19. Apalagi berbagai kalangan menunjukkan masih banyak pasal yang perlu dibenahi,” kata Netty seperti dalam keterangan tertulisnya.

Pasal yang dimaksud Netty adalah pasal terkait upah minim, status outsourcing seumur hidup, pelegalan tenaga asing tak terdidik, penghilangan sanksi pidana bagi perusahaan, hilangnya jaminan sosial bagi kaum pekerja, serta mudahnya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Di samping itu Netty menilai, penundaan pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja membuat aspirasi kaum pekerja dan pemangku kepentingan lebih terserap.

Baca juga: Bahas Omnibus Law Cipta Kerja di Tengah Pandemi, DPR Dinilai Tak Peka terhadap Rakyat

Pasalnya dalam kondisi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), masyarakat tidak leluasa terlibat dalam pembahasan.

“Ada masanya membahas pemulihan ekonomi dan Omnibus Law dalam situasi yang lebih tenang, dan memberi kesempatan seluas-luasnya kepada rakyat untuk mengkritisi,” kata Netty.

Netty menambahkan, untuk menghapus stigma negatif pembahasan Omnibus Law, DPR dan pemerintah harus transparan, serta melibatkan pakar, akademisi, praktisi, maupun masyarakat terdampak.

“Pemerintah harus transparan dan berpihak pada kepentingan pekerja dengan pendekatan win-win solution. Jangan sampai ada penumpang gelap yang mendapat keuntungan,” kata Netty.

Baca juga: Tanpa Partisipasi Publik, Omnibus Law Cipta Kerja Jadi Cacat Moral

Terlepas dari itu, Netty mengajak seluruh pihak bergotong royong dan fokus memerangi Covid-19 yang saat ini tengah mewabah di Indonesia.

Menurutnya, pemerintah dan DPR harus fokus pada optimalisasi penanganan Covid-19 sampai status bencana nasional dicabut.

Tak kalah penting, DPR sebagai pengawas perlu mengawasi besaran anggaran yang diberi pemerintah kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

”Pemerintah memberi Gugus Tugas anggaran sebesar Rp 405 triliun atau setara dengan 15,9 persen dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBN). Harus diawasi, jangan sampai terjadi penyelewengan bahkan abuse of power,” kata Netty.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

PDN Diserang 'Ransomware', Pakar: Harusnya ada 'Back-up'

PDN Diserang "Ransomware", Pakar: Harusnya ada "Back-up"

Nasional
Serangan PDN Belum Tertangani Sepenuhnya, Pemerintah Minta Maaf

Serangan PDN Belum Tertangani Sepenuhnya, Pemerintah Minta Maaf

Nasional
Kasus Hakim Agung Gazalba, KPK Segera Laksanakan Putusan PT DKI Jakarta

Kasus Hakim Agung Gazalba, KPK Segera Laksanakan Putusan PT DKI Jakarta

Nasional
BSSN: Layanan Keimigrasian yang Terdampak Gangguan PDN Sudah Normal

BSSN: Layanan Keimigrasian yang Terdampak Gangguan PDN Sudah Normal

Nasional
Serangan Siber ke Pusat Data Nasional Ganggu Layanan 210 Instansi Pemerintah

Serangan Siber ke Pusat Data Nasional Ganggu Layanan 210 Instansi Pemerintah

Nasional
Jokowi Soroti Kesehatan dan Pendidikan RI yang Dinilai Masih Lemah, Meski Daya Saing Meningkat

Jokowi Soroti Kesehatan dan Pendidikan RI yang Dinilai Masih Lemah, Meski Daya Saing Meningkat

Nasional
PKS Sedang Pasang Harga Tinggi dengan Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub Jakarta

PKS Sedang Pasang Harga Tinggi dengan Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub Jakarta

Nasional
Protes ke Jokowi, SYL: Mestinya Negara Beri Penghargaan kepada Saya

Protes ke Jokowi, SYL: Mestinya Negara Beri Penghargaan kepada Saya

Nasional
DPR Berencana Libatkan Lebih Banyak Pihak untuk Perbaiki Penyelenggaraan Haji Tahun Depan

DPR Berencana Libatkan Lebih Banyak Pihak untuk Perbaiki Penyelenggaraan Haji Tahun Depan

Nasional
Mendagri Lantik 3 Pj Gubernur: 2 Dipindah Tugas, 1 Stafnya Airlangga

Mendagri Lantik 3 Pj Gubernur: 2 Dipindah Tugas, 1 Stafnya Airlangga

Nasional
Merasa Terhina di Persidangan, SYL: Mestinya Negara Memberikan Penghargaan Kepada Saya

Merasa Terhina di Persidangan, SYL: Mestinya Negara Memberikan Penghargaan Kepada Saya

Nasional
Jokowi Klaim UU Cipta Kerja Jadi Faktor Utama Peningkatan Daya Saing RI

Jokowi Klaim UU Cipta Kerja Jadi Faktor Utama Peningkatan Daya Saing RI

Nasional
Berbagi Manfaat Saat Idul Adha, Antam Salurkan 238 Hewan Kurban untuk Masyarakat

Berbagi Manfaat Saat Idul Adha, Antam Salurkan 238 Hewan Kurban untuk Masyarakat

Nasional
Gerindra: Prabowo Belum Berpikir soal Presiden Kembali Dipilih MPR

Gerindra: Prabowo Belum Berpikir soal Presiden Kembali Dipilih MPR

Nasional
Peringkat Daya Saing RI Naik Jadi 27, Jokowi: Kalahkan Inggris hingga Turkiye

Peringkat Daya Saing RI Naik Jadi 27, Jokowi: Kalahkan Inggris hingga Turkiye

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com