Lebih dari 84.000 Pos Jaga Dibentuk Cegah Covid-19 Masuk Desa

Kompas.com - 20/04/2020, 06:34 WIB
Warga melintas di samping portal yang menutup akses ke desa di Nagari Aia Angek, Kabupaten Tanah Datar,  Sumatera Barat, Jumat (17/04/2020). Warga menutup sejumlah akses masuk ke desa di daerah itu bagi pendatang untuk mencegah penyebaran COVID-19. ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra/wsj. ANTARA FOTO/Iggoy el FitraWarga melintas di samping portal yang menutup akses ke desa di Nagari Aia Angek, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Jumat (17/04/2020). Warga menutup sejumlah akses masuk ke desa di daerah itu bagi pendatang untuk mencegah penyebaran COVID-19. ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) sebagai bagian dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mengonfirmasi ada lebih dari 84.000 desa telah membentuk " Pos Jaga Desa".

Pendirian pos bertujuan untuk pemantauan warga yang masuk maupun keluar wilayah desa selama 24 jam.

“Pos Jaga Desa ini satu hal yang sangat penting hari ini, untuk memantau mobilitas warga desa, baik warga desa yang dari dalam, maupun keluar. Supaya apa? Supaya memberikan rasa aman, bahwa desanya memang dilakukan pengawasan yang serius,” ungkap Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar sebagaimana dikutip dari keterangan pers BNPB, Minggu (19/2/2020).

Baca juga: Viral Foto Petugas Seberangi Sungai Saat Antarkan Jenazah Covid-19 di Padang

Selain itu, Pos Jaga Desa juga memberikan rekomendasi dan saran khususnya bagi warga desa yang datang dari wilayah episentrum tentang apa yang harus dilakukan demi mencegah penularan Covid-19.

Menurut Halim, setiap warga desa yang datang dari wilayah episentrum akan otomatis masuk dalam kriteria orang dalam pemantauan (ODP).

Sehingga yang bersangkutan harus menjalani isolasi mandiri selama 14 hari, sesuai anjuran protokol kesehatan dan rekomendasi organisasi kesehatan dunia (WHO).

"Pemudik langsung berstatus ODP, maka tugas relawan (yang ada di desa) adalah menyiapkan ruang isolasi desa,” lanjut Halim.

Hingga saat ini, Kemendes PDTT mencatat, desa yang telah mendirikan ruang isolasi berjumlah 8.954 desa, dengan fasilitas lebih dari 35.000 tempat tidur.

"Ruang isolasi tersebut berada di balai desa, ruang pertemuan desa maupun gedung yang ada di desa, seperti PAUD, sekolah maupun rumah penduduk yang dikosongkan," tutur Halim.

"Ruang-ruang yang memang telah dipersiapkan dilengkapi fasilitas kamar mandi, air, listrik dan logistik," lanjutnya.

Halim menambahkan, keberhasilan dalam upaya pencegahan penularan Covid-19 tergantung peran serta masyarakat sebagai garda terdepan.

Dari cakupan RT, RW, dusun, desa, kelurahan, akan berdampak ke cakupan yang lebih luas.

Baca juga: Pandemi Covid-19, Telkom Dukung Masyarakat Belajar dari Rumah Lewat Cara Ini

Oleh sebab itu, Halim berharap agar masyarakat dapat mendukung penuh upaya pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

"Kita yakin, kalau tiap-tiap Desa melakukan penanganan serius, maka sekup kecil selesai, otomatis akumulasi dari sekup kecil tadi akan berdampak pada sekup yang lebih luas, baik kecamatan, kabupaten, provinsi dan negara," tambah Halim.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Finalisasi Pemetaan Daerah Prioritas Vaksin Covid-19

Pemerintah Finalisasi Pemetaan Daerah Prioritas Vaksin Covid-19

Nasional
Jelang Pilkada, Satgas Wanti-wanti Jangan Sampai Ada Kerumunan di TPS

Jelang Pilkada, Satgas Wanti-wanti Jangan Sampai Ada Kerumunan di TPS

Nasional
Dugaan Keterlibatan Pemberi Suap Lain Dalam Kasus Edhy Prabowo

Dugaan Keterlibatan Pemberi Suap Lain Dalam Kasus Edhy Prabowo

Nasional
Bareskrim Telusuri Aliran Dana Kasus Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group

Bareskrim Telusuri Aliran Dana Kasus Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group

Nasional
Dukung Pangdam Jaya, Polri Sebut Baliho Rizieq Shihab Langgar Perda dan Mengandung Unsur Provokasi

Dukung Pangdam Jaya, Polri Sebut Baliho Rizieq Shihab Langgar Perda dan Mengandung Unsur Provokasi

Nasional
Soal Libur Panjang, Satgas Covid-19: Masyarakat Harus Belajar dari Pengalaman Sebelumnya

Soal Libur Panjang, Satgas Covid-19: Masyarakat Harus Belajar dari Pengalaman Sebelumnya

Nasional
Kontak Tembak dengan KKB di Nduga Papua, Tiga Prajurit TNI Terluka

Kontak Tembak dengan KKB di Nduga Papua, Tiga Prajurit TNI Terluka

Nasional
Satgas: Jadwal Vaksinasi Covid-19 Bergantung pada Hasil Uji Klinis dan Kajian BPOM

Satgas: Jadwal Vaksinasi Covid-19 Bergantung pada Hasil Uji Klinis dan Kajian BPOM

Nasional
KAMI Nilai Pemerintah Tak Mampu Atasi Covid-19

KAMI Nilai Pemerintah Tak Mampu Atasi Covid-19

Nasional
Dugaan Investasi Bodong oleh Kampung Kurma Group, Polisi Belum Tetapkan Tersangka

Dugaan Investasi Bodong oleh Kampung Kurma Group, Polisi Belum Tetapkan Tersangka

Nasional
Satgas Covid-19 Minta Pemda Lakukan Simulasi Sebelum Sekolah Dibuka

Satgas Covid-19 Minta Pemda Lakukan Simulasi Sebelum Sekolah Dibuka

Nasional
Ini Alasan Polri Belum Panggil Rizieq Shihab terkait Kerumunan di Jakarta dan Bogor

Ini Alasan Polri Belum Panggil Rizieq Shihab terkait Kerumunan di Jakarta dan Bogor

Nasional
Ditanya Alasan Turuti Perintah Brigjen Prasetijo, Saksi Singgung soal Hubungan Senior-Junior di Polri

Ditanya Alasan Turuti Perintah Brigjen Prasetijo, Saksi Singgung soal Hubungan Senior-Junior di Polri

Nasional
Mendes PDTT Minta 'BumDes Bersama' Pertimbangkan Model Bisnis Berskala Luas

Mendes PDTT Minta "BumDes Bersama" Pertimbangkan Model Bisnis Berskala Luas

Nasional
Lebih 800.000 Pemilih Pilkada 2020 Belum Rekam E-KTP, Mendagri Sebut Itu Hak Mereka

Lebih 800.000 Pemilih Pilkada 2020 Belum Rekam E-KTP, Mendagri Sebut Itu Hak Mereka

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X