Anggota Komisi VI DPR Minta Proses Impor Alat Kesehatan Transparan

Kompas.com - 19/04/2020, 13:36 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VI DPR Martin Manurung meminta pemerintah membuka secara transparan proses impor alat kesehatan. Dengan begitu tidak ada proses yang ditutupi dan membuat pasar impor dikuasai segelintir orang.

"Kalau perlu bikin konferensi pers. Bahwa ini syarat-syaratnya. Siapa saja yang bisa memenuhi syarat ini untuk melakukan impor," ujar Martin dalam sebuah diskusi virtual mengenai dugaan adanya mafia dalam pengadaan alat kesehatan di Indonesia, Minggu (19/4/2020).

"Jadi saya pikir itu akan membuka lapangannya, akan membuka informasinya sehingga semua bisa mengetahui," tutur dia.

Baca juga: Stafsus Menteri BUMN Sebut Ada Pihak yang Paksa Indonesia Tetap Impor Alat Kesehatan

Martin mengatakan, ke depannya pemerintah tak perlu lagi mengimpor untuk memenuhi kebutuhan alat kesehatan.

Ia meyakini sejatinya pemerintah bisa memenuhi kebutuhan alat kesehatan dari produksi dalam negeri.

Hanya, hingga saat ini ia belum melihat upaya serius pemerintah membantu dan menstimulus perusahaan di dalam negeri untuk memproduksi alat kesehatan.

Baca juga: Erick Thohir: Ada Mafia Besar yang Buat Bangsa Kita Sibuk Impor Alkes

 

Karena itu, ia meminta pemerintah fokus memberikan stimulus kepada produsen dalam negeri.

Martin menambahkan, dampak ketidakmampuan Indonesia memproduksi alat kesehatan sangat terasa di masa pandemi Covid-19.

Sebab saat ini Indonesia kekurangan beberapa alat kesehatan seperti ventilator yang dibutuhkan untuk menangani pasien Covid-19.

"Ini kan persoalannya gini. Kita ini kebanyakan kita tunda penyelesaiannya. Sehingga ketika ada masalah seperti (Corona) ini tiba-tiba rem mendadak, kita semua itu panik," lanjut dia.

Baca juga: Erick Thohir: Sangat Menyedihkan, Negara Sebesar Indonesia, 90 Persen Bahan Baku Obat Masih Impor

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Bersurat ke DPR soal Pemekaran Wilayah, MRP Anggap Kekhususan Papua Dilenyapkan

Jokowi Bersurat ke DPR soal Pemekaran Wilayah, MRP Anggap Kekhususan Papua Dilenyapkan

Nasional
Politikus PDI-P Anggap Tak Tepat Penunjukan Luhut Urusi Polemik Minyak Goreng

Politikus PDI-P Anggap Tak Tepat Penunjukan Luhut Urusi Polemik Minyak Goreng

Nasional
 Jokowi Disebut Beri Sinyal Dukungan ke Ganjar, tapi Sadar Politik Itu Dinamis

Jokowi Disebut Beri Sinyal Dukungan ke Ganjar, tapi Sadar Politik Itu Dinamis

Nasional
PPKM Jawa-Bali dan Daerah Lain Diperpanjang, Masyarakat Boleh Lepas Masker di Area Terbuka dan Tak Padat

PPKM Jawa-Bali dan Daerah Lain Diperpanjang, Masyarakat Boleh Lepas Masker di Area Terbuka dan Tak Padat

Nasional
Komisi I DPR Kembali Bahas RUU PDP, Cari Titik Temu Soal Lembaga Pengawas

Komisi I DPR Kembali Bahas RUU PDP, Cari Titik Temu Soal Lembaga Pengawas

Nasional
KPK Periksa Tersangka Kasus Pengadaan Helikopter AW-101

KPK Periksa Tersangka Kasus Pengadaan Helikopter AW-101

Nasional
Anggota Komisi I: Butuh Investasi Besar untuk Remajakan Alutsista

Anggota Komisi I: Butuh Investasi Besar untuk Remajakan Alutsista

Nasional
Tak Ada Lonjakan Kasus 20 Hari Usai Lebaran, Covid-19 Terkendali?

Tak Ada Lonjakan Kasus 20 Hari Usai Lebaran, Covid-19 Terkendali?

Nasional
Kabareskrim Sebut Kasus 40 Petani Sawit di Bengkulu Selesai lewat 'Restorative Justice'

Kabareskrim Sebut Kasus 40 Petani Sawit di Bengkulu Selesai lewat "Restorative Justice"

Nasional
Singgung 3 Provinsi Baru di Papua, MRP Nilai Istana Lakukan Politik Pecah Belah

Singgung 3 Provinsi Baru di Papua, MRP Nilai Istana Lakukan Politik Pecah Belah

Nasional
Jokowi Disebut Berpotensi Jadi 'King Maker' pada Pilpres 2024 di Luar Megawati

Jokowi Disebut Berpotensi Jadi "King Maker" pada Pilpres 2024 di Luar Megawati

Nasional
DPR Sahkan Revisi UU PPP, Atur Metode 'Omnibus Law'

DPR Sahkan Revisi UU PPP, Atur Metode "Omnibus Law"

Nasional
45 Finalis Puteri Indonesia Datangi KPK untuk Pembekalan Antikorupsi

45 Finalis Puteri Indonesia Datangi KPK untuk Pembekalan Antikorupsi

Nasional
'Exercise' Masa Kampanye 75 Hari, KPU Sebut Pengelolaan Logistik Pemilu Tidak Mudah

"Exercise" Masa Kampanye 75 Hari, KPU Sebut Pengelolaan Logistik Pemilu Tidak Mudah

Nasional
Novel Ungkap Alasan Tak Tangkap Harun Masiku Saat Masih di KPK

Novel Ungkap Alasan Tak Tangkap Harun Masiku Saat Masih di KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.