Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Minta Izin Impor Bahan Baku APD Dipermudah

Kompas.com - 15/04/2020, 16:38 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta para menteri dan kepala lembaga mempermudah izin impor bahan baku pembuatan alat pelindung diri (APD) seperti baju hazmat, masker, dan selainnya.

Sebabnya, saat ini tenaga medis di Indonesia sangat membutuhkan barang-barang tersebut di tengah pandemi Covid-19.

Karenanya Jokowi meminta jajarannya membantu para pengusaha yang memproduksi masal APD.

Baca juga: Jokowi : Jangan Sampai APD Semua Diekspor, di Dalam Negeri Enggak Dapat

"Saya senang beberapa bahan baku tadi bisa dipenuhi di dalam negeri. Ini bagus," ujar Jokowi dalam rapat terbatas melalui konferensi video, Rabu (15/4/2020).

"Tetapi untuk yang masih berkaitan dengan impor bahan baku betul-betul terutama ini di bea cukai, terutama itu Kemendag, ada relaksasi yang betul-betul dilakukan. Sehingga proses perizinan yang cepat dan terintegrasi betul-betul ada dan membantu mereka," lanjut Jokowi.

Jokowi pun meminta izin produksi alat pelindung diri (APD) seperti baju hazmat, masker, pelindung wajah, dan selainnya tak dipersulit.

Sebabnya, di tengah pandemi Covid-19, tenaga medis sangat membutuhkan beragam APD tersebut untuk menangani pasien yang terjangkit virus corona.

"Semua kementerian urusan ini jangan sampai ada yang menghambat proses perizinannya. Baik urusan APD yang masih butuh standar ini, standar ini," kata Jokowi dalam rapat terbatas melalui konferensi video, Rabu (15/4/2020).

Jokowi menambahkan, para menterinya yang bidang kerjanya berkaitan dengan produksi APD justru harus membantu badan usaha yang hendak melakukan produksi masal perlengkapan tersebut.

Baca juga: Jokowi Minta Kementerian Tak Persulit Izin Produksi APD

Jokowi pun meminta para menterinya mendengar keluhan pihak yang hendak memproduksi masal APD tersebut.

"Menjadi kewajiban kita untuk memperbaiki agar standar itu terpenuhi tetapi jangan dipersulit, tolong ini dengarkan betul keluhan-keluhan yang ada di bawah," kata Jokowi.

"Sehingga tidak ada lagi yang namanya proses perizinan ini menghambat produksi yang ada," lanjut Presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Nasional
Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Nasional
Ketua RT di Kasus 'Vina Cirebon' Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Ketua RT di Kasus "Vina Cirebon" Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Nasional
Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Nasional
PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

Nasional
Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Nasional
Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Nasional
Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Nasional
Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Nasional
PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

Nasional
Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Nasional
KPK Tahan Eks Sestama Basarnas Terkait Dugaan Korupsi Pembelian Truk Angkut Personel

KPK Tahan Eks Sestama Basarnas Terkait Dugaan Korupsi Pembelian Truk Angkut Personel

Nasional
Bawas MA Telaah Aduan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

Bawas MA Telaah Aduan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

Nasional
KPK Sudah Laporkan 3 Hakim yang Putus Bebas Gazalba Saleh ke KY dan Bawas MA

KPK Sudah Laporkan 3 Hakim yang Putus Bebas Gazalba Saleh ke KY dan Bawas MA

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com