Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Ini Catatan Timwas DPR RI untuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19

Kompas.com - 16/04/2020, 15:32 WIB
Inang Sh ,
Anggara Wikan Prasetya

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Ketua Tim Pengawas (Timwas) Penanggulangan Bencana DPR RI Muhaimin Iskandar menyampaikan beberapa pandangan Timwas kepada Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo.

Salah satunya, Muhaimin meminta Gugus Tugas melibatkan partisipasi rumah sakit swasta guna menampung besarnya jumlah pasien Covid-19.

Termasuk, imbuh dia, memastikan paramedis menggunakan alat pelindung diri (APD) yang sesuai standar organisasi kesehatan dunia (WHO).

Pernyataan itu ia sampaikan dalam rapat secara virtual antara Timwas DPR RI Penanggulangan Covid-19 dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Baca juga: Komisi VIII DPR Desak Pemerintah Segera Pastikan Penyelenggaraan Ibadah Haji 2020

Rapat yang membahas seputar Koordinasi Penanggulangan Pandemi Covid-19 itu digelar Kamis (16/4/2020).

"Saya meminta Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 untuk mempercepat dan memperbanyak rapid test atau polymerase chain reaction (PCR) test," kata Muhaimin dalam keterangan tertulis.

Tujuannya, imbuh dia, agar dapat dipetakan jumlah masyarakat terjangkit dan mengisolasi pasien positif Covid-19, sehingga dapat memutus rantai penyebaran penyakit. 

Lebih lanjut, Muhaimin pun mengimbau Doni untuk meningkatkan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah.

Baca juga: DPR Pastikan Dana Calon Jemaah Haji Tidak Dipakai untuk Penanganan Covid-19

Timwas berpandangan bahwa peningkatan koordinasi penting untuk segera dilakukan guna memastikan kebijakan pemerintah pusat dapat berjalan terpadu dan diikuti pemerintah daerah.

Timwas DPR RI juga menyerukan Doni untuk terus mendorong semua elemen bangsa, mulai dari pemuka masyarakat, tokoh agama, tokoh organisasi masyarakat, dan lembaga kemasyarakatan untuk melakukan sosialisasi hidup sehat.

Sosialisasi itu, imbuh Muhaimin, termasuk menerapkan protokol kesehatan WHO dan memberikan pencerahan kepada masyarakat yang menolak pemakaman jenazah pasien Covid-19.

Gugus Tugas kembali diingatkan untuk memastikan masyarakat yang rentan dan terdampak kebijakan penanggulangan Covid-19, supaya mendapatkan kompensasi yang cepat menjelang datangnya Ramadhan dan Idul Fitri.

Baca juga: DPR Minta Pemerintah Hapus Ambigu Wacana Mudik di Tengah Pandemi

Terakhir, dalam rangka menuntaskan pertanyaan Anggota Timwas DPR RI, Doni diminta menyampaikan jawaban tertulis terhadap pertanyaan yang belum dijawab.

Jawaban tertulis itu juga diharapkan mencantumkan berbagai info yang perlu disampaikan kepada Timwas Penanggulangan Bencana DPR RI.

Adapun, rapat tersebut turut diikuti sejumlah Anggota DPR RI yang tergabung dalam Timwas Penanggulangan Bencana DPR RI, seperti Mufti Anam, Sadarestuwati, Diah Pitaloka, dan Selly Andriany Gantina dari Fraksi PDI Perjuangan.

Ada pula Hamka B Kady dan Dewi Asmara dari Fraksi Partai Golkar, Sodik Mudjahid dari Fraksi Partai Gerindra, dan Lisda Hendrajoni dari Fraksi Partai Nasdem.

Baca juga: Pasien RS Wisma Atlet Kemayoran dapat Obat Herbal dari Satgas Lawan Covid-19 DPR

Peserta rapat lainnya adalah Cucun Ahmad Syamsurijal dari Fraksi PKB, Guntur Sasono dan Nanang Samodra dari Fraksi Partai Demokrat, Ali Taher dan Sungkono dari Fraksi PAN, dan Nurhayati Monoarfa dari Fraksi PPP.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com