Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bentrokan TNI-Polri di Papua: Permintaan Maaf Pangdam dan Janji Memproses Hukum

Kompas.com - 14/04/2020, 06:44 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

Herman juga mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya tiga polisi dalam bentrokan tersebut.

"Saya mewakili seluruh prajurit di Kodam XVII/Cenderawasih ikut berdukacita bagi saudara-saudara kita yang sudah mendahului, dan bagi keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan, keikhlasan, dan kesabaran," kata Herman.

Dalam kesempatan lainnya, ia meminta maaf kepada jajaran kepolisian atas tewasnya anggota kepolisian ini. 

Baca juga: Datangi TKP Bentrokan TNI-Polri, Pangdam Cendrawasih Janji Proses Hukum Prajurit yang Terlibat

Asaribab yang turut serta dalam prosesi pelepasan ketiga jenazah memastikan sinergi antara TNI-Polri tetap terjaga meski ada insiden itu.

Menurut Asaribab, ia bersama Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw akan terus menjaga kesolidan antara dua instansi tersebut.

Salah paham

Sementara itu, Paulus Waterpauw mengatakan, bentrokan terjadi berawal dari kesalahpahaman.

"Memang betul ada pertikaian yang berawal dari kesalahpahaman hingga menyebabkan dua anggota Polres Mamberamo Raya meninggal," kata Waterpauw, Minggu.

Waterpauw mengatakan, dari laporan yang diterima, terungkap bahwa anggota yang meninggal itu bersama empat rekannya pada Minggu dini hari menyeberang ke Kasonaweja dan berupaya menyerang.

Transparan

Pengamat militer Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia, Beni Sukadis menilai, perlu adanya transparansi tim gabungan Kodam XVII Cendrawasih dan Polda Papua untuk mengusut kasus bentrokan yang terjadi antara TNI- Polri di Mamberamo Raya, Papua, Sabtu (11/4/2020).

Beni mengatakan, tujuan transparansi tersebut supaya masyarakat dapat menerima penyebab bentrokan itu terjadi.

"Penyebab utama, akar masalahnya apa? Dan ini kan kalau tidak transparan soal bentrok ini ya sulit untuk menilai, orang luar kan sulit menerima," ujar Beni ketika dihubungi Kompas.com, Senin (13/4/2020).

Beni mengatakan, sejak periode 2000-an awal, setiap terjadi bentrokan TNI-Polri, hasil proses penyelesaiannya tak pernah diungkapkan ke publik. 

Menurut dia, kedua pihak hanya menerjunkan tim gabungan untuk menurut permasalahan tanpa membuka hasilnya ke masyarakat.

Baca juga: Bentuk Tim Gabungan Usut Bentrok di Papua, TNI-Polri Diminta Transparan

Sebaliknya, jika hasil pengusutan tak pernah disampaikan ke publik, Beni mengkhawatirkan bentrokan akan terus terjadi.

"Jadi istilahnya kaya api dalam sekam saja, selama tidak ada transparansi dalam penyelidikan tim independen (tim gabungan)," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com