Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bentuk Tim Gabungan Usut Bentrok di Papua, TNI-Polri Diminta Transparan

Kompas.com - 13/04/2020, 14:44 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat militer Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia, Beni Sukadis menilai perlu adanya transparansi tim gabungan Kodam XVII Cendrawasih dan Polda Papua untuk mengusut kasus bentrokan yang terjadi antara TNI-Polri di Mamberamo Raya, Papua, Sabtu (11/4/2020).

Beni mengatakan, tujuan transparansi tersebut supaya masyarakat dapat menerima penyebab bentrokan itu terjadi.

"Penyebab utama, akar masalahnya apa? Dan ini kan kalau tidak transparan soal bentrok ini ya sulit untuk menilai, orang luar kan sulit menerima," ujar Beni ketika dihubungi, Kompas.com, Senin (13/4/2020).

Baca juga: Bentrok TNI-Polri di Papua Tewaskan 3 Orang, Kompolnas Minta Pelaku Diproses Pidana

Beni mengungkapkan, sejak periode 2000-an awal, setiap terjadi bentrokan antar kedua institusi keamanan itu tak pernah dibuka ke publik.

Menurut dia, kedua pihak hanya menerjunkan tim gabungan untuk menurut permasalahan tanpa membuka hasilnya ke masyarakat.

Sebaliknya, jika hasil pengusutan tak pernah disampaikan ke publik, Beni mengkhawatirkan bentrokan akan terus terjadi.

"Jadi istilahnya kaya api dalam sekam saja, selama tidak ada transparansi dalam penyelidikan tim independen (tim gabungan)," kata dia.

Baca juga: Sesalkan Bentrok TNI-Polri, Ketua MPR Berharap Tak Dimanfaatkan KKB Papua

Diberitakan sebelumnya, tim gabungan dari Kodam XVII Cendrawasih dan Polda Papua diterjunkan untuk mengusut kasus bentrokan yang terjadi antara oknum TNI-Polri di Mamberamo Raya, Papua.

Kapendam XVII Cenderawasih Kolonel Cpl Eko Daryanto mengatakan, saat ini tim gabungan sedang bekerja untuk mengumpulkan sejumlah fakta di lapangan.

"Sampai dengan keterangan pers ini diterbitkan pihak Kodam XVII Cenderawasih dan Polda Papua sedang menurunkan Tim Gabungan untuk melakukan penyelidikan di TKP dalam rangka mendapatkan keterangan, fakta-fakta kronologis yang sebenarnya," tulis Eko, Minggu (12/4/2020).

Seperti diketahui, akibat bentrokan yang terjadi pada Minggu pagi tersebut 3 anggota Polri tewas tertembak dan dua lainnya mengalami luka-luka.

Baca juga: Saat TNI dan Polri Bentrok di Papua, Senjata Api Ditarik dan Keluarga Dilarang Keluar Mako

Adapun korban tewas di antaranya adalah Briptu Marselino Rumaikewi, Briptu Alexander Ndun, dan Bripda Yosias

Sedangkan, dua korban luka yakni Bripka Alva Titaley dan Brigpol Robert Marien.

Menurut dia, bentrokan tersebut terjadi karena adanya kesalahpahaman antara oknum anggota Satgas Pamrahwan Yonif 755/20/3-Kostrad dengan dua anggota Polres Mamberamo Raya.

Sementara itu, Pangdam XVII/ Cenderawasih Mayjen TNI Herman Asaribab mengatakan, tim gabungan yang diterjunkan bertugas untuk mengusut tuntas kasus ini.

Karena itu, ia berjanji akan menindak tegas prajuritnya yang terbukti bersalah.

"Apa-apa yang sudah terjadi di lapangan karena ini miss komunikasi, tetapi bukan berarti selesai. Tindakan hukum tetap berjalan untuk kita menegakkan sesuai dengan aturan yang berlaku," kata Herman.

Baca juga: Korban Bentrokan TNI-Polri di Mamberamo Raya Telah Dievakuasi ke Jayapura

Akibat adanya tiga korban tewas dan dua luka-luka dari anggota Polri itu, pihaknya mengaku turut berbelasungkawa.

"Saya mewakili seluruh prajurit di Kodam XVII/Cenderawasih ikut berdukacita bagi saudara-saudara kita yang sudah mendahului, dan bagi keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan, keikhlasan dan kesabaran," kata Herman.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Nasional
Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Nasional
Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Nasional
Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Nasional
PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

Nasional
Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Nasional
Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Nasional
Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com