Bentrokan TNI-Polri di Papua: Permintaan Maaf Pangdam dan Janji Memproses Hukum

JAKARTA, KOMPAS.com - Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) bergerak cepat guna mengusut bentrokan yang terjadi antara dua institusi negara tersebut di Pos Yonif 754, Mamberamo Raya, Papua, Sabtu (11/4/2020).

Bentrokan tersebut terjadi diduga karena kesalahpahaman antara anggota Satgas Pamrahwan Yonif 755/20/3-Kostrad dan dua anggota Polres Mamberamo Raya.

Akibat bentrokan tersebut, tiga anggota Polri tewas tertembak dan dua lainnya mengalami luka-luka.

Baca juga: Bentrok TNI-Polri Tewaskan 3 Polisi di Papua, Danrem 172/PWY: Saya Bertanggung Jawab

Adapun korban tewas di antaranya Briptu Marselino Rumaikewi, Briptu Alexander Ndun, dan Bripda Yosias.

Sementara itu, dua korban luka yakni Bripka Alva Titaley dan Brigpol Robert Marien.

Setelah peristiwa tersebut, TNI-Polri membentuk tim gabungan guna mengusut bentrokan.

Proses hukum

Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Herman Asaribab menegaskan, pihaknya akan memproses hukum anak buahnya yang terlibat dalam bentrokan antara TNI-Polri di Mamberamo Raya, Papua, Sabtu (11/4/2020).

Hal itu diungkapkannya saat mengunjungi tempat kejadian perkara (TKP) bersama Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw di Pos Yonif 754, Senin (13/4/2020) siang.

"Saya tegaskan bahwa proses hukum akan dilakukan bagi kalian yang berbuat pelanggaran," tegas Pangdam dalam keterangan tertulis.

Selain itu, Herman akan mengevaluasi unsur pimpinan pos yang kurang mampu berkoordinasi dengan baik bersama institusi kepolisian.

Baca juga: Bentrok TNI-Polri Tewaskan 3 Polisi di Papua, Janji Tetap Solid hingga Minta Maaf

Dia tak ingin kejadian serupa kembali terjadi. Menurut dia, semua anggota TNI harus saling mengenal dengan anggota kepolisian.

"Bila saling mengenal, maka persoalan di lapangan akan cepat terselesaikan," kata dia. 

Pangdam juga mengingatkan agar prajurit yang bertugas di wilayah dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial di tempat mereka bertugas.

"Pahami kearifan lokal masyarakat dan jadikan bupati dan tokoh-tokoh masyarakat setempat sebagai orangtua kalian, supaya kalian tidak salah melangkah saat melaksanakan tugas," kata Herman di hadapan anggota Pos Satgas Yonif 754.

Herman juga mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya tiga polisi dalam bentrokan tersebut.

"Saya mewakili seluruh prajurit di Kodam XVII/Cenderawasih ikut berdukacita bagi saudara-saudara kita yang sudah mendahului, dan bagi keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan, keikhlasan, dan kesabaran," kata Herman.

Dalam kesempatan lainnya, ia meminta maaf kepada jajaran kepolisian atas tewasnya anggota kepolisian ini. 

Baca juga: Datangi TKP Bentrokan TNI-Polri, Pangdam Cendrawasih Janji Proses Hukum Prajurit yang Terlibat

Asaribab yang turut serta dalam prosesi pelepasan ketiga jenazah memastikan sinergi antara TNI-Polri tetap terjaga meski ada insiden itu.

Menurut Asaribab, ia bersama Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw akan terus menjaga kesolidan antara dua instansi tersebut.

Salah paham

Sementara itu, Paulus Waterpauw mengatakan, bentrokan terjadi berawal dari kesalahpahaman.

"Memang betul ada pertikaian yang berawal dari kesalahpahaman hingga menyebabkan dua anggota Polres Mamberamo Raya meninggal," kata Waterpauw, Minggu.

Waterpauw mengatakan, dari laporan yang diterima, terungkap bahwa anggota yang meninggal itu bersama empat rekannya pada Minggu dini hari menyeberang ke Kasonaweja dan berupaya menyerang.

Transparan

Pengamat militer Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia, Beni Sukadis menilai, perlu adanya transparansi tim gabungan Kodam XVII Cendrawasih dan Polda Papua untuk mengusut kasus bentrokan yang terjadi antara TNI- Polri di Mamberamo Raya, Papua, Sabtu (11/4/2020).

Beni mengatakan, tujuan transparansi tersebut supaya masyarakat dapat menerima penyebab bentrokan itu terjadi.

"Penyebab utama, akar masalahnya apa? Dan ini kan kalau tidak transparan soal bentrok ini ya sulit untuk menilai, orang luar kan sulit menerima," ujar Beni ketika dihubungi Kompas.com, Senin (13/4/2020).

Beni mengatakan, sejak periode 2000-an awal, setiap terjadi bentrokan TNI-Polri, hasil proses penyelesaiannya tak pernah diungkapkan ke publik. 

Menurut dia, kedua pihak hanya menerjunkan tim gabungan untuk menurut permasalahan tanpa membuka hasilnya ke masyarakat.

Baca juga: Bentuk Tim Gabungan Usut Bentrok di Papua, TNI-Polri Diminta Transparan

Sebaliknya, jika hasil pengusutan tak pernah disampaikan ke publik, Beni mengkhawatirkan bentrokan akan terus terjadi.

"Jadi istilahnya kaya api dalam sekam saja, selama tidak ada transparansi dalam penyelidikan tim independen (tim gabungan)," kata dia.