Beredar Surat soal Fasilitas Cicilan Mobil Anggota DPR, Ini Penjelasan Sekjen

JAKARTA, KOMPAS.com - Di media sosial dan pesan dalam aplikasi WhatsApp beredar surat atas nama Sekretariat Jenderal DPR bernomor SJ/4824/SETJEN DAN BK DPR RI/PK.02/4/2020 tentang pembayaran uang muka pembelian kendaraan bagi anggota dewan.

Surat tertanggal 6 April 2020 itu ditandatangani Sekjen DPR Indra Iskandar.

Isi surat tersebut menyatakan bahwa anggota DPR yang dilantik tanggal 1 Oktober 2019 mendapatkan fasilitas pembayaran uang muka untuk pembelian kendaraan perorangan sebesar Rp 116.650.000.

Uang muka dipotong pajak penghasilan 15 persen dan akan ditransfer langsung ke rekening anggota DPR pada 7 April 2020.

Baca juga: Di Tengah Penolakan, DPR Siapkan Tahapan Pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Berdasarkan isi surat, pembayaran uang muka pembelian kendaraan itu merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2010 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka Bagi Pejabat Negara pada Lembaga Negara untuk Pembelian Kendaraan Perorangan.

Saat dikonfirmasi Kompas.com, Sekjen DPR Indra Iskandar membenarkan surat edaran itu.

Namun, dia mengatakan bahwa pembayaran uang muka kendaraan perorangan itu ditunda.

"Sudah di-pending," kata Indra, Rabu (8/4/2020).

Indra menjelaskan, penundaan itu dikarenakan DPR sedang menghemat anggaran terkait situasi pandemi virus corona.

Ia menyatakan, perihal penundaan itu sudah diinformasikan dan dipastikan belum ada anggota DPR yang menerima duit uang muka kendaraan.

"Sudah diinfokan," ujar Indra.

Baca juga: Pemerintah Diminta Tarik Wakil yang Ikut Bahas RUU Cipta Kerja di DPR

Ia mengatakan, sejauh ini belum ada keputusan kapan uang itu akan dibayarkan. Menurut Indra, belum ada keputusan mengenai periode penghematan anggaran DPR.

"Belum diputuskan lagi," ucapnya.

Secara utuh, surat edaran pembayaran uang muka pembelian kendaraan bagi anggota DPR berbunyi sebagai berikut.

Yth.
Bapak/ibu anggota DPR RI