Pemerintah Diminta Tarik Wakil yang Ikut Bahas RUU Cipta Kerja di DPR

Kompas.com - 06/04/2020, 17:26 WIB
Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti di forum diskusi di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (16/2/2020). KOMPAS.com/ACHMAD NASRUDIN YAHYADirektur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti di forum diskusi di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (16/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti meminta pemerintah menarik wakil yang turut membahas Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja di DPR RI.

Penarikan wakil tersebut dilakukan agar pemerintah fokus dalam penanganan wabah virus corona ( Covid-19) di Tanah Air.

"Sebaiknya pemerintah tarik wakil mereka membahas RUU ini. Kalau ditarik ini, tidak bisa dibahas di DPR," kata Ray Rangkuti dalam sebuah diskusi melalui konferensi video, Senin (6/4/2020).

"Ini sekaligus menunjukkan Presiden betul-betul punya konsentrasi cukup untuk menghadapai wabah Covid-19," lanjut dia.

Baca juga: UPDATE: Total 2.491 Pasien Covid-19 di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 1.232 Kasus

Ray Rangkuti mengingatkan bahwa saat ini Presiden Jokowi kurang mendapatkan dukungan dari publik.

Tidak hanya dalam masalah penanganan Covid-19, tetapi juga sudah diawali dengan revisi UU KPK yang sebelumnya telah dilakukan.

"Sehingga imbauan-imbauan beliau tak efektif di lapangan karena kurangnya dukungan publik kepada beliau," kata Ray.

Oleh karena itu untuk memulihkanya, Presiden Jokowi diminta melakukan terobosan, yani salah satunya adalah dengan menarik perwakilan pemerintah dari pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

"Perlihatkan wibawanya di kalangan kabinet, karena sekarang yang muncul Presiden seolah-olah dibayang-bayangi kekuatan orang lain dan bukan dirinya sendiri," kata dia.

Hal senada juga disampaikan Manajer Riset Seknas Fitra Badiul Hadi.

Baca juga: Bahas Omnibus Law Cipta Kerja di Tengah Pandemi, DPR Dinilai Tak Peka terhadap Rakyat

Fitra mengatakan, Presiden menarik persetujuan pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja merupakan pilihan terbaik saat ini.

Sebab dengan begitu, maka Presiden akan bisa lebih berkonsentrasi menangani Covid-19 di Tanah Air.

Apalagi, kata dia, saat ini ada problem sinkornisasi data antara pusat dan daerah yang penting diperbaiki dalam penanganan Covid-19 itu.

"Kalau pemerintah mau fokus menarik diri dari Omnibus Law ke Covid-19, maka akan lebih manusiawi dibandingkan memaksakan diri tapi nyawa rakyat banyak yang hilang karena ketidakmampuan pemerintah pusat dan daerah dalam tangani Covid-19," kata dia.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 27 Mei: 928 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, Malaysia Catat Penambahan Tertinggi

UPDATE 27 Mei: 928 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, Malaysia Catat Penambahan Tertinggi

Nasional
Jokowi Minta TNI-Polri Ditambah di Daerah yang Angka Covid-19 Tinggi

Jokowi Minta TNI-Polri Ditambah di Daerah yang Angka Covid-19 Tinggi

Nasional
Wakil Ketua Komisi II Ragu Pilkada Dapat Digelar Desember

Wakil Ketua Komisi II Ragu Pilkada Dapat Digelar Desember

Nasional
Penanganan Covid-19 Belum Optimal, PSHK Minta Pemerintah Hati-hati Terapkan 'New Normal'

Penanganan Covid-19 Belum Optimal, PSHK Minta Pemerintah Hati-hati Terapkan "New Normal"

Nasional
Jokowi Instruksikan Sosialisasi New Normal secara Masif

Jokowi Instruksikan Sosialisasi New Normal secara Masif

Nasional
Angka Kasus Covid-19 di Jatim Tinggi, Gugus Tugas Kirim Mobil Lab

Angka Kasus Covid-19 di Jatim Tinggi, Gugus Tugas Kirim Mobil Lab

Nasional
Fraksi PKS Menilai Rencana New Normal Terlalu Dini, Ini Alasannya

Fraksi PKS Menilai Rencana New Normal Terlalu Dini, Ini Alasannya

Nasional
RSD Wisma Atlet Tangani 851 Pasien Positif Covid-19

RSD Wisma Atlet Tangani 851 Pasien Positif Covid-19

Nasional
Lindungi Tenaga Medis, UI Kembangkan Bilik Tes 'Swab'

Lindungi Tenaga Medis, UI Kembangkan Bilik Tes "Swab"

Nasional
Jubir Pemerintah: Upaya Penemuan Vaksin Covid-19 Belum Berhasil

Jubir Pemerintah: Upaya Penemuan Vaksin Covid-19 Belum Berhasil

Nasional
Profil Iman Brotoseno, Sutradara Film yang Jadi Dirut TVRI Gantikan Helmy Yahya

Profil Iman Brotoseno, Sutradara Film yang Jadi Dirut TVRI Gantikan Helmy Yahya

Nasional
UPDATE 26 Mei: 415 Kasus Covid-19 Baru, DKI Jakarta Tertinggi, hingga 27 Pasien Meninggal

UPDATE 26 Mei: 415 Kasus Covid-19 Baru, DKI Jakarta Tertinggi, hingga 27 Pasien Meninggal

Nasional
Saat Pemerintah Persiapkan Fase New Normal di Tengah Pandemi Covid-19

Saat Pemerintah Persiapkan Fase New Normal di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Mahfud Dapat Meme 'Corona is Like Your Wife' dari Luhut, Apa Artinya?

Mahfud Dapat Meme "Corona is Like Your Wife" dari Luhut, Apa Artinya?

Nasional
Ini Indikator Daerah Siap Terapkan New Normal Menurut Gugus Tugas Covid-19

Ini Indikator Daerah Siap Terapkan New Normal Menurut Gugus Tugas Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X