Kompas.com - 06/04/2020, 17:26 WIB
Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti di forum diskusi di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (16/2/2020). KOMPAS.com/ACHMAD NASRUDIN YAHYADirektur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti di forum diskusi di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (16/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti meminta pemerintah menarik wakil yang turut membahas Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja di DPR RI.

Penarikan wakil tersebut dilakukan agar pemerintah fokus dalam penanganan wabah virus corona (Covid-19) di Tanah Air.

"Sebaiknya pemerintah tarik wakil mereka membahas RUU ini. Kalau ditarik ini, tidak bisa dibahas di DPR," kata Ray Rangkuti dalam sebuah diskusi melalui konferensi video, Senin (6/4/2020).

"Ini sekaligus menunjukkan Presiden betul-betul punya konsentrasi cukup untuk menghadapai wabah Covid-19," lanjut dia.

Baca juga: UPDATE: Total 2.491 Pasien Covid-19 di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 1.232 Kasus

Ray Rangkuti mengingatkan bahwa saat ini Presiden Jokowi kurang mendapatkan dukungan dari publik.

Tidak hanya dalam masalah penanganan Covid-19, tetapi juga sudah diawali dengan revisi UU KPK yang sebelumnya telah dilakukan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Sehingga imbauan-imbauan beliau tak efektif di lapangan karena kurangnya dukungan publik kepada beliau," kata Ray.

Oleh karena itu untuk memulihkanya, Presiden Jokowi diminta melakukan terobosan, yani salah satunya adalah dengan menarik perwakilan pemerintah dari pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

"Perlihatkan wibawanya di kalangan kabinet, karena sekarang yang muncul Presiden seolah-olah dibayang-bayangi kekuatan orang lain dan bukan dirinya sendiri," kata dia.

Hal senada juga disampaikan Manajer Riset Seknas Fitra Badiul Hadi.

Baca juga: Bahas Omnibus Law Cipta Kerja di Tengah Pandemi, DPR Dinilai Tak Peka terhadap Rakyat

Fitra mengatakan, Presiden menarik persetujuan pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja merupakan pilihan terbaik saat ini.

Sebab dengan begitu, maka Presiden akan bisa lebih berkonsentrasi menangani Covid-19 di Tanah Air.

Apalagi, kata dia, saat ini ada problem sinkornisasi data antara pusat dan daerah yang penting diperbaiki dalam penanganan Covid-19 itu.

"Kalau pemerintah mau fokus menarik diri dari Omnibus Law ke Covid-19, maka akan lebih manusiawi dibandingkan memaksakan diri tapi nyawa rakyat banyak yang hilang karena ketidakmampuan pemerintah pusat dan daerah dalam tangani Covid-19," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menlu Harap Negara-negara Lain Pertimbangkan Indonesia Keluar dari Red List Dunia

Menlu Harap Negara-negara Lain Pertimbangkan Indonesia Keluar dari Red List Dunia

Nasional
Komnas HAM Minta Polda Tingkatkan Jaminan Keamanan untuk Nakes di Papua

Komnas HAM Minta Polda Tingkatkan Jaminan Keamanan untuk Nakes di Papua

Nasional
Nama Azis Syamsuddin di Pusaran Kasus Korupsi...

Nama Azis Syamsuddin di Pusaran Kasus Korupsi...

Nasional
Wapres: Program Pemerintah Saat ini Membangun SDM Unggul dan Kreatif

Wapres: Program Pemerintah Saat ini Membangun SDM Unggul dan Kreatif

Nasional
Wapres: Riset dan Inovasi Penting untuk Kemajuan Ekonomi Negara

Wapres: Riset dan Inovasi Penting untuk Kemajuan Ekonomi Negara

Nasional
Soal Azis Syamsuddin Ditahan KPK, Airlangga Hartarto: Golkar Sedang Kaji secara Mendalam

Soal Azis Syamsuddin Ditahan KPK, Airlangga Hartarto: Golkar Sedang Kaji secara Mendalam

Nasional
Syukur Tak Berhasrat Rasuah Dibuah

Syukur Tak Berhasrat Rasuah Dibuah

Nasional
Menko PMK: Perkawinan Anak Meningkat Selama Pandemi, Sungguh Memprihatinkan

Menko PMK: Perkawinan Anak Meningkat Selama Pandemi, Sungguh Memprihatinkan

Nasional
Airlangga Hartarto dan Muhaimin Iskandar Jalan Pagi Bareng, Sinyal Koalisi Golkar-PKB di Pemilu 2024?

Airlangga Hartarto dan Muhaimin Iskandar Jalan Pagi Bareng, Sinyal Koalisi Golkar-PKB di Pemilu 2024?

Nasional
Ogah Banyak Komentar soal Azis Syamsuddin Ditahan KPK, Airlangga Tugaskan F-Golkar DPR Beri Penjelasan

Ogah Banyak Komentar soal Azis Syamsuddin Ditahan KPK, Airlangga Tugaskan F-Golkar DPR Beri Penjelasan

Nasional
Satgas Siapkan 123 Relawan Prokes untuk Dukung Pelaksanaan PON XX di Jayapura

Satgas Siapkan 123 Relawan Prokes untuk Dukung Pelaksanaan PON XX di Jayapura

Nasional
Menanti Respons Ketum Golkar Setelah Azis Syamsuddin Ditahan KPK sebagai Tersangka Suap

Menanti Respons Ketum Golkar Setelah Azis Syamsuddin Ditahan KPK sebagai Tersangka Suap

Nasional
Profil Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin, Tersangka Penyuap Eks Penyidik KPK Rp 3,1 Miliar

Profil Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin, Tersangka Penyuap Eks Penyidik KPK Rp 3,1 Miliar

Nasional
Jadi Tersangka Suap, Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Punya Harta Rp 100 Miliar

Jadi Tersangka Suap, Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Punya Harta Rp 100 Miliar

Nasional
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Ditangkap Paksa KPK karena Mangkir dengan Alasan Isoman

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Ditangkap Paksa KPK karena Mangkir dengan Alasan Isoman

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.