KPK Minta Pemda Tak Takut Lakukan Pengadaan untuk Penanganan Covid-19

Kompas.com - 08/04/2020, 14:48 WIB
Ketua KPK Firli Bahuri dalam rapat koordinasi melalui konferensi video bersama Ketua BPK, Menteri Dalam Negeri, Kepala BPKP, dan Kelapa LKPP di Kantor Kemendagri, Rabu (8/4/2020) hari ini. KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DKetua KPK Firli Bahuri dalam rapat koordinasi melalui konferensi video bersama Ketua BPK, Menteri Dalam Negeri, Kepala BPKP, dan Kelapa LKPP di Kantor Kemendagri, Rabu (8/4/2020) hari ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) meminta pemerintah daerah tidak perlu takut dalam melakukan pengadaan barang dan jasa (PBJ) terkait penanganan Covid-19.

Hal itu disampaikan Ketua KPK Firli Bahuri kepada para seluruh Sekretaris Daerah dan Bupati/Wali Kota di Indonesia dalam rapat koordinasi melalui konferensi video bersama Ketua BPK, Menteri Dalam Negeri, Kepala BPKP, dan Kelapa LKPP, Rabu (8/4/2020) ini.

"Dalam kondisi darurat, pengadaan barang dan jasa boleh dengan cara swakelola, selama terdapat kemampuan pelaksana swakelola," kata Firli dikutip dari siaran pers KPK.

Baca juga: Catatan Pengadaan Alat Kesehatan Covid-19: Efektivitas Rapid Test dan APD Buatan Lokal

Firli menuturkan, KPK menyadari bahwa di tengah situasi darurat, harga barang dan jasa terkait penanganan Covid-19 mengalami kenaikan signifikan karena permintaan global yang meningkat dan produsen yang terbatas.

Hal ini menyebabkan kondisi pasar tidak normal, maka diharapkan pelaksanaan anggaran dan pengadaan barang dan jasa dapat juga dilakukan dengan mengedepankan harga terbaik (value for money).

Firli menjelaskan, Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pun menitikberatkan pada pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (value for money) dan tidak selalu dengan harga terendah.

Baca juga: KPK Komunikasi dengan LKPP dan BPKP Awasi Pengadaan untuk Penanganan Covid-19

" Pengadaan barang dan jasa dalam kondisi darurat cukup menekankan pada prinsip efektif, transparan, dan akuntabel. Misalnya, dengan cara mendokumentasikan dan membuka setiap tahapan pengadaan dalam rangka mencari harga terbaik atau value for money tersebut," kata Firli.

KPK sendiri telah mengedarkan Surat Edaran KPK Nomor 8 Tahun 2020 yang menjadi panduan bagi Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di tingkat pusat dan daerah untuk melakukan pengadaan barang dan jasa di situasi darurat.

Salah satu poinnya memuat rambu-rambu pencegahan korupsi untuk memberikan kepastian bagi pelaksana pengadaan barang dan jasa.

Baca juga: BPN Aceh Siap Dilibatkan dalam Pengadaan Lahan Makam Jenazah Covid-19

"Sepanjang unsur-unsur pidana korupsi tidak terjadi, maka proses pengadaan barang dan jasa tetap dapat dilaksanakan tanpa keraguan," ujar Firli.

Firli menambahkan, KPK juga berkomitmen mengawal pelaksanaan anggaran pengadaan barang dan jasa terkait penanganan Covid-19, salah satunya dengan membentuk tim khusus yang bekerja bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di tingkat pusat dan daerah.

"Saat ini tim sedang merampungkan telaah untuk dapat memberikan rekomendasi terhadap persoalan sistemik yang dihadapi pelaksana di lapangan terkait pelaksanaan anggaran pengadaan barang dan jasa penanganan Covid-19," kata Firli.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkes: Dua Kasus Mutasi Virus Corona B.1.1.7 Masuk RI dari Arab Saudi

Kemenkes: Dua Kasus Mutasi Virus Corona B.1.1.7 Masuk RI dari Arab Saudi

Nasional
Tanggapi Gugatan Jhoni Allen, Demokrat: Jika Tak Puas Dipecat, Silakan ke Mahkamah Partai

Tanggapi Gugatan Jhoni Allen, Demokrat: Jika Tak Puas Dipecat, Silakan ke Mahkamah Partai

Nasional
Polri: Kelompok Teroris Pimpinan Ali Kalora Makin Terjepit

Polri: Kelompok Teroris Pimpinan Ali Kalora Makin Terjepit

Nasional
Partai Demokrat ke Eks Kader: Jangan Memaksakan KLB Bodong

Partai Demokrat ke Eks Kader: Jangan Memaksakan KLB Bodong

Nasional
UPDATE 3 Maret: Total 2.104.967 Nakes Divaksin, 1.076.409 di Antaranya Sudah Dosis Kedua

UPDATE 3 Maret: Total 2.104.967 Nakes Divaksin, 1.076.409 di Antaranya Sudah Dosis Kedua

Nasional
Satgas Covid-19: Pusat dan Pemda Harus Satu Komando Tangani Pandemi

Satgas Covid-19: Pusat dan Pemda Harus Satu Komando Tangani Pandemi

Nasional
Presiden Cabut Aturan Investasi Miras di Perpres, PPP Ingatkan Soal RUU Larangan Minuman Beralkohol

Presiden Cabut Aturan Investasi Miras di Perpres, PPP Ingatkan Soal RUU Larangan Minuman Beralkohol

Nasional
Cerita Ganjar soal Pemda di Jateng Tak Bisa Menggaji karena Kemendagri Tak Siap Digitalisasi

Cerita Ganjar soal Pemda di Jateng Tak Bisa Menggaji karena Kemendagri Tak Siap Digitalisasi

Nasional
Sebaran 6.808 Kasus Baru Covid-19, Jabar Terbanyak dengan 1.894 Kasus

Sebaran 6.808 Kasus Baru Covid-19, Jabar Terbanyak dengan 1.894 Kasus

Nasional
Penderita Penyakit Jantung Akut Tak Direkomendasikan Ikut Vaksinasi Covid-19

Penderita Penyakit Jantung Akut Tak Direkomendasikan Ikut Vaksinasi Covid-19

Nasional
Cerita Petugas Medis Hadapi Covid-19: Tertular, Trauma hingga Tetap Laksanakan Tugas

Cerita Petugas Medis Hadapi Covid-19: Tertular, Trauma hingga Tetap Laksanakan Tugas

Nasional
Dugaan Suap Pemeriksa Pajak, KPK Diminta Usut Keterlibatan Pejabat Tinggi DJP

Dugaan Suap Pemeriksa Pajak, KPK Diminta Usut Keterlibatan Pejabat Tinggi DJP

Nasional
UPDATE 3 Maret: Ada 147.197 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 3 Maret: Ada 147.197 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Menteri PANRB: ASN Bisa Dapat Tunjangan Pensiun hingga Rp 1 Miliar

Menteri PANRB: ASN Bisa Dapat Tunjangan Pensiun hingga Rp 1 Miliar

Nasional
Saksi Sebut Edhy Prabowo Ingin Ada Ekspor Benih Lobster sejak Awal Menjabat

Saksi Sebut Edhy Prabowo Ingin Ada Ekspor Benih Lobster sejak Awal Menjabat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X