Kompas.com - 07/04/2020, 07:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi VIII DPR menggelar rapat kerja dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sekaligus Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait perkembangan Covid-19, Senin (6/4/2020).

Ada catatan penting yang disampaikan oleh Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo selama rapat kerja tersebut, mulai dari efektivitas penggunaan alat rapid test hingga pengadaan alat pelindung diri (APD)

Doni mengatakan, pemerintah telah mendistribusikan lebih dari 500.000 alat rapid test ke seluruh provinsi di Indonesia.

Dalam rapat melalui konferensi video, Doni mengatakan, pengadaan alat rapid test akan terus diperbanyak sekaligus memperbanyak alat PCR test.

Baca juga: Gugus Tugas Covid-19: Rapid Test Tak Semunya Efektif, Kita Perbanyak PCR Test

"Total yang sudah terdistribusi itu bisa mencapai lebih dari 500.000 unit. Kemudian ternyata juga rapid test ini tidak semuanya efektif. Oleh karenanya, ke depan kita lebih banyak mendatangkan PCR test," kata Doni.

Di sisi lain, Doni mengatakan, efektivitas dari alat rapid test menjadi perdebatan para ahli. Sebab, alat rapid test tersebut beragam dan memiliki kecocokan berbeda-beda.

Doni juga mengungkapkan, kendala dari penggunaan alat rapid test adalah tidak cukup melakukannya satu kali

Oleh karenanya, para ahli akan mengumpulkan seluruh jenis rapid test untuk diseleksi jenis yang cocok digunakan di Indonesia.

Baca juga: Kepala Gugus Tugas Covid-19: Banyak Negara dengan Sistem Kesehatan Bagus, tetapi Tak Semua Mampu

"Karena beberapa jenis rapid test yang datang ke Indonesia, itu terdiri dari beberapa jenis. Tetapi ada yang ditolak di Spanyol, itu dicoba di Indonesia malah bagus. Jadi agak unik memang ini," ujarnya.

APD buatan lokal

Selain rapid test, Doni mengatakan, pengadaan alat pelindung diri (APD) saat ini paling banyak di produksi di Tanah Air.

Sebab, Indonesia memiliki bahan baku untuk membuat APD sesuai dengan standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

"Ternyata APD paling banyak diproduksi di negara kita. Dan Alhamdulillah, nanti kami laporkan, kita sudah bisa ke depan memproduksi APD dengan bahan baku lokal berdasarkan sertifikat dari WHO," kata Doni.

Baca juga: Puluhan Penjahit Ini Rela Kerja Siang Malam Demi APD untuk Tenaga Medis

Doni mengatakan, pembuatan APD lokal berstandar internasional ini merupakan hasil dari kerja sama para ahli dari Gugus Tugas Covid-19, Kemenkes, dan perguruan tinggi.

APD tersebut, kata dia, sudah diperlihatkan kepada Presiden Joko Widodo.

"Kami perlihatkan kepada bapak presiden bahwa, ini standar dan aman digunakan oleh para dokter, apabila ini bisa kita produksi secara massal dan kebutuhan domestik bisa kita penuhi," ucapnya.

Doni mengungkapkan, pengadaan APD buatan lokal ini membuat Indonesia tak perlu berebutan dengan negara lain untuk mendapatkannya.

Selain itu, Senin (6/4/2020), terdapat tambahan 105.000 set APD yang akan didistribusikan. Oleh karenanya, kata Doni, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mulai tenang atas persediaan APD dalam negeri tersebut.

Baca juga: Ketua Gugus Tugas Covid-19: RI Akan Produksi APD Berbahan Baku Lokal

"Jadi dua hari terakhir saya relatif agak tenang, agak senang," tuturnya.

Masker tak digunakan sembarangan

Terakhir, Doni mengatakan, sesuai imbauan WHO, penggunaan masker bedah yang biasa digunakan tenaga kesehatan, tidak boleh digunakan secara bebas oleh masyarakat.

Doni mengimbau masyarakat menggunakan masker berbahan dasar kain yang bisa diproduksi sendiri.

Jokowi pun, lanjut dia, sudah memerintahkan seluruh Kementerian dan lembaga menyampaikan pesan penggunaan masker tersebut ke seluruh provinsi.

"Lewat UMKM bisa produksi masker, sehingga kebutuhan masker tidak harus tergantung pusat dan tidak perlu menggunakan yang sertifikatnya dari WHO," ujar Doni.

Baca juga: Pemerintah Akui Sulit Mendapatkan Alat Rapid Test dan APD

Adapun sebelumnya, Presiden Jokowi meminta masyarakat selalu menggunakan masker ketika berada di luar rumah.

Jokowi mengatakan, pemerintah saat ini memastikan ketersediaan stok masker untuk selanjutnya dibagikan ke masyarakat.

"Saya minta juga penyiapan masker ini betul-betul disiapkan dan diberikan ke masyarakat," ucap Jokowi, Senin (6/4/2020).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Romo Magnis: Mempelajari dan Percaya Marxisme Tidak Bisa Dikriminalisasi, tapi sebagai Gerakan Politik Bisa Dilarang

Romo Magnis: Mempelajari dan Percaya Marxisme Tidak Bisa Dikriminalisasi, tapi sebagai Gerakan Politik Bisa Dilarang

Nasional
UPDATE 6 Desember: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 74,29 Persen, Ketiga 28,63 Persen

UPDATE 6 Desember: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 74,29 Persen, Ketiga 28,63 Persen

Nasional
Ahli Hukum Pidana Apresiasi Pengesahan RKUHP, tapi Sayangkan Pasal Penghinaan Presiden dan Demonstrasi

Ahli Hukum Pidana Apresiasi Pengesahan RKUHP, tapi Sayangkan Pasal Penghinaan Presiden dan Demonstrasi

Nasional
Ferdy Sambo Minta Bharada E Dipecat dari Polri

Ferdy Sambo Minta Bharada E Dipecat dari Polri

Nasional
Purnawirawan, Artis hingga Aktivis Jadi Kader PAN, Zulhas: Banyak Sekali yang Bergabung

Purnawirawan, Artis hingga Aktivis Jadi Kader PAN, Zulhas: Banyak Sekali yang Bergabung

Nasional
PKS: Gerindra-PKS Punya Cerita Sukses Berkoalisi Usung Anies Baswedan

PKS: Gerindra-PKS Punya Cerita Sukses Berkoalisi Usung Anies Baswedan

Nasional
Sempat Kekeh Bertahan, Massa Aksi Tolak RKUHP di Depan Gedung DPR Membubarkan Diri

Sempat Kekeh Bertahan, Massa Aksi Tolak RKUHP di Depan Gedung DPR Membubarkan Diri

Nasional
Eks Kabag Gakkum Kesal Diperintah dengan Nada Tinggi, Sambo: Saya Minta Maaf

Eks Kabag Gakkum Kesal Diperintah dengan Nada Tinggi, Sambo: Saya Minta Maaf

Nasional
Jaksa Agung Tegaskan Tidak Mau Ada Bolak-balik Berkas Perkara Pelanggaran HAM Berat

Jaksa Agung Tegaskan Tidak Mau Ada Bolak-balik Berkas Perkara Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Perkuat Kemitraan RI di Pasifik, Menlu Retno Temui Perwakilan Negara-negara Pasifik

Perkuat Kemitraan RI di Pasifik, Menlu Retno Temui Perwakilan Negara-negara Pasifik

Nasional
 Khawatir Singgung Pelecehan Seksual, Putri Candrawathi Minta Persidangan Tertutup

Khawatir Singgung Pelecehan Seksual, Putri Candrawathi Minta Persidangan Tertutup

Nasional
Diminta Bubar, Massa Aksi Tolak RKUHP Masih Bertahan di depan DPR

Diminta Bubar, Massa Aksi Tolak RKUHP Masih Bertahan di depan DPR

Nasional
PT Bina Karya Jadi Milik Otorita IKN, Erick Thohir: Saya Rela

PT Bina Karya Jadi Milik Otorita IKN, Erick Thohir: Saya Rela

Nasional
Penolak Pengesahan RKUHP Berencana Menginap di DPR, Yasonna: Enggak Usahlah, Enggak Ada Gunanya

Penolak Pengesahan RKUHP Berencana Menginap di DPR, Yasonna: Enggak Usahlah, Enggak Ada Gunanya

Nasional
Ferdy Sambo Minta Maaf karena Seret Senior-Junior di Kasusnya

Ferdy Sambo Minta Maaf karena Seret Senior-Junior di Kasusnya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.