KPK Komunikasi dengan LKPP dan BPKP Awasi Pengadaan untuk Penanganan Covid-19

Kompas.com - 23/03/2020, 17:55 WIB
Ketua KPK Firli Bahuri di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (5/3/2020). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DKetua KPK Firli Bahuri di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (5/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menjalin komunikasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ( LKPP) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memantau proses pengadaan barang/jasa terkait penanganan virus Corona.

Firli mengatakan, KPK bertugas melakukan pengawasan dan supervisi terkait pengadaan barang/jasa yang dilakukan lewat penunjukkan langsung.

"Kita berkomunikasi dengan LKPP, karena LKPP dan BPKP RI yang diberi mandat untuk melakukan pengawasan dan pendampingan atas pengadaan barang jasa terkait percepatan penanganan Covid-19," kata Ketua KPK Firli Bahuri kepada wartawan, Senin (23/3/2020).

Baca juga: Ketua KPK Sebut Korupsi Saat Bencana seperti Wabah Corona Ancamannya Pidana Mati

Firli menuturkan, kemudahan prosedur pengadaan tersebut harus dipastikan bebas dari unsur koruptif seperti kolusi, nepotisme, mark-up, kick back atau memberikan hadiah maupun janji.

Firli mengingatkan, KPK akan bertindak sangat keras apabila, ditemukan pelanggaran dan unsur koruptif.

Korupsi anggaran bencana, kata Firli, adalah kejahatan berat yang layak dituntut dengan hukuman mati.

"Namun demikian sekali lagi, kami berharap pengadaan barang terkait kebutuhan bencana merupakan tanggung jawab Pengguna Anggaran, dan kami minta tidak perlu ada ketakutan yang berlebihan sehingga menghambat penanganan bencana. Laksanakan pengadaan barang sesuai dengan ketentuan dengan pendampingan oleh LKPP," kata Firli.

Baca juga: KPK Awasi Pengadaan Barang dan Jasa untuk Penanganan Covid-19

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 memang menyatakan bahwa LKPP dan BPKP mendampingi dan mengawasi pengadaan barang/jasa dalam rangka percepatan penanganan virus Corona.

Sebelumnya, Ghufron menyatakan, proses pengadaan barang dan jasa untuk penanganan virus corona dapat dilakukan dengan penunjukan langsung agar proses penanganan bisa lebih cepat.

Baca juga: KPK Sebut Pengadaan untuk Penanganan Covid-19 Bisa Penunjukan Langsung

"Mekanismenya dapat dilakukan dengan penunjukan langsung. Hal ini dilakukan agar secara cepat untuk mengatasi kondisi darurat sebagaimana saat ini epidemi virus corona yang melanda dunia," kata Ghufron kepada wartawan, Minggu (22/3/2020) malam.

Ghufron menuturkan, hal itu diatur dalam Pasal 6 Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa dalam Keadaaan Darurat yang menyatakan, seluruh tahapan pengadaan mulai perencanaan, pelaksanaan pengadaan, dan pembayaran, mekanismenya dapat dilakukan dengan penunjukan langsung.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sambut HUT RI, Pemerintah Gelar Lomba Bikin Video Berhadiah Rp 1 Miliar

Sambut HUT RI, Pemerintah Gelar Lomba Bikin Video Berhadiah Rp 1 Miliar

Nasional
Diduga Ada Penerimaan Hadiah oleh Penyelenggara Negara dalam Kasus Red Notice Djoko Tjandra

Diduga Ada Penerimaan Hadiah oleh Penyelenggara Negara dalam Kasus Red Notice Djoko Tjandra

Nasional
Pakar Komunikasi: Kampanye Masker Lebih Tepat untuk Kelompok yang Anggap Covid-19 Tak Bahaya

Pakar Komunikasi: Kampanye Masker Lebih Tepat untuk Kelompok yang Anggap Covid-19 Tak Bahaya

Nasional
Jokowi Sebut Pandemi Covid-19 Momentum Transformasi Pariwisata

Jokowi Sebut Pandemi Covid-19 Momentum Transformasi Pariwisata

Nasional
Bareskrim: Pembuktian Kasus Jadi Tantangan dalam Penanganan Kekerasan Seksual

Bareskrim: Pembuktian Kasus Jadi Tantangan dalam Penanganan Kekerasan Seksual

Nasional
'Nyalakan Harapan', Lagu Persembahan Musisi dan Seniman dalam Melawan Covid-19

"Nyalakan Harapan", Lagu Persembahan Musisi dan Seniman dalam Melawan Covid-19

Nasional
Ulang Tahun ke-17, Empat Pemilih Pemula Dapat Hadiah e-KTP dari Mendagri

Ulang Tahun ke-17, Empat Pemilih Pemula Dapat Hadiah e-KTP dari Mendagri

Nasional
Kejagung Bisa Manfaatkan Data Dukcapil untuk Penegakan Hukum

Kejagung Bisa Manfaatkan Data Dukcapil untuk Penegakan Hukum

Nasional
Kasus Dugaan Korupsi Terkait Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra Naik Ke Penyidikan

Kasus Dugaan Korupsi Terkait Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra Naik Ke Penyidikan

Nasional
Dampak Kasus Djoko Tjandra, Dukcapil Masukkan Data DPO ke Database Kependudukan

Dampak Kasus Djoko Tjandra, Dukcapil Masukkan Data DPO ke Database Kependudukan

Nasional
Sejak 2017, Kasus Kekerasan Seksual Didominasi KDRT dan Persetubuhan

Sejak 2017, Kasus Kekerasan Seksual Didominasi KDRT dan Persetubuhan

Nasional
KPK Akan Maksimalkan Penanganan Kasus Korupsi Korporasi

KPK Akan Maksimalkan Penanganan Kasus Korupsi Korporasi

Nasional
Muhadjir Soroti Sejumlah Pemda Setop Bansos Lewat APBD

Muhadjir Soroti Sejumlah Pemda Setop Bansos Lewat APBD

Nasional
Pertumbuhan Ekonomi Minus, Jokowi Sebut Sektor Pariwisata dan Penerbangan Paling Terdampak

Pertumbuhan Ekonomi Minus, Jokowi Sebut Sektor Pariwisata dan Penerbangan Paling Terdampak

Nasional
Merasa Dihina, Jonatan Bunuh Majikan di Malaysia dan Terancam Hukuman Mati

Merasa Dihina, Jonatan Bunuh Majikan di Malaysia dan Terancam Hukuman Mati

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X