Ketua Baleg Jamin Akan Libatkan Semua Stakeholder Bahas RUU Cipta Kerja

Kompas.com - 07/04/2020, 21:30 WIB
Ketua Badan Legislasi, Supratman Andi Agtas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/4/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraKetua Badan Legislasi, Supratman Andi Agtas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/4/2017).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Legislasi ( Baleg) DPR Supratman Andi Agtas memastikan pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja akan melibatkan semua stakeholder atau pihak yang berkepentingan.

Menurut Supratman, DPR terbuka pada siapapun pihak yang ingin memberi masukan dalam penyusunan draf RUU tersebut.

"Baleg menjamin sepenuhnya untuk terlebih dahulu dengarkan semua stakeholder dan semua pemangku kepentingan sebelum pembahasan DIM (daftar inventarisasi masalah) dari 11 klaster," kata Supratman pada wartawan, Selasa (7/4/2020).

Baca juga: Pindah ke Baleg DPR, Hendrawan Supratikno Diminta PDI-P Kawal RUU Cipta Kerja

Supratman mengatakan, DPR akan segera mengundang pihak-pihak yang telah mengirim surat dan memberi masukan.

Namun, kata dia, terlebih dahulu Baleg akan mengundang pemerintah untuk melakukan rapat kerja (raker). DPR akan mendengarkan pendapat dan opini pemerintah terkait RUU Cipta Kerja. 

Keputusan ini telah disepakati dalam rapat internal Baleg secara virtual, Selasa (7/4/2020).

"Kami putuskan akan undang pemerintah untuk raker dengan Baleg dalam rangka dengarkan pendapat dari pemerintah tentang usulan pemerintah tentang RUU itu apakah ada perubahan atau ada pendapat lain dalam raker akan datang," ungkapnya.

Setelah menggelar raker, Baleg akan segera membentuk panitia kerja (Panja) yang beranggotakan 39 orang dari sembilan fraksi di DPR.

"Jadi Baleg mengagendakan mengundang pihak-pihak yang udah kirim surat ke Baleg untuk audiensi atau nanti ada usulan dari fraksi masing-masing untuk dengarkan pihak-pihak terkait atau pihak-pihak yang berkepentingan tentang RUU ini," ujar Supratman.

Baca juga: Pekan Depan, DPR dan Pemerintah Mulai Bahas Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Politisi Partai Gerindra ini juga menjelaskan, pembahasan RUU akan dimulai dari klaster pasal yang tidak menuai kontroversi di masyarakat.

Sedangkan klaster RUU yang menimbulkan kontroversi seperti ketenagakerjaan akan dibahas paling terakhir.

"Khusus cluster ketenagakerjaan kalau nanti dibahas maka akan dibahas paling akhir dari DIM meskipun dalam draf ciptaker, klaster ketenagakerjaan ada di ketiga atau keempat, tapi tentu akan dimasukan dalam poin terakhir di klaster 11," ucapnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ida Fauziyah, Menteri Keempat yang Terkonfirmasi Positif Covid-19

Ida Fauziyah, Menteri Keempat yang Terkonfirmasi Positif Covid-19

Nasional
Tiga Provinsi Catat Kasus Harian Covid-19 Lebih dari 1.000, Satgas: Ada Perbedaan Data dengan Pusat

Tiga Provinsi Catat Kasus Harian Covid-19 Lebih dari 1.000, Satgas: Ada Perbedaan Data dengan Pusat

Nasional
Pasien Positif Covid-19 Tetap Dapat Memilih pada Pilkada, Ini Mekanismenya

Pasien Positif Covid-19 Tetap Dapat Memilih pada Pilkada, Ini Mekanismenya

Nasional
Long Covid Mengintai 'Survivor' Covid-19 Bergejala Sedang hingga Kritis

Long Covid Mengintai "Survivor" Covid-19 Bergejala Sedang hingga Kritis

Nasional
Dorong Akslerasi Potensi, Pemerintah Tak Targetkan Nilai Kontribusi Merger Bank Syariah

Dorong Akslerasi Potensi, Pemerintah Tak Targetkan Nilai Kontribusi Merger Bank Syariah

Nasional
Menkes Terawan Dilaporkan ke Ombudsman karena Tak Respons Desakan Revisi PP tentang Tembakau

Menkes Terawan Dilaporkan ke Ombudsman karena Tak Respons Desakan Revisi PP tentang Tembakau

Nasional
Positif Covid-19, Menaker Ida Fauziyah Disebut Tak Rasakan Keluhan

Positif Covid-19, Menaker Ida Fauziyah Disebut Tak Rasakan Keluhan

Nasional
BNPB Serahkan Bantuan Rp 500 Juta untuk Penanganan Erupsi Gunung Semeru

BNPB Serahkan Bantuan Rp 500 Juta untuk Penanganan Erupsi Gunung Semeru

Nasional
Di Lumajang, Doni Monardo Sampaikan Pesan Presiden: Keselamatan Rakyat Hukum yang Tertinggi

Di Lumajang, Doni Monardo Sampaikan Pesan Presiden: Keselamatan Rakyat Hukum yang Tertinggi

Nasional
Ustaz Maaher Jadi Tersangka karena Twit Menghina Habib Luthfi bin Yahya

Ustaz Maaher Jadi Tersangka karena Twit Menghina Habib Luthfi bin Yahya

Nasional
UPDATE 3 Desember: Ada 77.969 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 3 Desember: Ada 77.969 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Bersahabat dengan Bencana, Seruan Andi Mallarangeng hingga Jokowi

Bersahabat dengan Bencana, Seruan Andi Mallarangeng hingga Jokowi

Nasional
Sebaran 8.369 Kasus Covid-19, Tertinggi Papua

Sebaran 8.369 Kasus Covid-19, Tertinggi Papua

Nasional
Positif Covid-19, Menaker Ida Fauziyah Ungkap Kondisinya

Positif Covid-19, Menaker Ida Fauziyah Ungkap Kondisinya

Nasional
OTT, KPK Tangkap Bupati Banggai Laut Wenny Bukamo

OTT, KPK Tangkap Bupati Banggai Laut Wenny Bukamo

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X