Pindah ke Baleg DPR, Hendrawan Supratikno Diminta PDI-P Kawal RUU Cipta Kerja

Kompas.com - 07/04/2020, 11:56 WIB
Ketua DPP PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/8/2016) KOMPAS.com/Nabilla TashandraKetua DPP PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/8/2016)
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Penggantian politisi PDI-P Hendrawan Supratikno di kursi pimpinan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) dilatarbelakangi alasan agar Hendrawan fokus bekerja di Badan Legislasi (Baleg) DPR.

PDI-P menugaskan Hendrawan terlibat penuh dalam pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja di Baleg.

"Pak Hendrawan dibutuhkan di Baleg. Sementara Baleg akan membahas omnibus law, jadi kami perlu jagoan-jagoan untuk duduk di Baleg," kata Sekretaris Fraksi PDI-P Bambang Wuryanto saat dihubungi, Selasa (7/4/2020).

Baca juga: DPR Lantik I Gusti Rai Jadi Wakil Ketua BAKN Gantikan Hendrawan Supratikno

Bambang menjelaskan, pengalaman Hendrawan di Baleg sejak periode lalu cukup jadi pertimbangan partai dan fraksi.

Menurut dia, penggantian Hendrawan dari kursi pimpinan BAKN merupakan respons partai dan fraksi terhadap perkembangan situasi saat ini.

Ia mengatakan bahwa omnibus law RUU Cipta Kerja dianggap sebagai pembahasan yang penting.

"Di Baleg kan mau membahas omnibus law, itu kan katanya RUU penting. Beliau kan juga sudah lama di Baleg," ujarnya.

Baca juga: Bahas Omnibus Law Cipta Kerja di Tengah Pandemi, DPR Dinilai Tak Peka terhadap Rakyat

Pengganti Hendrawan, yaitu I Gusti Agung Rai Wirajaya, pun dinilai memiliki kapabilitas mumpuni memimpin BAKN.

Rai duduk di Komisi XI DPR yang membidangi urusan keuangan sekaligus ketua kelompok fraksi (kapoksi) di komisi.

"Tentu ada urutannya di samping beliau juga di Komisi XI, kapoksi cukup lama di wilayah itu, periode lalu juga Rai wakil ketua di sana," ujar Bambang.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dugaan Korupsi di BPJS Ketenagakerjaan, KSPI: Buruh Merasa Dirampok Pejabat Berdasi

Dugaan Korupsi di BPJS Ketenagakerjaan, KSPI: Buruh Merasa Dirampok Pejabat Berdasi

Nasional
BPOM dan Kemenkes Bakal Kaji Keamanan Vaksin Covid-19 Buatan Pfizer

BPOM dan Kemenkes Bakal Kaji Keamanan Vaksin Covid-19 Buatan Pfizer

Nasional
Tanggapi Moeldoko Soal Menteri yang Tak Terbuka Positif Covid-19, Pengamat: Publik Butuh Keteladanan

Tanggapi Moeldoko Soal Menteri yang Tak Terbuka Positif Covid-19, Pengamat: Publik Butuh Keteladanan

Nasional
Kementerian Pertahanan Akan Rekrut 25.000 Orang untuk Komponen Cadangan

Kementerian Pertahanan Akan Rekrut 25.000 Orang untuk Komponen Cadangan

Nasional
IDI Minta Pemerintah Kaji Ulang Kebijakan yang Tidak Prioritaskan Vaksin untuk Penyintas Covid-19

IDI Minta Pemerintah Kaji Ulang Kebijakan yang Tidak Prioritaskan Vaksin untuk Penyintas Covid-19

Nasional
Teka-teki Penyebab Banjir Besar di Kalimantan Selatan

Teka-teki Penyebab Banjir Besar di Kalimantan Selatan

Nasional
Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang Kepada PPK Kemensos

Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang Kepada PPK Kemensos

Nasional
PMI Salurkan 250.000 Liter Air Bersih ke Sulbar dan Kalsel

PMI Salurkan 250.000 Liter Air Bersih ke Sulbar dan Kalsel

Nasional
Banjir Bandang Puncak Bogor, Menko PMK Minta PTPN Relokasi Pemukiman Karyawan

Banjir Bandang Puncak Bogor, Menko PMK Minta PTPN Relokasi Pemukiman Karyawan

Nasional
Saat Pemda Diminta Perbaiki Penanganan Covid-19 di Tengah Tingginya Laju Kasus Harian

Saat Pemda Diminta Perbaiki Penanganan Covid-19 di Tengah Tingginya Laju Kasus Harian

Nasional
Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Citra Satelit: Eks Ketua BIG Tersangka, Kerugian Negara Rp 179,1 Miliar

Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Citra Satelit: Eks Ketua BIG Tersangka, Kerugian Negara Rp 179,1 Miliar

Nasional
Komitmen Listyo Sigit di Uji Kelayakan Calon Kapolri: Polantas Tak Perlu Menilang, Terorisme hingga Gaet Influencer

Komitmen Listyo Sigit di Uji Kelayakan Calon Kapolri: Polantas Tak Perlu Menilang, Terorisme hingga Gaet Influencer

Nasional
PP 3/2021 dan 3 Poin Perluasan Peran Rakyat dalam Upaya Pertahanan Negara...

PP 3/2021 dan 3 Poin Perluasan Peran Rakyat dalam Upaya Pertahanan Negara...

Nasional
Baleg: KPU, Bawaslu dan DKPP Perlu Penguatan

Baleg: KPU, Bawaslu dan DKPP Perlu Penguatan

Nasional
Baleg Gelar RDPU RUU Pemilu, DKPP Diusulkan Kembali Jadi Lembaga Ad Hoc

Baleg Gelar RDPU RUU Pemilu, DKPP Diusulkan Kembali Jadi Lembaga Ad Hoc

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X