Kompas.com - 07/04/2020, 14:12 WIB
Ketua DPP PDIP Bidang Politik dan Keamanan, Puan Maharani saat ditemui awak media di Panti Marhaen Semarang,Sabtu (15/2/2020). KOMPAS.com/RISKA FARASONALIAKetua DPP PDIP Bidang Politik dan Keamanan, Puan Maharani saat ditemui awak media di Panti Marhaen Semarang,Sabtu (15/2/2020).

JAKARTA,KOMPAS.com - Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah pusat mempunyai data yang valid terkait distribusi alat pelindung diri (APD) di rumah sakit se-Indonesia.

"Pemerintah perlu memiliki database yang diperbaharui secara real time terkait Rumah Sakit dan fasilitas kesehatan yang tenaga kesehatannya memerlukan APD. Di mana saja, berapa banyak, dan bagaimana penyebarannya yang tepat," kata Puan dalam keterangan tertulis, Selasa (7/4/2020).

Data valid tersebut dibutuhkan agar distribusinya benar-benar tepat sasaran.

Baca juga: Aksi Solidaritas Warga Cirebon Lawan Corona, Bagi-bagi Beras hingga Sumbang APD ke RS

Puan juga meminta pemerintah dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan APD sampai di daerah dan langsung didistribusikan ke rumah sakit yang membutuhkan.

"Kita tidak boleh berasumsi bahwa ketika APD sudah dikirimkan dari pusat ke daerah, maka otomatis sudah akan diterima oleh rumah sakit tujuan," ujar Puan.

"Perlu ada mekanisme untuk memastikan bahwa APD sudah diterima langsung oleh berbagai Rumah Sakit rujukan Covid-19," lanjut dia.

Puan sekaligus mengapresiasi pernyataan Presiden Joko Widodo yang menekankan agar penyaluran bantuan sosial dapat didistribusikan tepat sasaran.

Baca juga: Bandara Soekarno-Hatta Berikan Bantuan APD untuk Tenaga Medis di Kota Tangerang

Oleh karenanya, ia berharap, pelaksanaan pendistribusian perlu dilakukan dengan berbasis data yang akurat.

"Saya yakin bahwa ini dapat dilakukan dengan penggunaan data akurat, penyederhanaan proses pengiriman, dan mekanisme pengawasan dari hulu ke hilir," ujar dia.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo meminta jajarannya mengawasi distribusi alat pelindung diri (APD) di setiap daerah.

Baca juga: APD Langka, Dinkes Sukoharjo Bagikan Jas Hujan untuk Tenaga Medis

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengingat Kembali Tragedi Trisakti 12 Mei 1998, ketika Mahasiswa di Dalam Kampus Ditembaki

Mengingat Kembali Tragedi Trisakti 12 Mei 1998, ketika Mahasiswa di Dalam Kampus Ditembaki

Nasional
Ada Potensi Kerumunan Usai Shalat Id, Menko PMK Minta Protokol Kesehatan Diperketat

Ada Potensi Kerumunan Usai Shalat Id, Menko PMK Minta Protokol Kesehatan Diperketat

Nasional
Larang Takbir Keliling, Menag: Berpotensi Akibatkan Kerumunan

Larang Takbir Keliling, Menag: Berpotensi Akibatkan Kerumunan

Nasional
Deretan 5 Perwira Tinggi Marinir yang Naik Pangkat

Deretan 5 Perwira Tinggi Marinir yang Naik Pangkat

Nasional
BW Sebut SK Pembebasan Tugas Pegawai KPK Bertentangan dengan Putusan MK

BW Sebut SK Pembebasan Tugas Pegawai KPK Bertentangan dengan Putusan MK

Nasional
75 Pegawai KPK Diperintahkan Lepas Kasus, BW: Akan Terjadi Delay Justice

75 Pegawai KPK Diperintahkan Lepas Kasus, BW: Akan Terjadi Delay Justice

Nasional
'Mereka Bahagia Sekali, Ada yang Terima Rp 15 Juta, Rp 20 Juta...'

"Mereka Bahagia Sekali, Ada yang Terima Rp 15 Juta, Rp 20 Juta..."

Nasional
Pimpinan Komisi III DPR Minta 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Tidak Diberhentikan

Pimpinan Komisi III DPR Minta 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Tidak Diberhentikan

Nasional
75 Pegawainya Dibebastugaskan, KPK Koordinasi dengan BKN dan Kemenpan RB

75 Pegawainya Dibebastugaskan, KPK Koordinasi dengan BKN dan Kemenpan RB

Nasional
75 Pegawai KPK Diperintahkan Lepas Perkara yang Ditanganinya, Hanya Boleh Bekerja Sesuai Arahan Atasan

75 Pegawai KPK Diperintahkan Lepas Perkara yang Ditanganinya, Hanya Boleh Bekerja Sesuai Arahan Atasan

Nasional
Kasus Positif Covid-19 yang Masih Bertambah dan Potensi Lonjakan Usai Libur Lebaran

Kasus Positif Covid-19 yang Masih Bertambah dan Potensi Lonjakan Usai Libur Lebaran

Nasional
NU Imbau Masyarakat Laksanakan Shalat Idul Fitri di Rumah Masing-masing

NU Imbau Masyarakat Laksanakan Shalat Idul Fitri di Rumah Masing-masing

Nasional
Kasus Jual Beli Jabatan Bupati Nganjuk, Makin Tinggi Jabatan, Makin Mahal Setoran

Kasus Jual Beli Jabatan Bupati Nganjuk, Makin Tinggi Jabatan, Makin Mahal Setoran

Nasional
Cegah Covid-19, Satgas: Jangan Silaturahmi secara Fisik Saat Lebaran

Cegah Covid-19, Satgas: Jangan Silaturahmi secara Fisik Saat Lebaran

Nasional
Kakorlantas Minta Masyarakat Urungkan Niat Mudik jika Tak Ingin Diputarbalikkan

Kakorlantas Minta Masyarakat Urungkan Niat Mudik jika Tak Ingin Diputarbalikkan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X